Sigap Blusukan Demi Cari Suara, Lambat Hadir untuk Korban Bencana

Politik sering kali memperlihatkan wajah yang berbeda sebelum dan sesudah seseorang mendapatkan kekuasaan. Sebelum pemilu, mendatangi rakyat ke berbagai daerah menjadi bagian penting untuk mendulang suara rakyat.

Kini, publik dipaksa melihat situasi yang berbeda. Di tengah rentetan bencana seperti gempa NTT dan kebakaran hutan di Kalimantan, respons pemerintah memang berjalan melalui BNPB, kementerian, dan berbagai unsur terkait.

Namun, belum hadirnya Presiden secara langsung di lokasi bencana membuat kepedulian seorang pemimpin terasa belum sepenuhnya hadir di tengah warga yang sedang menghadapi musibah.

Rencana kunjungan Presiden ke NTT baru disampaikan beberapa hari setelah gempa terjadi. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut kunjungan tersebut masih dalam tahap persiapan karena kedatangan Presiden ke lokasi bencana perlu mempertimbangkan kondisi di lapangan.

Padahal, gempa bermagnitudo 7,7 itu terjadi pada 15 Agustus 2026 dan pemerintah daerah langsung menetapkan status tanggap darurat. Bagi publik, rentang waktu tersebut membuat respons kepemimpinan terlihat tidak secepat penanganan darurat yang sejak hari pertama sudah bergerak.

Kepedulian Tak Cukup Diwakili Bantuan

Menurut saya, pembahasan ini tidak cukup dilihat dari ada atau tidaknya bantuan yang sudah dikirim pemerintah. Dalam bencana berskala besar, penanganan memang harus melibatkan banyak pihak, mulai dari BNPB, kementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga berbagai lembaga dan sukarelawan di lapangan.

Namun, bencana sebesar ini juga membutuhkan kehadiran langsung pemimpin negara. Pemimpin harus melihat sendiri bagaimana rakyat bertahan setelah kehilangan rumah, harta benda, bahkan anggota keluarga.

Kehadiran Presiden di tengah situasi seperti itu bukan sekadar pencitraan, tetapi bagian dari cara negara menunjukkan bahwa masalah ini benar-benar menjadi perhatian.

Terlebih, warga yang terdampak bencana besar tidak hanya membutuhkan bantuan material. Mereka juga perlu melihat bahwa penderitaan mereka sampai ke ruang kekuasaan.

Rakyat Bukan Sekadar Lumbung Suara saat Pemilu

Membandingkan masa-masa sekarang dengan masa kampanye rasanya memang sulit dihindari. Demi mendapatkan suara, calon pemimpin rela mendatangi berbagai tempat, dari pasar hingga pelosok daerah. Warga ditemui, keluhan didengar, dan kedekatan dibangun sedemikian rupa.

Masalahnya, kedekatan itu hanya terasa penting selama suara belum berada di tangan. Setelah pemilu usai, rakyat seolah hanya dianggap angka dalam hasil perolehan suara. Padahal, mereka adalah pihak yang memberikan mandat sekaligus merasakan langsung baik buruknya keputusan pemerintah.

Dalam hal ini, bencana memperlihatkan apakah kedekatan tersebut benar-benar punya makna atau hanya berhenti sebagai strategi politik untuk memenangkan pemilu. Menemui warga dalam suasana kampanye tentu berbeda dengan datang ke wilayah bencana.

Kalau jarak dan kesibukan bukan hambatan untuk mendatangi pemilih demi mendapatkan dukungan, alasan yang sama seharusnya tidak dipakai untuk menjelaskan lambannya kehadiran di tengah bencana.

Bencana Menguji Wajah Kepemimpinan

Bencana punya cara sendiri untuk memperlihatkan kualitas sebuah kepemimpinan. Dalam situasi seperti ini, pemimpin tidak lagi berhadapan dengan panggung yang bisa diatur atau janji yang bisa diumbar, melainkan seberapa sigap negara merespons dan seberapa jauh pemimpinnya bersedia hadir di tengah rakyat yang sedang menghadapi musibah.

Alasan bahwa kunjungan Presiden membutuhkan persiapan memang bisa dipahami. Lokasi bencana bukan tempat yang bisa didatangi secara sembarangan. Ada aspek keamanan, kondisi lapangan, akses, hingga koordinasi yang harus dipersiapkan. Tetapi, bencana memiliki situasi darurat yang terus bergerak dan kebutuhan warga tidak ikut menunggu persiapan politik.

Apalagi dalam kasus NTT, gempa M7,7 terjadi pada 15 Agustus dan langsung menimbulkan korban jiwa serta kerusakan di sejumlah wilayah. Pada hari yang sama, BNPB sudah mengerahkan tim ke lapangan untuk melakukan kaji cepat dan penanganan darurat. Sementara itu, rencana kunjungan Presiden baru disampaikan beberapa hari kemudian dengan alasan persiapan kondisi lapangan.

Pemilu memang selesai setelah suara dihitung, tetapi tanggung jawab kepada pemilih tidak ikut selesai. Rakyat sudah memberikan suaranya. Kini giliran pemimpin menunjukkan bahwa mereka tidak hanya penting untuk didatangi sebelum memilih.