Darurat ISPA di Wilayah Karhutla: Mengapa Mitigasi Preventif untuk Anak Selalu Terlambat?

Karhutla bukan hanya tentang hutan dan lahan yang terbakar. Ketika asap menyelimuti permukiman, dampaknya ikut masuk ke ruang paling dekat dengan kehidupan masyarakat: udara yang dihirup setiap hari. Masalahnya menjadi lebih serius ketika kelompok yang terdampak adalah anak-anak, terutama balita.

Dilansir dari Suara.com pada hari Kamis (24/9), Kementerian Kesehatan mencatat 174.694 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di wilayah terdampak karhutla selama 18 Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah tersebut, 40.363 kasus dialami balita. Data itu berasal dari tujuh provinsi yang menjadi perhatian, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Angka tersebut seharusnya tidak berhenti sebagai statistik.

Balita Tidak Bisa Memilih Udara yang Dihirup

Balita berada dalam posisi yang berbeda dibandingkan orang dewasa. Mereka belum mampu menentukan sendiri kapan harus keluar rumah, bagaimana menghindari paparan asap, atau kapan harus mencari pertolongan ketika mulai mengalami gangguan kesehatan.

Karena itu, perlindungan terhadap kelompok ini seharusnya tidak menunggu sampai jumlah pasien meningkat.

Pemerintah memang telah melakukan sejumlah langkah. Kementerian Kesehatan mengerahkan 1.898 tenaga kesehatan ke tujuh provinsi terdampak serta menyalurkan lebih dari 1,9 juta masker, mesin konsentrator oksigen, tabung oksigen, obat-obatan, dan vitamin. Fasilitas kesehatan di daerah terdampak juga disiagakan untuk menghadapi peningkatan kasus.

Langkah tersebut penting. Namun, ketika puluhan ribu balita sudah tercatat mengalami ISPA, pertanyaan berikutnya adalah apakah perlindungan yang diberikan sudah cukup bersifat preventif.

Jangan Menunggu Anak Jatuh Sakit

Penanganan kesehatan memang diperlukan ketika masyarakat sudah terdampak. Tetapi perlindungan anak dalam situasi karhutla semestinya dimulai bahkan sebelum mereka datang ke fasilitas kesehatan.

Artinya, informasi mengenai kualitas udara harus mudah diakses masyarakat. Ketika kondisi udara memburuk, orang tua perlu mendapatkan panduan yang jelas mengenai aktivitas anak, penggunaan masker, hingga kapan anak sebaiknya tidak berada di luar rumah.

Hal tersebut semakin penting di wilayah yang berulang kali mengalami kabut asap. Masyarakat tidak seharusnya dibiarkan menebak-nebak kapan kondisi udara sudah terlalu berbahaya bagi anak mereka.

Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan pembatasan aktivitas benar-benar mempertimbangkan kelompok paling rentan. Dalam pemberitaan terbaru, terdapat dorongan agar pembelajaran tatap muka bagi PAUD, TK, hingga SD dihentikan sementara ketika kualitas udara masuk kategori tidak sehat.

Sekolah mungkin bisa dialihkan sementara ke pembelajaran jarak jauh. Namun, perlindungan tidak berhenti di sekolah. Anak tetap tinggal di rumah yang mungkin berada di tengah paparan asap.

Karhutla Bukan Sekadar Persoalan Api

Pada akhirnya, penanganan karhutla tidak bisa hanya dihitung dari seberapa banyak titik api yang berhasil dipadamkan.

Ada indikator lain yang juga perlu diperhatikan: berapa banyak masyarakat yang terdampak, berapa banyak anak yang jatuh sakit, dan seberapa cepat kelompok rentan mendapatkan perlindungan.

Ketika lebih dari 40 ribu balita tercatat mengalami ISPA, persoalan karhutla sudah jelas menyentuh isu kesehatan dan perlindungan anak. Pemerintah memang perlu menangani masyarakat yang sudah sakit, tetapi upaya yang sama pentingnya adalah mencegah anak-anak lain menjadi korban berikutnya.

Anak-anak tidak memilih tinggal di tengah asap. Mereka juga tidak punya kendali atas kapan hutan dan lahan terbakar.

Karena itu, perlindungan terhadap mereka jangan baru terasa ketika ruang rumah sakit mulai dipenuhi pasien. Mencegah anak terpapar seharusnya menjadi bagian dari penanganan karhutla, bukan sekadar langkah tambahan setelah masalah kesehatan muncul.