Sisi Gelap Transisi Energi, Ketika Mobil Listrikmu Dibayar Hutan Papua

Kamu mungkin mengenal mobil listrik sebagai simbol gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Tinggal colok, tidak mengeluarkan asap knalpot, lalu merasa sudah ikut menyelamatkan bumi. Tapi pernahkah kamu bertanya, dari mana bahan yang membuat baterainya berasal?

Pertanyaan itu dibongkar dalam Panel Kebijakan “Transisi Energi Berkeadilan dan Kedaulatan Pangan” pada People’s Conservation Summit (PCS) 2026 di Ruang Tembawang, Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Yogyakarta, Rabu (2/9/2026). Panel yang berlangsung sekitar pukul 14.15-16.00 WIB tersebut menjadi salah satu ruang diskusi PCS 2026 yang mempertemukan masyarakat adat, aktivis lingkungan, peneliti, dan pemangku kepentingan untuk merumuskan persoalan konservasi menuju COP17 di Armenia.

Forum yang difasilitasi Amalya Reza dari Trend Asia itu berlangsung cukup cair. Perwakilan masyarakat adat lebih dulu menceritakan pengalaman mereka, sebelum diskusi dilanjutkan bersama Iqbal Damanik dari Greenpeace Indonesia dan Viky Arthiando dari CELIOS serta peserta lainnya.

Dari Baterai Mobil ke Hutan Halmahera

Salah satu cerita datang dari Afrida Erna Ngato, Ketua Adat Pagu di Halmahera Utara sekaligus Dewan Nasional AMAN Maluku Utara. Ia mengingatkan bahwa di balik teknologi yang terlihat “hijau” di kota, ada rantai ekstraksi yang terjadi jauh dari pusat perhatian.

“Ironisnya, ketika Bapak dan Ibu di kota dengan bangga mengendarai mobil listrik dan sepeda listrik yang diklaim ramah lingkungan, seluruh bahan baku baterainya bersumber dari ekstraksi tambang nikel yang merusak ruang hidup kami,” ujar Afrida pada pemaparannya dalam forum tersebut.

Menurut Afrida, ekspansi tambang nikel dan emas di Halmahera telah mengubah hutan rimba menjadi kawasan pertambangan. Dampaknya bukan cuma soal hilangnya pohon, tetapi juga pangan masyarakat. Sagu yang selama ini menjadi sumber makanan ikut terdampak ketika hutan berubah menjadi area tambang.

Pada 2023, Afrida bahkan mengaku melepas seragam dinas ASN yang dikenakannya untuk memimpin aksi penolakan masyarakat adat. Ia bersama warga mendatangi lokasi pemasangan patok Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) yang disebutnya dipasang tanpa izin adat.

“Sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang mengabdi pada negara, saya melepas baju seragam dinas saya, lalu mendatangi lokasi di mana patok-patok HPK dipasang sepihak oleh pemerintah tanpa izin adat,” katanya.

Energi Bersih, Tapi Hutan Siapa?

Cerita serupa muncul dari Papua Selatan. Mama Lidya Tomba, perwakilan masyarakat adat Suku Wambon di Boven Digoel, menceritakan rencana masuknya proyek biodiesel B50 ke Kampung Subur.

Menurut Lidya, masyarakat telah mengalami dampak kehadiran perusahaan kelapa sawit sejak lama. Ia menyebut hanya sekitar 11 orang tua yang dilibatkan dalam dokumen kesepakatan, sementara janji mengenai rumah layak huni, air bersih, kesehatan, dan pendidikan disebut tidak direalisasikan. Limbah pengolahan CPO juga disebut dibuang ke sungai dan berdampak pada ikan.

“Tidak ada akses listrik sama sekali di kampung kami. Kami hidup tanpa listrik dari pemerintah. Bagi kami, hutan dan tanah adalah segalanya. Hutan adalah supermarket gratis tempat kami mencari makan dan bertahan hidup,” ujar Lidya.

Kalimat itu membuat persoalannya terasa lebih dekat. Di kota, energi sering dipahami sebagai sesuatu yang tinggal dibayar lewat tagihan listrik atau diisi ke kendaraan. Bagi Lidya, sumber energi kehidupan justru berupa hutan yang menyediakan makanan, air, dan ruang hidup.

Angka Pertumbuhan vs Harga yang Dibayar

Viky Arthiando dari CELIOS kemudian membedah persoalan tersebut dari sisi ekonomi. Ia menyoroti pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang disebutnya mencapai 35 persen di tengah ekspansi hilirisasi nikel untuk bahan baku baterai kendaraan listrik.

Namun, menurut paparan Viky dalam forum, pertumbuhan tersebut tidak otomatis membuat masyarakat di sekitar kawasan tambang menjadi lebih sejahtera. Ia menyebut perhitungan CELIOS menunjukkan setiap keuntungan Rp2 triliun yang diperoleh negara dari industri hilirisasi nikel di Maluku Utara diikuti kerugian sosial dan ekologis sekitar Rp20 triliun.

“Setiap keuntungan sebesar Rp2 triliun yang diperoleh negara dari industri hilirisasi nikel di Maluku Utara, terdapat kerugian ekologis dan sosial yang harus ditanggung secara riil sebesar Rp20 triliun,” kata Viky dalam pemaparannya.

Sementara itu, Iqbal Damanik dari Greenpeace Indonesia melihat persoalannya lebih besar dari sekadar teknologi kendaraan atau jenis bahan bakar. Menurutnya, transisi energi akan kehilangan makna “adil” jika proses menuju energi rendah karbon justru mengorbankan masyarakat di wilayah penghasil bahan bakunya.

“Demi menyelamatkan manusia di tempat lain, kita justru mengorbankan kampung halaman dan ruang hidup masyarakat adat di tingkat tapak,” ujar Iqbal dalam forum tersebut.

Pada akhirnya, diskusi itu bukan sedang mengatakan bahwa memakai mobil listrik adalah sesuatu yang salah. Pertanyaannya esensialnya adalah seberapa bersih sebuah teknologi kalau biaya ekologisnya hanya dipindahkan ke tempat yang jauh dari mata penggunanya?

Bagi Gen Z yang semakin akrab dengan gaya hidup hijau, pertanyaan ini penting. Sebab menjadi konsumen yang lebih ramah lingkungan tidak cukup hanya dengan memilih produk yang terlihat hijau dan ramah lingkungan saja. Kita juga perlu tahu siapa yang menambang bahan bakunya, siapa yang kehilangan hutan dan air, serta siapa yang sebenarnya membayar harga dari transisi energi tersebut.