Politik Burung Unta Pemerintah: Ilusi Keberhasilan yang Menutup Realita

Selama ini, keberhasilan sebuah negara memang lebih mudah ditunjukkan melalui sesuatu yang bisa dihitung dan dipamerkan, misalnya lewat pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, atau jumlah program besar yang berjalan.

Namun, angka dan pencapaian belum cukup untuk menggambarkan kondisi sebuah negara secara utuh. Kemajuan di tingkat negara tidak selalu terasa seragam dalam kehidupan masyarakat.

Di satu sisi, ada warga yang mulai merasakan manfaat pembangunan, tetapi di sisi lain, ada pula yang masih berhadapan dengan harga kebutuhan pokok, bencana, lapangan pekerjaan, serta berbagai persoalan sosial yang belum selesai.

Kondisi Indonesia belakangan ini memperlihatkan kontras tersebut. Pemerintah menjalankan berbagai agenda besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan berbagai program lainnya sementara masalah harga pangan dan bencana masih menjadi bagian dari keseharian masyarakat.

Lalu, apakah kita benar-benar sedang melihat kemajuan secara utuh, atau hanya melihat bagian yang paling nyaman untuk dirayakan? Di sinilah metafora politik burung unta menjadi relevan.

Politik Burung Unta dan Cara Kekuasaan Membaca Realita

Politik burung unta tidak selalu terlihat dari sikap yang terang-terangan mengabaikan masalah. Kadang, masalah memang diakui, tetapi perhatian justru lebih banyak diarahkan pada keberhasilan yang ingin ditonjolkan. Akhirnya, masalah yang belum selesai perlahan tersisih dari pembahasan.

Pemerintahan yang sehat seharusnya tidak hanya mampu menjalankan rencana, tetapi juga siap menghadapi kenyataan yang muncul di luar rencana tersebut.

Memang, kebijakan yang sudah dibuat bisa bertemu dengan kondisi masyarakat yang berbeda, perubahan ekonomi, atau dampak lain yang sebelumnya tidak diperkirakan.

Di sinilah evaluasi dibutuhkan. Kekurangan dalam sebuah kebijakan tidak seharusnya dianggap sebagai sesuatu yang harus ditutupi demi menjaga kesan bahwa semuanya berjalan baik. Sebaliknya, kemampuan mengakui kekurangan menunjukkan bahwa pemerintah masih mau mendengarkan kenyataan di akar rumput.

Besarnya Program Bukan Berarti Prioritasnya Tepat

Pembahasan di atas terasa semakin penting melihat banyaknya program besar yang sedang dijalankan pemerintah. MBG dan KDMP, misalnya, bukan program dengan skala kecil. Keduanya membawa ambisi untuk menyentuh kehidupan masyarakat dalam jumlah besar. Oleh karena itu, perlu dilihat bagaimana negara menentukan prioritas di tengah sumber daya yang terbatas.

Anggaran negara itu terbatas. Uang yang digunakan untuk satu program berarti ada kebutuhan lain yang juga harus dipertimbangkan. Jadi, kita juga perlu bertanya apakah anggaran dan sumber daya yang digunakan memang sudah menjadi pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Apalagi, permasalahan di Indonesia saling berkaitan. Harga pangan, bencana, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial tidak bisa dilihat sebagai masalah yang berdiri sendiri.

Jangan Sampai Keberhasilan Menjadi Cermin yang Menipu

Masalah lain muncul dari cara keberhasilan terus-menerus diceritakan. Semakin sering sebuah negara mengulang cerita tentang pencapaiannya, semakin mudah publik menganggap cerita tersebut sebagai gambaran utuh tentang keadaan yang sebenarnya.

Padahal, kenyataan di lapangan sering kali tidak sama dengan yang digembar-gemborkan dalam pidato, laporan, atau slogan pembangunan.

Narasi yang terlalu dominan juga bisa memengaruhi cara masyarakat merespons kritik. Orang yang mengkritik kebijakan mudah dianggap pesimis, tidak mendukung pemerintah, atau bahkan dianggap tidak senang melihat negara maju.

Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dengan ilusi keberhasilan negara. Bukan karena keberhasilan itu tidak ada, tetapi karena satu sisi yang terang bisa membuat sisi lain terlihat semakin samar.