Mengapa Bahasa Pakar Bikin Politisi Meradang? Menjembatani Sains-Populisme

Pernahkah Anda menyaksikan perdebatan di televisi saat seorang pakar menyodorkan grafik data yang rumit, lalu direspons dengan sindiran pedas oleh politisi?

Belakangan ini, panggung politik kita kembali dihangatkan oleh gesekan antara pengambil kebijakan dan kaum akademisi. Umpatan atau label seperti 'goblok' yang dialamatkan kepada para kritikus berbasis data menandai satu hal: ada sumbatan komunikasi yang makin parah di ruang publik kita.  

Namun, alih-alih sekadar ikut-ikutan menghujat pejabat yang dinilai anti-sains atau mencibir akademisi yang dianggap "menara gading", mari kita tarik napas sejenak. Mengapa benturan ini terus berulang? Apakah ini sekadar masalah temperamen individu, atau ada jurang mendasar antara bahasa sains dan bahasa populisme yang belum pernah benar-benar dijembatani?

Ketika "Bahasa Laboratorium" Bertabrakan dengan "Bahasa Lapangan"

Mari kita jujur. Para pakar dan akademisi terbiasa bekerja di dalam koridor teknokrasi. Mereka berbicara menggunakan jargon, hitungan probabilitas, kerangka teori, dan statistik. Bagi akademisi, kritik berbasis data adalah bentuk kontribusi paling murni untuk menyempurnakan kebijakan publik.  

Sebaliknya, para politisi dan eksekutif hidup dalam dunia populisme dan kepraktisan. Mereka dituntut mengambil keputusan cepat di tengah desakan konstituen, dinamika anggaran, dan tenggat waktu politik.

Ketika seorang pejabat yang sedang jungkir balik mengeksekusi program di lapangan tiba-tiba dihadiahi kritik bernada teoretis dari ruang ber-AC, rasa frustrasi pun meledak.

Di sinilah letak masalah dasarnya: kesenjangan komunikasi (communication gap). Sains menyampaikan pesan secara abstrak dan sarat nuansa, sementara politik membutuhkan penyampaian yang naratif, pragmatis, dan berdampak langsung.

Ketika dua bahasa ini bertabrakan tanpa penerjemah yang baik, masukan ilmiah yang niatnya memperbaiki justru ditangkap sebagai serangan politik personal.  

Menjembatani Jurang: Kebutuhan Komunikasi Sains dan Lembaga Penasihat

Kita tentu sepakat bahwa negara tidak boleh dikelola hanya dengan perasaan tanpa data, tetapi juga tidak bisa dijalankan secara kaku tanpa kepekaan sosial. Lalu, apa solusinya?

Pertama, pelembagaan Dewan Penasihat Sains (Scientific Advisory Board) yang independen tetapi formal.

Pemerintah perlu memiliki saluran resmi di mana riset dan kritik akademis disalurkan sebelum sebuah kebijakan disahkan, bukan setelah meletus di media massa. Lembaga ini harus dilengkapi dengan protokol komunikasi risiko yang jelas dan nonkonfrontatif. Dengan demikian, masukan data bisa diserap tanpa membuat pejabat merasa ditelanjangi di depan publik.  

Kedua, reorientasi kemampuan komunikasi sains (science communication) bagi para akademisi.

Sudah saatnya kampus tidak hanya melatih mahasiswanya menulis jurnal terindeks Scopus, tetapi juga mengasah kemampuan menyampaikan gagasan kompleks dalam bahasa yang membumi, realistis, dan berorientasi pada solusi praktis. Masukan kebijakan yang abstrak harus bisa diterjemahkan menjadi saran tindakan (actionable advice) yang siap dieksekusi oleh birokrasi.

Pertanyaan untuk Kita Semua

Demokrasi yang sehat tidak menuntut para pemimpin politik untuk menjadi ilmuwan, sebagaimana ia tidak menuntut para akademisi untuk bertransformasi menjadi politisi. Namun, keduanya harus memiliki jembatan komunikasi yang saling menghormati.

Kini, pertanyaannya kembali kepada kita sebagai masyarakat: apakah kita akan terus menikmati drama saling serang antara pejabat dan akademisi di media, atau kita siap mendorong hadirnya iklim kebijakan berbasis bukti yang disampaikan secara bijak dan pragmatis?