Ironi Makan Bergizi Gratis: Mengapa Daerah 3T Masih Dianaktirikan?

Sejak lama, kita mungkin mempersoalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sering kali lebih gencar memprioritaskan penyalurannya terhadap anak-anak dari keluarga kalangan menengah atas di perkotaan. Sementara di sisi lain, wilayah pelosok 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang lebih membutuhkan bantuan ini justru pendistribusiannya masih kurang optimal.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sepertinya merasa ragu untuk menyasar daerah 3T. Berawal dari masalah logistik antarpulau, akses energi, demografi, ketidakpastian cuaca, dan tekanan arus kas. Dari setiap tantangan yang berbeda-beda ini, ada satu hal yang akan saya bahas, yakni—rantai dingin (cold chain)—manajemen rantai pasok untuk menjaga kondisi barang dalam penyimpanan.

Tanpa adanya rantai dingin yang memadai, bahan makanan segar yang diantar ke daerah 3T akan mudah membusuk. Bahkan, kekhawatiran ini membuat pengelola dapur terpaksa memodifikasi menu dengan bahan pangan kering yang dikemas dalam kaleng, sehingga dapat menurunkan kualitas gizi dan kadar vitamin hingga mikronutrien di dalamnya. Inilah alasan mengapa rantai dingin dalam program MBG begitu penting. 

Antara Intervensi Gizi dan Dilema Kemandirian 

Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, terdapat 30 kabupaten di Indonesia yang termasuk daerah tertinggal. Setiap daerah ini menghadapi tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Oleh karena itu, program MBG sejak awal seharusnya menjangkau daerah 3T. Manfaat intervensi gizi dari pemerintah akan begitu terasa kepada mereka yang membutuhkan.

Menurut pandangan saya, program MBG sebaiknya jangan dijadikan prioritas jangka panjang. Meskipun pemerintah memang hadir membantu rakyat di saat mengalami masa-masa sulit, seiring waktu mereka lupa untuk memastikan rakyatnya hidup berdikari. Presiden berbicara bahwa tidak ada hal yang lebih genting daripada perut lapar, lantas mengapa penyaluran MBG ke daerah 3T masih menjadi problem sampai saat ini?

Penyaluran MBG ke daerah 3T mestinya lebih masif dari wilayah perkotaan. Pemerintah tentu wajib membantu mereka dalam bentuk intervensi gizi agar tidak membiarkannya kelaparan, tetapi bantuan seperti ini seharusnya tidak terus-menerus dilakukan. Pemerintah perlu sedikit demi sedikit mendorong orang tuanya mendapat gaji yang layak—sehingga bisa menghidupi keluarga—dan jangan sampai membiarkan mereka bergantung pada bantuan sosial.

Sasaran program strategis ini boleh terus bertambah sejak awal, asalkan pemerintah sembari mendorong mereka secara perlahan untuk hidup sejahtera serta keluar dari garis kemiskinan, setidaknya membeli kebutuhan pokok tidak membuat mereka merasa berat. Alhasil, ketika program MBG ini tahun ke tahun penerimanya makin berkurang, berarti dapat disimpulkan bahwa pemerintah berhasil membuat mereka hidup berdikari.

Saya menulis hal tersebut karena tidak ingin masyarakat miskin diperalat otaknya oleh pemerintah melalui program bantuan sosial. Sebab saya tidak setuju jika program MBG dijalankan hanya dengan kata “membantu” tapi tidak pernah diiringi untuk “menyejahterakan”. Jika pemerintah murni ingin mengentaskan kemiskinan—khususnya di wilayah 3T—intervensi yang dilakukan tidak boleh berhenti pada sekadar membagikan ompreng MBG saja.

Alih-alih membangun rakyat yang berdikari dan bermartabat, akhirnya program ini berisiko terjebak menjadi alat penjinakan sosial yang memelihara ketergantungan struktural demi kepentingan kekuasaan. Oleh karenanya, saya sengaja menunda pembahasan mengenai manajemen rantai dingin secara langsung. Untuk apa kita sibuk memperdebatkan bagaimana cara terbaik mengawetkan makanan ke daerah 3T tapi niat buruk untuk melumpuhkan daya pikir otak masyarakat miskin masih berjalan?

Urgensi Rantai Dingin Pangan Segar di Wilayah 3T

Jika kita berpijak pada asumsi yang ideal bahwa pemerintah benar-benar mengiringi bantuan ini dengan visi kesejahteraan serta kemandirian, maka syarat mutlak yang saya tulis telah terpenuhi untuk melanjutkan pembahasan mengenai penyediaan infrastruktur rantai dingin (cold chain). Selain tujuan infrastruktur tersebut untuk menjaga nutrisi anak hingga menjamin keamanan pangan, langkah awal anak-anak di wilayah 3T untuk tumbuh sehat akan terwujud. 

Program MBG ini bukan hanya tentang membangun dapur secara masif, memperluas jaringan lapangan kerja, dan lain-lain. Satu hal yang lebih penting dari hal itu adalah menjamin keamanan pangan segar. Andai pemerintah memang berniat untuk membantu memberi makan secara gratis, masalah cold chain seharusnya tidak lagi menjadi perdebatan. Menjadikan isu cold chain sebagai alasan keterlambatan setelah berbulan-bulan MBG dinikmati justru mengonfirmasi ketidaktepatan sasaran sedari awal.

Bahkan, letak ironi terbesarnya di saat kasus dugaan keracunan makanan atau penurunan kualitas penyajian pada penyaluran MBG justru terjadi di wilayah perkotaan. Bagaimana bisa wilayah yang memiliki akses air bersih melimpah, listrik menyala 24 jam, jalan mulus, dan jarak tempuh singkat saja pengelola dapur masih gagal menjamin keamanan pangan segar? Sementara itu, di wilayah 3T tantangan yang dihadapi justru berlipat ganda.

Mengalihkan Fokus Anggaran Menuju Investasi Masa Depan

Merealokasi porsi anggaran MBG, khususnya untuk wilayah 3T dalam proses pembangunan infrastruktur cold chain begitu penting. Daripada memaksakan triliunan rupiah mengalir sedemikian rupa untuk belanja makanan harian yang rentan terbuang percuma, lebih baik diinvestasikan pada hal tersebut. Langkah ini bukan sekadar menjamin keamanan gizi, melainkan juga memberi efek domino bagi kesejahteraan nelayan dan petani lokal.

Mereka memiliki akses penyimpanan untuk menjaga nilai jual produk sehingga bentuk intervensi pemerintah mampu membangun fondasi ekonomi rakyat yang berdikari, bukan hanya membagikan makanan yang habis dalam sehari. Investasi struktural dalam jangka panjang akan memberikan dampak positif pada daerah 3T. Menyalurkan ompreng MBG kepada rakyat yang mengalami keterbatasan membuat kehadiran intervensi gizi saat ini sangat berarti.

Menagih Kejujuran Niat dan Keadilan Struktural

Pada akhirnya, cold chain bukan sekadar persoalan teknis mesin pendingin atau kerumitan rantai pasok logistik. Keberadaan dan kesiapan infrastruktur ini di wilayah 3T adalah indikator paling telanjang untuk menguji kejujuran niat pemerintah: apakah program MBG ini murni dirancang untuk keadilan gizi anak bangsa, atau sekadar komoditas politik yang dikemas manis atas nama bantuan sosial.

Memberikan makanan segar berprotein kepada anak-anak di pelosok negeri adalah kewajiban negara yang tidak boleh ditawar dengan alasan logistik. Namun, memastikan bahwa suatu hari nanti setiap keluarga di wilayah 3T mampu membeli makanan bergizi dari keringat mereka sendiri adalah satu-satunya tolok ukur sejati bahwa pemerintah telah berhasil memandirikan rakyatnya, bukan memperalatnya.