alexametrics

Kepemimpinan Perempuan Berdasarkan Perspektif Gender dalam Mitigasi COVID-19

Nabila Anindya Bazline
Kepemimpinan Perempuan Berdasarkan Perspektif Gender dalam Mitigasi COVID-19
Ilustrasi demonstrasi (Shutterstock)

Berperan aktif di ranah politik merupakan pembuktian kemampuan intelegensi sekaligus aktualisasi diri bagi kaum perempuan. Keterlibatan perempuan dengan politik berarti memberikan akses bagi perempuan untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan publik sekaligus menunjukan keterbukaan ruang bagi perempuan untuk turut serta dalam berbagai aspek kehidupan.

COVID-19 adalah salah satu masalah global sekaligus tantangan yang dihadapi  banyak negara di dunia terhadap keamanan manusia, baik dari sisi keamanan, kesehatan, maupun ekonomi yang berdampak pula pada kehidupan politik di masing-masing negara. Dengan kata lain, skala dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemi COVID-19 ini bersifat multidimensi, sehingga menjadi tantangan juga bagi pemimpin di suatu negara dalam mengendalikan mata rantai penyebaran virus ini secara efektif.

Namun, keberhasilan seorang pemimpin dalam mengatasi situasi krisis seringkali dikaitkan dengan perspektif gender, yaitu perempuan sebagai entitas individu secara politik yang seringkali ditempatkan di ruang privat, sedangkan laki-laki seringkali ditempatkan di ruang publik untuk mengambil keputusan.

Hal tersebutlah yang memunculkan stigma terhadap karakter perempuan yang seringkali dianggap tidak layak untuk menjadi pemimpin dan mengambil keputusan yang tepat. Padahal, dengan gaya kepemimpinan dan komunikasi yang dilakukan oleh perempuan juga dipandang lebih proaktif dan empati, sehingga hal tersebut justru terlihat memiliki dampak jangka panjang yang lebih menguntungkan bagi masyarakat dan negara.

Susilowati & Hakiem dalam Optimalisasi Peran Perempuan sebagai Strategi Alternatif Kebijakan Publik dalam Menekan Penyebaran Pandemi Covid-19 menjelaskan bahwa peran perempuan dalam upaya penurunan jumlah kasus COVID-19 merupakan salah satu alternatif strategi yang dapat digunakan dalam proses mendukung keberhasilan kebijakan pemerintah melalui pola bottom-up, sehingga peran perempuan dalam politik tidak boleh dianggap remeh dalam situasi krisis seperti saat ini.

Di Indonesia sendiri, kekuatan perempuan di bidang politik terlihat ketika Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Sri Mulyani, menyiapkan program penanganan dampak pandemi COVID-19 dan proses pemulihan ekonomi, yaitu penerapan counter cyclical, seperti yang dijelaskan oleh Khoirunnisaa dalam Kemnaker Siapkan Program bagi Perempuan Terdampak Pandemi. Apa Itu?

Program tersebut sebagai kebijakan alternatif untuk menjaga APBN atau belanja negara agar bisa meminimalkan kerusakan akibat COVID-19. Kemudian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di bawah kepemimpinan Bintang Puspayoga juga menyediakan program Dasa Wisma, yaitu kelompok ibu yang terdiri dari 10-20 kepala keluarga (KK) rumah yang bertetangga, seperti yang dijelaskan oleh Purnamasari dalam Menteri PPPA Harap Program Dasa Wisma Tingkatkan Kualitas Hidup Perempuan.

Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan, terutama pada masa pandemi COVID-19. Kemudian, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) di bawah kepemimpinan Ida Fauziyah juga telah menyiapkan program untuk masyarakat, khususnya perempuan, seperti yang dijelaskan Santia dalam Kebijakan Ini Jadi Andalan Sri Mulyani Lawan Pandemi di 2021. Program tersebut adalah program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan. 

Hal tersebut menunjukan bahwa adanya keterbukaan ruang bagi perempuan untuk turut serta dalam berbagai aspek kehidupan. Jika mengacu pada teori politics of presence yang dikemukakan oleh Anne Phillips (1998), maka kehadiran perempuan di kancah politik dapat dikatakan cukup baik, terutama dalam hal pengambilan keputusan atas alternatif kebijakan untuk menangani kasus COVID-19.

Menurut teori tersebut, keberadaan perempuan sebagai bentuk representasi politik pada umumnya hanya muncul dalam bentuk gagasan (politics of idea), tetapi pada akhirnya erat kaitannya dengan identitas perempuan itu sendiri. Oleh karena itu, kehadiran perempuan dapat disalurkan dalam konteks ini dan politik harus menyediakan ruang sebagai perwakilan dari kelompok-kelompok tersebut.

Referensi

Buku & Jurnal

Phillips, A. (1998) . The Politics of Presence. New York: Oxford University Press Inc.

Susilowati, I., & Hakiem, F. N. (2020). Optimalisasi Peran Perempuan sebagai Strategi Alternatif Kebijakan Publik dalam Menekan Penyebaran Pandemi Covid-19. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 7(8), 723-736.

Artikel Online

Khoirunnisaa, J. (2021, November 8). Kemnaker Siapkan Program bagi Perempuan Terdampak Pandemi, Apa Itu?. detikNews. Retrieved November 17, 2021, from https://news.detik.com/berita/d-5802356/kemnaker-siapkan-program-bagi-perempuan-terdampak-pandemi-apa-itu.

Purnamasari, D. M. (2021, Oktober 4). Menteri PPPA Harap Program Dasa Wisma Tingkatkan Kualitas Hidup Perempuan. Kompas.com. Retrieved November 17, 2021, from https://nasional.kompas.com/read/2021/10/04/12425101/menteri-pppa-harap-program -dasa-wisma-tingkatkan-kualitas-hidup-perempuan.

Santia, T. (2021, Mei 28). Kebijakan Ini Jadi Andalan Sri Mulyani Lawan Pandemi di 2021. Liputan6.com. Retrieved November 17, 2021, from https://www.liputan6.com/bisnis/read/4568743/kebijakan-ini-jadi-andalan-sri-mulyani-lawan-pandemi-di-2021.

Tulisan ini merupakan kiriman dari member Yoursay. Isi dan foto artikel ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengirim.

Tampilkan lebih banyak