Program Makan Bergizi Gratis dan Negara yang Terlalu Cepat Merasa Menolong

Di tengah ramainya isu pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK, publik kembali disuguhi satu pertanyaan besar yang seharusnya sudah lama dibahas secara jujur.

Mengapa pemerintah begitu ngotot menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi tidak serius menyentuh akar persoalan gizi dan kesejahteraan masyarakat?

Bukankah tujuan akhir dari kebijakan pangan dan gizi adalah agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan nutrisinya secara mandiri, berkelanjutan, dan bermartabat?

Program MBG kerap dipromosikan sebagai jawaban atas stunting, kekurangan gizi, dan ketimpangan akses pangan. Secara jangka pendek, program ini memang terlihat “menolong”.

Anak-anak mendapat makanan, orang tua merasa terbantu, dan negara tampak hadir. Namun, persoalannya bukan pada niat, melainkan pada arah kebijakan. MBG lebih menyerupai umpan yang dilempar sesekali, bukan pancing yang memungkinkan masyarakat memperoleh ikan setiap hari.

Program Kenyang Sesaat, Masalah Gizi yang Tak Pernah Disentuh Akarnya

Masalah gizi di Indonesia bukanlah semata soal ketiadaan makanan, melainkan soal daya beli, lapangan kerja, dan kualitas pangan.

Banyak keluarga memahami pentingnya gizi seimbang, tetapi penghasilan mereka tidak cukup untuk membelinya secara konsisten. Dalam kondisi seperti ini, memberi makanan gratis tanpa memperbaiki struktur ekonomi rumah tangga hanya akan menambal luka, bukan menyembuhkannya.

Pertanyaannya sederhana: mengapa negara tidak fokus memastikan setiap keluarga mampu menyediakan makanan bergizi dari dapur mereka sendiri?

Jawabannya seharusnya dimulai dari penciptaan lapangan kerja yang luas, upah yang layak, serta harga bahan pangan yang terjangkau dan berkualitas. Ketika orang tua memiliki pekerjaan yang stabil dan pendapatan memadai, urusan gizi anak bukan lagi masalah besar yang harus diserahkan pada negara.

Sayangnya, MBG justru berisiko menciptakan ketergantungan baru. Anak-anak terbiasa mendapat makanan dari sekolah atau program negara, sementara rumah tangga tetap terjebak dalam masalah ekonomi yang sama.

Ketika program terhenti atau anggaran dipangkas, masalah gizi akan muncul kembali dengan wajah yang sama. Ini menunjukkan bahwa MBG tidak menyentuh akar persoalan, hanya mengelola gejalanya.

Mengkritik MBG dan Absennya Solusi Ekonomi Berkelanjutan

Isu pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK memperjelas problem ini. Negara sibuk membangun struktur birokrasi baru untuk menjalankan program instan, alih-alih membenahi sistem ekonomi yang lebih mendasar.

Anggaran besar digelontorkan untuk operasional, distribusi, dan administrasi, sementara sektor produksi pangan, petani, nelayan, serta UMKM pangan masih bergulat dengan harga input yang mahal dan akses pasar yang timpang.

Padahal, jika pemerintah serius, pendekatan yang lebih strategis bisa ditempuh. Pertama, memperluas lapangan kerja produktif dengan mendorong industrialisasi yang sehat dan berbasis kebutuhan dalam negeri.

Kedua, menekan biaya produksi pangan dengan kebijakan pupuk, benih, dan distribusi yang berpihak pada petani.

Ketiga, memastikan rantai pasok pangan efisien agar harga di tingkat konsumen terjangkau tanpa merugikan produsen.

Dengan pendekatan ini, makanan bergizi tidak perlu “dibagikan”, karena ia akan hadir secara alami di meja makan masyarakat. Anak-anak tidak menunggu jatah, orang tua tidak bergantung pada program, dan negara tidak terbebani skema bantuan yang mahal serta rawan disalahgunakan.

Mengapa Gizi Tak Cukup Diselesaikan dengan Program MBG? 

Memberi pancing berarti membangun kemandirian. Memberi umpan berarti memelihara ketergantungan. MBG, dalam bentuknya saat ini, lebih condong pada pilihan kedua. Ia mungkin efektif untuk jangka pendek dan kepentingan politis, tetapi lemah sebagai strategi jangka panjang.

Jika tujuan negara adalah generasi yang sehat, kuat, dan berdaya, maka fokus kebijakan harus bergeser.

Bukan sekadar memastikan anak hari ini kenyang, tetapi memastikan keluarga mereka mampu memberi makan bergizi setiap hari, tanpa menunggu program dan tanpa bergantung pada belas kasih negara. Di situlah kebijakan benar-benar bekerja: saat negara menciptakan sistem yang membuat bantuan menjadi tidak lagi diperlukan.