Sumitronomics: Strategi Menkeu Purbaya untuk Genjot Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa tengah mengusung konsep pembangunan ekonomi bernama Sumitronomics untuk mendorong Indonesia mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029.

Diketahui bahwa konsep ini merupakan gagasan ekonom senior Indonesia, yakni Sumitro Djojohadikusumo yang tak lain adalah ayah dari Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI ke-5 di Jakarta, Selasa (23/9/2025), Purbaya menjelaskan bahwa Sumitronomics berfokus pada tiga pilar utama.

Pilar pertama adalah mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi, kedua pemerataan manfaat pembangunan, dan ketiga menjaga stabilitas nasional yang dinamis.

Menurut Menkeu, ketiga pilar tersebut merupakan fondasi penting bagi Indonesia untuk menuju status negara maju. Jika strategi ini dijalankan dengan konsisten, maka target pertumbuhan ekonomi 8 persen bukanlah hal yang mustahil, meskipun penuh tantangan.

“Target ini tidak mudah, namun bukan berarti tidak bisa diwujudkan di Indonesia. Sejarah menunjukkan sebelum krisis keuangan Asia tahun 1997-1998, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata di atas 6 persen,” tegasnya sebagaimana dilaporkan Antara News.

Purbaya juga menyinggung pengalaman negara lain. Korea Selatan dan Singapura berhasil tumbuh di atas 7,5 persen selama satu dekade hingga masuk kategori negara maju. Sementara itu, Tiongkok bahkan pernah mencatatkan pertumbuhan lebih dari 10 persen per tahun pada periode 2003–2007.

Dalam kerangka Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, Purbaya menyampaikan bahwa APBN akan didesain sebagai katalis pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti anggaran negara tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus mampu menggerakkan roda ekonomi lebih cepat.

Ia menambahkan, peran sektor swasta sebagai motor penggerak pertumbuhan utama tetap diutamakan, sementara APBN berfungsi sebagai pendorong. Aktivitas sektor riil akan diperkuat agar daya beli masyarakat meningkat dan penyerapan tenaga kerja semakin luas.

Menkeu menekankan bahwa sektor-sektor bernilai tambah tinggi perlu mendapat perhatian khusus. Namun, sektor resilien seperti pertanian, industri manufaktur padat karya, dan pariwisata tetap dijaga pertumbuhannya agar memberikan kontribusi optimal bagi penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Berbagai insentif fiskal, mulai dari tax holiday hingga super deduction untuk riset, pelatihan, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus, disiapkan untuk menarik lebih banyak investasi.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan sektor bernilai tambah tinggi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Dengan demikian, arah pembangunan ekonomi berbasis Sumitronomics tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan manfaatnya tersebar luas.

Menkeu Purbaya Harapkan Pengawalan DPR Terhadap Penerapan APBN 2026

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya Yudhi meminta DPR RI khususnya Badan Anggaran (Banggar) agar terus mengawal pelaksanaan APBN 2026. Ia menekankan bahwa pengawasan dari legislatif akan memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran sekaligus menjaga kesinambungan fiskal.

“Saya berharap DPR atau Banggar RI memberi masukan yang sama juga ke kami, dan tolong dimonitor penyerapan anggaran kami,” ujar Purbaya.

Lebih jauh ia pun mengapresiasi dukungan DPR selama proses penyusunan RAPBN 2026 hingga akhirnya disetujui.

Menurutnya, adanya kontrol dari DPR mencegah pemerintah bersikap sewenang-wenang dalam penggunaan anggaran.

Dalam rapat tersebut, Purbaya juga menanggapi usulan Banggar DPR RI terkait tambahan bantuan minyak goreng untuk masyarakat. Akhirnya disepakati pemberian dua liter minyak goreng yang akan disalurkan bersama bantuan pangan beras 10 kilogram kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat pada Oktober–November 2025.