Logika Emak-Emak Menakar Misteri Lauk Proyek MBG yang Diduga Disunat Kroni

Sebagai emak-emak yang memegang kendali penuh atas menu masakan rumah dan kalkulator belanja harian, pengumuman megaproyek Makan Bergizi Gratis (MBG) beberapa waktu lalu sempat jadi topik hangat di sela-sela belanja sayur pagi.

Kami yang tiap hari pusing mencocokkan uang belanja dengan harga telur dan daging yang harganya hobi melompat, merasa sedikit lega. Logika emak-emak kami langsung jalan: kalau anak-anak dapat makan siang bergizi di sekolah, beban dapur rumah sedikit berkurang, dan gizi mereka tetap aman.

Ditambah lagi, ada harapan terselip kalau warung-warung makan kecil di kampung atau katering rumahan milik warga bakal diajak kerja sama untuk jadi juru masak resminya.

Namun, kegembiraan dari balik kompor itu mendadak hambar setelah mencuatnya kabar penangkapan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, baru-baru ini. Alih-alih mendengar berita tentang pemberdayaan dapur emak-emak di tingkat RT atau RW, kita justru disuguhi tontonan isu dugaan korupsi MBG.

Aliran dana triliunan rupiah yang seharusnya mengalir segar ke pasar tradisional, dikabarkan tersangkut di jalur birokrasi sepihak melalui yayasan-yayasan "binaan" tertentu yang diduga milik kroninya. Sebagai orang awam yang biasa mengatur urusan logistik dapur, dahi saya langsung berkerut. Ini mau bagi-bagi nasi kotak siap santap atau mau bikin lembaga formal, kok jalurnya harus muter-muter lewat yayasan segala?

Tentu saja, kita wajib menghormati proses hukum dan memegang asas praduga tak bersalah karena kasus ini masih berstatus sebagai dugaan korupsi. Tapi, kalau kita pakai logika dapur yang sederhana, model distribusi lewat yayasan perantara ini aromanya memang sangat janggal sejak awal.

Di dunia masak-memasak, hukumnya mutlak: makin banyak tangan perantara yang ikut campur dalam proses belanja bahan, makin tipis pula isi dompet yang tersisa untuk beli lauk utama. Yayasan-yayasan binaan yang kini tengah diselidiki tersebut disinyalir bertindak seperti makelar proyek. Dana besar dari pusat mampir dulu ke rekening mereka, lalu entah dipotong berapa persen untuk biaya operasional dan keuntungan lembaga, baru kemudian dilempar ke pihak ketiga dengan sisa anggaran yang sudah diperas habis.

Dampak dari rantai distribusi yang diduga bermasalah ini, kalau nanti memang terbukti bersalah di pengadilan, taruhannya langsung pada kualitas isi piring anak-anak kita. Emak-emak itu paling tahu cara mengakali masakan kalau modalnya mepet; ukuran tahu-tempe ditipiskan, porsi sayur dikurangi, atau ayamnya diganti kuah kaldu saja.

Kita khawatir, anggaran mewah yang sudah dialokasikan negara untuk protein anak-anak, begitu sampai di sekolah menunya sudah loyo karena anggarannya telanjur menyusut akibat potongan di tingkat yayasan elite tersebut. Sementara itu, warung nasi warga yang bisa memasak dengan jujur dan higienis justru gigit jari karena tidak punya akses masuk ke lingkaran "binaan" yang sedang disorot itu.

Sangat menyakitkan hati melihat bagaimana sebuah niat mulia untuk mengentaskan stunting dan menyehatkan generasi penerus bangsa harus dibayangi oleh isu monopoli kelompok seperti ini. Yayasan yang esensinya adalah wadah sosial untuk gotong royong, diduga kuat malah diselewengkan menjadi alat penyaring uang demi memperkaya lingkaran sendiri.

Praktik egois semacam ini memperlihatkan sebuah preseden buruk, di mana isi rekening para kroni seolah-olah dianggap lebih mendesak ketimbang pemenuhan gizi nyata bagi anak-anak yang sedang tumbuh.

Kasus viral di jajaran BGN ini harus menjadi alarm keras bagi kita semua yang mengawasi jalannya negara dari meja makan rumah. Menangkap oknum pejabatnya barulah langkah awal, karena yang paling penting bagi masyarakat bawah adalah perbaikan sistem distribusinya secara total.

Selama celah regulasi yang membolehkan yayasan-yayasan siluman memonopoli proyek ini tidak ditutup, anggaran sebesar apa pun berisiko menguap sebelum sempat menyentuh wajan para pedagang kecil di akar rumput.

Mari kita renungkan bersama sembari merapikan isi kulkas. Jika untuk urusan memberi makan anak-anak sekolah saja sudah muncul indikasi diakali dengan hitung-hitungan yang begitu culas, kebijakan mana lagi yang bisa kita percayakan sepenuhnya tanpa rasa curiga?

Semoga ke depannya pemerintah bisa lebih bijak dan mempercayakan proyek Makan Bergizi Gratis ini langsung kepada komunitas warga dan UMKM lokal yang memasak dengan hati, ketimbang membiarkan yayasan bentukan kroni kenyang sendiri sementara anak-anak kita di sekolah hanya menatap piring yang isinya kian hari kian menyusut.