Membedah Pemikiran Politik Santri dan Abangan dalam Buku Abdul Munir Mulkhan

Abdul Munir Mulkhan menghadirkan rangkaian buku yang tergabung dalam seri Islam dan Modernisasi. Buku yang saya ulas kali ini berjudul Moral Politik Santri: Agama dan Pembelaan Kaum Tertindas. Buku ini berisi berbagai esai yang bersumber dari artikel-artikel yang pernah terbit di harian Kompas pada tahun 1990-an, Republika, serta berbagai media nasional lain seperti Jawa Pos, Harian Tempo, Kedaulatan Rakyat, Bernas, Gatra, Forum Keadilan, dan sejumlah jurnal.

Buku ini merupakan upaya penulis dalam menjawab berbagai tantangan intelektual, ekonomi, politik, dan sosial yang muncul di tengah masyarakat modern, khususnya dalam konteks Islam, santri, dan kekuasaan.

Sinopsis

Buku ini dibuka dengan sebuah pengantar yang membahas gagasan besar yang menjadi fondasi pemikiran buku, yaitu pembagian masyarakat Jawa ke dalam tiga golongan: santri, abangan, dan priayi, sebagaimana tesis Clifford Geertz. Dari sini, pembaca diajak memahami bagaimana identitas sosial dan keagamaan berkelindan dengan politik dan kekuasaan.

Secara keseluruhan, buku ini terbagi ke dalam enam bab dengan fokus pembahasan yang berbeda-beda.

Bab pertama membahas pergulatan politik antara kaum santri dan abangan. Penulis mempertanyakan dikotomi santri-abangan: apakah latar belakang sosial seseorang benar-benar menentukan sikap dan praktik keislamannya. Bab ini juga menyoroti dampak globalisasi dan masa reformasi terhadap masyarakat pedesaan, ketika tanah semakin berkurang sementara jumlah masyarakat miskin terus bertambah.

Selain itu, dibahas pula hubungan rumit antara NU dan Muhammadiyah, ketika tradisi dan praktik keagamaan dipetakan secara kaku hingga berpotensi menjelma menjadi "berhala-berhala keagamaan". Kritik terhadap birokrasi Orde Baru yang digerogoti tribalisme dan praktik KKN juga disertakan, sebelum bab ini ditutup dengan pertanyaan reflektif: mungkinkah membangun dunia tanpa konflik, terlepas dari ideologi kiri maupun kanan, di tengah kecenderungan manipulasi dalam demokrasi elektoral.

Bagian kedua mengulas ekonomi politik dan demokrasi. Pembahasan diawali dengan teori "kematian Tuhan" Nietzsche dan relevansinya dengan kondisi Indonesia, ketika agama kerap dijadikan alat untuk meredam perlawanan rakyat kecil. Penulis mengkritik ketidakadilan demokrasi, khususnya dalam praktik ideologi sosialisme yang menyimpang, serta menyoroti orientasi pembangunan berlebihan pada masa Orde Baru yang mengabaikan kesejahteraan pemilik tanah yang tergusur. Bab ini juga membahas topeng-topeng demokrasi: benarkah kedaulatan berada di tangan rakyat, serta wacana "rakyat tanpa negara" dalam gagasan Karl Marx.

Bagian ketiga membahas etika dan politik santri. Penulis menjelaskan perbedaan antara etika, moral, dan akhlak, serta hubungan Islam dengan kekuasaan. Gerakan Islam digambarkan kerap gagal melepaskan diri dari politik praktis. Dibahas pula desakralisasi politik, fenomena pembelaan terhadap tokoh tertentu atas nama agama, elit santri yang tampil dengan ego dalam birokrasi, hingga rasionalisasi kepemimpinan kaum santri menjelang akhir 1996. Bab ini juga menyinggung sindrom mayoritas dan persoalan regenerasi kepemimpinan di tubuh NU dan Muhammadiyah.

Bab keempat mengulas hubungan antara agama, individu, dan masyarakat. Penulis mempertanyakan makna perjuangan partai politik jika justru membuat manusia semakin tidak manusiawi. Bab ini juga menyoroti gerakan pembaruan di Asia Tenggara serta peran Kiai Ahmad Dahlan sebagai pembaharu di Indonesia melalui pendidikan, rumah sakit, dan berbagai gerakan sosial. Fokus utama bab ini adalah agama sebagai kekuatan pembebasan, bukan penindasan.

Bab kelima membahas politik santri untuk rakyat. Bab ini berusaha menjawab berbagai pertanyaan yang sebelumnya menggantung: bagaimana transendensi kekuatan politik santri, mengapa dalam pemilu santri bisa tampil sebagai pemenang namun bukan kebangkitan NU, serta mengapa partai Islam seperti PPP—meski didukung umat Islam yang besar—kerap kalah dalam pemilu. Penulis juga mengajak pembaca memahami perilaku pemilih secara lebih jernih.

Kelebihan Buku

Buku ini dilengkapi dengan glosarium yang sangat membantu pembaca. Seluruh pembahasan padat gagasan dan sarat informasi, terutama karena ditulis pada masa akhir Orde Baru. Setiap tulisan disertai catatan kaki yang memperkuat validitas argumen. Buku ini sangat cocok bagi mahasiswa atau pembaca yang mencari referensi serius tentang hubungan antara politik dan agama.

Kekurangan Buku

Topik yang diangkat tergolong berat. Secara pribadi, saya membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk menuntaskan buku ini. Namun, beratnya topik bukanlah kekurangan buku, melainkan keterbatasan pembaca, termasuk saya, dalam memahami kompleksitas gagasan yang ditawarkan.

Identitas Buku