Selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, salah satu pencapaian besar di sektor kesehatan adalah peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang diluncurkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses layanan kesehatan untuk masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu. Berdasarkan data dari Kompas, pada 2021 jumlah peserta KIS mencapai lebih dari 229 juta jiwa, atau sekitar 83,89% dari total penduduk Indonesia, yang menjadi bukti besarnya dampak program ini terhadap kesehatan masyarakat.
KIS merupakan pengembangan dari program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Menyadur dari Yulianti, Gunawan dan Meidiansyah (2021), meskipun program KIS memiliki manfaat besar, ia masih menghadapi sejumlah tantangan, sebagaimana yang diidentifikasi oleh beberapa penelitian:
1. Meskipun cakupan KIS sudah luas, masih ada masyarakat yang belum terdaftar. Sebagian besar mereka tinggal di daerah terpencil dan belum tersentuh layanan JKN.
2. Banyak masyarakat yang masih kurang memahami KIS dan cara memanfaatkannya. Sosialisasi dari BPJS Kesehatan masih perlu ditingkatkan agar masyarakat benar-benar memahami manfaat program ini.
3. Masyarakat kerap mengeluhkan kualitas layanan yang diterima saat menggunakan KIS. Mulai dari antrean panjang hingga fasilitas yang kurang memadai, membuat program ini belum sepenuhnya memuaskan masyarakat.
4. Masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya pada BPJS Kesehatan, dan penegakan hukum untuk mengatasi pelanggaran ini masih lemah.
5. Koordinasi antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan perlu lebih kuat agar masyarakat mendapat layanan yang optimal.
Untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan KIS, terutama dalam mendukung visi kepemimpinan Prabowo, tantangan ini harus diatasi dengan solusi yang konkret dan komprehensif.
Langkah-Langkah Perbaikan untuk Program KIS
1. Memastikan seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat kurang mampu dan yang tinggal di daerah terpencil, bisa terdaftar dan mendapatkan layanan dari KIS.
2. Melakukan pelatihan dan pengawasan ketat pada fasilitas kesehatan yang melayani peserta KIS untuk menjamin mereka mendapat layanan terbaik tanpa diskriminasi.
3. Mengadakan sosialisasi tentang KIS secara merata di seluruh pelosok negeri, sehingga masyarakat paham akan hak dan cara menggunakan layanan ini.
4. Memperkuat kerja sama antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memastikan program berjalan lancar dan merata.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, perlu dilakukan evaluasi untuk meninjau kendala yang ada, sehingga perbaikan bisa dilakukan secara nyata.
Sinergi KIS dengan Program Makan Gratis Prabowo-Gibran
Ke depan, program KIS dapat diperluas cakupannya dengan mendukung program makan gratis yang menjadi bagian dari visi Prabowo-Gibran. Kolaborasi antara kedua program ini berpotensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menangani masalah kesehatan terkait gizi. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat sinergi tersebut.
1. Menggunakan data KIS untuk mengidentifikasi keluarga, anak-anak dan ibu hamil yang membutuhkan bantuan gizi, sehingga program makan gratis lebih efektif dan tepat sasaran.
2. Melalui program KIS, penyuluhan tentang pentingnya pola makan sehat dapat diberikan bersama distribusi makanan, membantu penerima program makan gratis memahami manfaat makanan bergizi.
3. Melibatkan BPJS Kesehatan dalam mengawasi bahwa makanan yang diberikan memenuhi standar gizi, sehingga program makan gratis tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga menyehatkan.
4. Melalui bantuan data kesehatan dari KIS, pemerintah dapat memantau dampak program makan gratis terhadap status kesehatan penerima, terutama anak-anak, guna mengurangi masalah gizi buruk dan stunting.
5. Menyediakan makanan bergizi dengan memenuhi standar KIS. Memastikan bahwa makanan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan gizi penerima, terutama untuk kalangan rentan seperti balita dan ibu hamil.
Harapan untuk Masa Depan
Program KIS yang digagas Presiden Jokowi telah terbukti meningkatkan akses layanan kesehatan dan berdampak positif pada masyarakat. Namun, untuk mencapai kesehatan nasional yang lebih komprehensif, dibutuhkan kolaborasi dan penyempurnaan dari program ini, khususnya jika program ini diintegrasikan dengan program makan gratis yang diusung Prabowo-Gibran. Melalui sinergi ini, pemerintah dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan bagi masyarakat Indonesia, terutama di kalangan masyarakat yang paling rentan.
Melalui dukungan pemerintah dan komitmen yang kuat, KIS dan program makan gratis dapat menjadi dasar yang kokoh bagi kesehatan masyarakat Indonesia di masa depan. Program ini tak hanya menjadi jaminan kesehatan fisik, tetapi juga membangun masa depan generasi yang lebih sehat dan cerdas.
Cek berita dan artikel lainnya di
