Scroll untuk membaca artikel
Ayu Nabila | Budi Prathama
Spanduk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar 2024. (DocPribadi/Budi Prathama)

Korupsi adalah bagian dari permasalahan kejahatan dan telah menjadi suatu komoditas. Saat berlangsungnya proses kampanye oleh partai politik, termasuk dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), korupsi menjadi isu sentral dalam kampanye.

Mereka dengan lantang menyatakan bahwa “berantas korupsi sampai ke akar-akarnya, korupsi merusak pembangunan daerah, dan lain sebagainya”.

Akan tetapi, secara tidak sadar korupsi terjadi saat proses terpilihnya pemimpin dengan biaya politik yang tinggi, seperti dengan cara menyuap masyarakat atau yang dikenal politik uang (money politic), sehingga menyebabkan terpilihnya pemimpin yang korup.

Oleh karena itu, perlu ada pencegahan melalui pendidikan politik agar tidak terjadi korupsi politik saat proses pemilihan pemimpin daerah.

Menurut Fransiska Adelina (2019), mengungkapkan bahwa salah satu penyebab terjadinya praktik korupsi politik adalah politik uang dijadikan sebagai sarana untuk jual beli suara pemilih.

Sementara, menurut Robin Hodes (2004), mengungkapkan kalau korupsi politik adalah tindakan penyelewengan kekuasaan yang dilakukan politisi (political leaders or elected officials) untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan tujuan meningkatkan kekayaan atau kekuasaan.

Dengan kata lain, korupsi politik dapat terjadi sebelum, sementara, dan setelah pelaku menjabat sebagai pejabat publik. Fenomena pada saat proses pemilihan itulah yang disebut money politic.

Pada Pilkada Polewali Mandar 2024, isu politik uang menjadi perhatian serius. Pasalnya, politik uang tidak hanya merusak integritas pemilihan calon pemimpin daerah, tetapi juga menodai kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Proses pemilihan seorang kandidat menjadi pejabat publik mesti diperhatikan bersama khususnya masyarakat dan para tim kandidat. Masyarakat dan tim kandidat harus memiliki pemahaman yang cukup bahwa praktik politik uang dapat merugikan masyarakat luas.

Dengan adanya praktik politik uang, pemilih memilih kandidat bukan karena program atau kompetensi calon, melainkan atas dasar materi yang diberikan secara langsung.

Oleh karenanya, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat menjelang pemilihan sangatlah penting, agar masyarakat memiliki pengetahuan politik yang cukup. 

Pada tanggal 27 November 2024 mendatang, masyarakat Polewali Mandar akan memilih pemimpin sebagai sosok yang akan membawa Polewali Mandar untuk menjadi lebih baik lagi dan terlebih mampu menyerap setiap aspirasi masyarakat.

Tentunya, isu politik uang menjadi tantangan besar dan dapat merusak citra demokrasi Polewali Mandar jika praktik tersebut dibiarkan terjadi.

Sesuai jurnal Usman, dkk (2021) dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Polewali Mandar”, bahwa terdapat 3 kasus dugaan pelanggaran politik ulang pada Pemilu tahun 2019 di kabupaten Polewali Mandar yang semestinya melewati 9 tahapan dalam kenyataannya hanya sampai pada tahapan ketiga, yakni rapat pleno pengawas Pemilu.

Dari kasus yang terjadi kita bisa belajar bahwa praktik politik uang di kabupaten Polewali Mandar masih menjadi hantu untuk proses demokrasi. Praktik politik uang mungkin saja banyak terjadi dari apa yang berhasil dilaporkan oleh penegak hukum ataupun masyarakat.

Untuk menekan praktik tersebut, diperlukan upaya pencegahan yang kuat dan kolaboratif. Pada konteks ini, kolaborasi tim peserta Pilkada Polewali Mandar melalui gerakan  pre-emtif dapat menjadi langkah strategis untuk mencegah terjadinya praktik money politic, demi menciptakan proses demokrasi yang bersih, transparan, dan bersih.

Upaya kolaborasi para peserta Pilkada untuk mencegah terjadinya praktik money politic mesti dilakukan secara serius demi perbaikan demokrasi yang sehat, terlebih kemajuan kabupaten Polewali Mandar.

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik money politic melalui gerakan pre-emtif bagi peserta Pilkada Polewali Mandar tahun 2024.

1. Pentingnya kolaborasi dalam pencegahan money politic

Kolaborasi antar tim peserta Pilkada Polewali Mandar untuk menekan terjadinya praktik money politic melalui gerakan pre-emtif tentunya mempunyai manfaat yang sangat penting.

Dengan adanya kerja sama, setiap tim peserta Pilkada Polewali Mandar dapat menunjukkan sikap integritas untuk mendukung Pilkada yang jujur dan adil.

Kolaborasi ini juga akan membangun suasana persaingan yang damai, sehat, dan bersih antar peserta Pilkada, bahkan secara tidak langsung telah menunjukkan teladan yang baik kepada masyarakat.

Bukan itu saja, kolaborasi juga menciptakan kontrol sosial yang kuat antar-tim sehingga lebih memudahkan untuk mendeteksi indikasi money politic  di antara mereka.

Dengan mengedepankan semangat kolaboratif secara jujur, para peserta Pilkada Polewali Mandar dapat turut andil serta menjaga demokrasi dari pengaruh buruk yang dapat mencederai hasil pemilihan.

2. Pembentukan komitmen bersama untuk menolak money politic

Langkah utama dalam Gerakan pre-emtif ini adalah membentuk komitmen bersama antar tim peserta Pilkada Polewali Mandar untuk menolak segala praktik money politic bagaimanapun bentuknya.'

Komitmen tersebut dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis ber-materai yang disaksikan oleh lembaga penyelenggara pemilihan, tokoh masyarakat, dan organisasi sipil.

Komitmen ini menunjukkan bahwa setiap peserta Pilkada bersedia menjalankan kampanye yang bersih dan mendidik tanpa menggunakan cara-cara yang tidak etis.

Dengan adanya komitmen tertulis, itu dapat menjadi acuan bagi tim peserta untuk bekerja sama dalam melaporkan dan mencegah terjadinya praktik money politic di lapangan.

3. Mengadakan sosialisasi bersama tentang bahaya money politic

Para tim peserta Pilkada Polewali Mandar dapat menjalankan sosialisasi bersama yang bertujuan untuk memberikan pendidikan/pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari praktik money politic.

Sosialisasi ini dapat dilakukan dalam pertemuan dengan warga, melalui media sosial, ataupun dalam acara publik. Melalui sosialisasi ini, masyarakat dapat diedukasi bahwa money politic dapat merugikan mereka dalam jangka panjang karena menghasilkan pemimpin yang mungkin tidak kompeten dan kurang bertanggung jawab.

Dengan adanya kesadaran yang kuat terhadap masyarakat, diharapkan mereka akan menolak segala bentuk iming-iming materi dan memilih pemimpin berdasarkan pertimbangan kualitas kandidat dan programnya.

4. Menerapkan pengawasan bersama dalam proses kampanye

Kolaborasi antar tim peserta dapat dilakukan melalui pengawasan bersama pada saat proses kampanye kandidat Pilkada Polewali Mandar.

Melalui cara ini, setiap tim dapat saling memantau dan mengingatkan jika ada indikasi praktik money politic dari salah satu pihak. Pengawasan bersama ini dapat dilakukan dengan koordinasi rutin, terutama pada saat kampanye kegiatan berlangsung.

Setiap tim dapat melibatkan masyarakat setempat untuk menjadi pengawas independen pada proses ini. Ketika adanya pengawasan yang kuat, ruang gerak praktik money politic pun akan semakin sempit, karena setiap pelanggaran akan lebih mudah terdeteksi.

5. Menggalang dukungan dari aparat penegak hukum dan lembaga independen

Upaya pencegahan praktik money politic sebenarnya tidak dapat dilakukan hanya tim peserta Pilkada saja. Pada kasus ini, diperlukan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan lembaga independen, seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan lembaga masyarakat sipil.

Dengan adanya kolaborasi ini, penindakan terhadap praktik money politic akan menjadi lebih efektif dan cepat. Aparat penegak hukum dan Bawaslu dapat berfungsi untuk menindak secara tegas ketika ada pelanggaran.

Sedangkan, tim peserta Pilkada dapat berfungsi sebagai agen yang melaporkan ketika menemukan ada indikasi terjadi praktik money politic.

Kolaborasi ini penting dilakukan sebagai langkah tegas dalam penanganan pelanggaran money politic, sekaligus memberikan efek jerah bagi pelaku politik uang.

6. Mengedepankan kampanye programatik dan dialogis

Salah satu cara yang efektif untuk mencegah praktik money politic adalah mendorong peserta Pilkada untuk melakukan kampanye programatik dan dialogis.

Dengan demikian, masyarakat akan lebih tertarik pada ide, visi, dan program yang disampaikan oleh para kandidat, ketimbang dengan iming-iming uang yang bisa dinikmati sehari saja.

Setiap tim peserta Pilkada dapat menunjukkan komitmen mereka dalam menawarkan solusi yang konkret dan relevan terhadap masalah yang ada di Polewali Mandar.

Selain itu, para kandidat juga dapat melaksanakan dialog terbuka dari berbagai wilayah, sehingga masyarakat dapat menilai langsung dari kualitas kandidat.

Ketika mengedepankan kampanye yang mendidik, diharapkan masyarakat dapat lebih kritis dan rasional dalam menentukan pilihannya untuk 5 tahun ke depan.

7. Memberikan edukasi tentang tanggung jawab pemilih

Gerakan pre-emtif untuk mencegah praktik money politic dapat diimplementasikan melalui edukasi tentang tanggung jawab seorang pemilih.

Tim peserta Pilkada dapat berkolaborasi untuk mengajak masyarakat memahami bahwa menerima money politic berarti membiarkan demokrasi dicurangi.

Pada setiap kampanye atau bertemu dengan warga, para kandidat dapat menekankan bahwa suara mereka memiliki nilai tertinggi yang tak boleh diperjualbelikan.

Melalui pendekatan ini, diharapkan kepada masyarakat bisa menolak praktik money politic dengan kesadaran mereka sendiri, sebab mereka mengetahui dampak negatifnya bagi kepentingan mereka.

Kesimpulan

Kolaborasi tim peserta Pilkada Polewali Mandar lewat gerakan pre-emtif untuk mencegah praktik money politic merupakan langkah strategis dan penting untuk menjaga integritas demokrasi lokal.

Dengan komitmen bersama yang kuat, sosialisasi bahaya money politic, pengawasan bersama, dan dukungan dari penegak hukum, diharapkan Pilkada Polewali Mandar dapat berjalan secara jujur, bersih, dan adil.

Melalui kolaborasi ini, tidak hanya bisa menekan praktik money politic, tetapi juga tercipta kesadaran yang lebih luas di masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kualitas dan program kerja yang ditawarkan.

Oleh karena itu, kolaborasi gerakan pre-emtif tidak hanya untuk mencegah praktik money politi, tetapi bisa mewujudkan proses demokrasi yang sehat, berkualitas, dan berkelanjutan di Polewali Mandar.

BACA BERITA ATAU ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE

Budi Prathama