Menolak Bantuan Asing di Tengah Gempa NTT: Kedaulatan Bangsa atau Sekadar Gengsi?

Gempa magnitudo 7,7 yang menghantam Flores pada 15 Agustus 2026 itu bukan cuma soal angka. Bukan cuma soal berapa ton logistik yang sudah diberangkatkan, atau berapa unit rumah yang ambruk. Ini soal satu pertanyaan yang jauh lebih menohok: kalau memang kita bangsa yang gotong royong, kenapa uluran tangan dari luar malah dianggurin dulu?

Di tengah reruntuhan dan ribuan orang yang tidur di tenda, ada drama lain yang justru datang dari Jakarta: pemerintah, lewat Kementerian Luar Negeri, bilang bantuan asing "belum diperlukan" karena kapasitas nasional dianggap masih cukup. Terima kasih sudah ditawarkan, katanya, tapi belum, ya.

Oke, secara hukum itu hak Indonesia sebagai negara berdaulat. Tidak ada yang mempertanyakan itu. Yang jadi soal adalah logikanya: berdaulat itu dibuktikan dengan kecepatan menyelamatkan rakyat, bukan dengan seberapa lama kita sanggup menahan gengsi.

Statistik yang Terus Membengkak, Tanda Situasinya Belum Selesai

Coba lihat angkanya baik-baik. Begitu gempa terjadi, BNPB melaporkan 38 orang meninggal di sore hari pertama. Angka itu naik jadi 47 malam harinya. Besoknya 53, lalu 54, lalu 68, lalu 70 — dan per 19 Agustus, sudah tembus 71 jiwa, dengan lebih dari seribu orang luka-luka. Ini bukan angka yang stabil dan terkendali; ini kurva yang masih naik empat hari setelah kejadian, di tengah lebih dari dua ribu kali gempa susulan yang terus mengguncang Flores.

Sementara itu, jumlah pengungsi bahkan tembus hampir 60 ribu jiwa, sebagian besar mengungsi mandiri — bukan di posko resmi, melainkan di halaman rumah, kebun, atau tanah lapang seadanya, karena takut gempa susulan meruntuhkan apa yang tersisa.

Kalau kapasitas nasional benar-benar "cukup", kenapa kurva korban masih terus naik empat hari kemudian? Ini pertanyaan yang jarang sekali ditanyakan balik ke pemerintah.

Bantuan Sudah Dikirim, tapi Sudah Sampai ke Siapa?

Pemerintah memang tidak diam. BNPB mencatat total bantuan yang terkirim sejak 15 sampai 18 Agustus mencapai hampir 400 ton, dengan sebagian besar diterbangkan lewat jalur udara dari Posko Nasional di Halim. Presiden bahkan mengirim puluhan ribu paket logistik lewat dua posko utama di Labuan Bajo dan Maumere.

Itu semua patut diapresiasi. Tapi ada satu jebakan logika yang sering luput: mengirim bantuan bukan berarti bantuan itu sudah nyampe.

Flores itu bukan kota datar dengan jalan tol. Ini gugusan pulau dengan medan berbukit, jalan yang sebagian rusak akibat longsor pascagempa, dan desa-desa yang tersebar jauh dari titik distribusi utama. Laporan dari lapangan, misalnya di Reok, menunjukkan masih banyak kantong pengungsian mandiri yang belum tersentuh distribusi merata — bukan karena logistiknya tidak ada, tapi karena rantai distribusi terakhir (istilahnya "last mile") mentok di medan yang sulit.

Satu ton bantuan yang nangkring di gudang gara-gara truknya belum sampai, nilainya sama dengan nol buat orang yang sedang lapar hari ini.

Soal Bantuan Asing: Ini Bukan Soal Harga Diri

Pertanyaannya sederhana tapi sering dijawab dengan berputar-putar: kalau memang masih ada warga yang belum terjangkau, kenapa alergi sama bantuan yang datang dari luar?

Bukan berarti semua tawaran harus diterima mentah-mentah. Bantuan internasional punya mekanisme sendiri, ada urusan koordinasi, ada pertimbangan diplomatik. Itu wajar. Tapi ada beda besar antara "menyeleksi bantuan yang paling efektif" dengan "menolak bantuan supaya terlihat mandiri."

Menerima bantuan kemanusiaan bukan berarti menggadaikan kedaulatan. Justru sebaliknya: negara yang benar-benar percaya diri adalah negara yang berani mengakui keterbatasannya di lapangan tanpa takut dicap lemah. Kedaulatan itu dibuktikan lewat hasil — rakyat selamat, bukan lewat narasi "kami bisa sendiri" yang terus diulang sementara data pengungsi terus bertambah.

Tapi Jangan juga Asal Nyalahin Pemerintah

Di sisi lain, kritik ini juga perlu diimbangi realitas di lapangan. Mendistribusikan bantuan ke gugusan pulau yang baru saja diguncang gempa 7,7 dan diikuti ribuan gempa susulan itu jauh dari sekadar "kirim paket lewat kurir." Ada risiko logistik, ada keterbatasan armada, ada medan yang berubah-ubah pascabencana.

Jadi kritik yang lebih berguna bukan sekadar meneriakkan "pemerintah lambat!" di media sosial. Yang lebih produktif adalah bertanya spesifik: desa mana yang belum terjangkau, apa hambatan logistiknya, dan solusi tercepat apa yang bisa diambil sekarang juga — termasuk opsi menerima bantuan asing kalau memang dibutuhkan.

Empati Kita Juga Sedang Diuji

Ada satu pola yang selalu berulang setiap kali bencana besar terjadi: perhatian publik memuncak di hari-hari pertama, lalu perlahan menghilang begitu linimasa kembali dipenuhi berita lain. Padahal di Flores, ribuan orang masih tidur di tenda seadanya, anak-anak kehilangan tempat belajar, dan proses tanggap darurat baru berjalan sampai akhir Agustus.

Empati yang sesungguhnya bukan diukur dari seberapa ramai kita ikut tren "pray for NTT" di hari pertama. Tapi dari seberapa lama kita tetap peduli setelah algoritma berhenti mendorong berita ini ke beranda kita.

Intinya

Gempa NTT semestinya tidak dijadikan ajang adu gengsi antara "kita bisa sendiri" versus "menerima bantuan asing." Ini bukan pertandingan nasionalisme lawan kemanusiaan — dan siapa pun yang membingkainya seperti itu sedang mengalihkan fokus dari yang sebenarnya penting.

Yang dibutuhkan sekarang adalah satu hal: seluruh sumber daya yang ada, dari mana pun asalnya, dipakai secepat dan setepat mungkin untuk menjangkau orang-orang yang masih menunggu di titik-titik terpencil. Kalau kapasitas nasional memang cukup, buktikan lewat kecepatan di lapangan, bukan lewat pernyataan pers. Kalau ternyata belum cukup, tidak ada yang salah dengan mengakuinya dan membuka pintu.

Karena pada akhirnya, korban gempa tidak peduli bantuan itu datang dari Jakarta atau dari negara tetangga. Yang mereka butuhkan cuma satu: sampai tepat waktu.