Demonstrasi besar-besaran yang berlangsung pada 28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR Jakarta kembali menyisakan luka mendalam bagi rakyat. Seorang pengemudi ojol (ojek online) bernama Affan Kurniawan diketahui menjadi korban tewas setelah diduga terlindas kendaraan taktis Brimob saat kericuhan terjadi.
Ironisnya, di tengah nyawa rakyat yang melayang, para anggota DPR justru memilih bekerja dari rumah (WFH) demi 'keamanan' mereka sendiri.
Aksi demonstrasi tersebut diikuti oleh ribuan buruh dan mahasiswa yang menuntut penghapusan sistem outsourcing, kenaikan upah minimum, serta penolakan terhadap tunjangan DPR yang dianggap terlalu mewah. Tuntutan ini mencerminkan kepedihan ekonomi masyarakat, yang merasa bahwa wakil rakyat tak lagi berpihak pada kepentingan rakyat kecil.
Situasi semakin panas saat massa mencoba mendekati Gedung DPR. Aparat kepolisian merespons dengan menembakkan gas air mata dan menggunakan meriam air untuk membubarkan massa. Aksi saling lempar batu dan botol pun tak terhindarkan, berujung pada bentrokan fisik yang melukai baik demonstran maupun aparat keamanan.
Kerusuhan meluas hingga ke kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. Di sinilah insiden tragis menimpa Affan, sang pengemudi ojol yang terjatuh di jalan dan diduga dilindas mobil rantis Brimob yang melaju kencang tanpa berhenti.
Video amatir dari insiden itu dengan cepat menyebar luas di media sosial, memicu gelombang kemarahan publik. Melansir laporan Antara News, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada keluarga korban.
Ia juga memastikan bahwa tujuh anggota Brimob yang berada dalam kendaraan tersebut telah diamankan dan sedang diperiksa oleh Propam dan Brimob Polri. Gojek yang merupakan tempat Affan bekerja pun turut menyampaikan belasungkawa dan akan memberikan santunan serta menanggung seluruh biaya pengurusan jenazah.
Namun permintaan maaf dan proses internal itu belum cukup meredakan kekecewaan publik. Masyarakat menuntut agar kejadian ini diusut secara terbuka dan transparan, serta agar tak ada lagi korban tewas dalam unjuk rasa yang seharusnya menjadi ruang sah menyampaikan pendapat.
Sementara itu, ketika rakyat turun ke jalan mempertaruhkan keselamatan mereka demi menyuarakan keadilan, DPR memilih menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) untuk para pegawai dan tenaga ahli mereka. Langkah ini diambil berdalih untuk menghindari gangguan lalu lintas dan menjaga keselamatan akibat demonstrasi.
Rakyat Sumbang Nyawa, yang Katanya Wakil Rakyat Betah WFH
Kebijakan WFH yang tertuang dalam surat edaran Sekretariat Jenderal DPR bernomor 14/SE-SEKJEN/2025 diberlakukan bertepatan dengan hari demonstrasi. Publik langsung merespons negatif keputusan tersebut karena dinilai tidak mencerminkan itikad baik dari DPR untuk mendengarkan aspirasi rakyat secara langsung.
Ketua DPR Puan Maharani memang sempat menyatakan bahwa pintu DPR terbuka untuk mendengar suara rakyat. Namun fakta di lapangan justru menunjukkan ketidakhadiran para wakil rakyat saat ribuan warga menyuarakan tuntutan hidup mereka. Ini menambah kesan bahwa DPR lebih memilih 'leha-leha' di rumah ketimbang berhadapan langsung dengan kenyataan di luar pagar gedung parlemen.
Peristiwa tersebut menguatkan sentimen publik bahwa wakil rakyat tak lagi berada di sisi rakyat. Ketika suara-suara perjuangan dibalas gas air mata, dan rakyat kecil seperti Affan harus meregang nyawa, keberadaan DPR justru terasa menjauh. Bukannya hadir, mereka malah absen, dengan alasan kenyamanan.
Tak heran jika wacana pengurangan tunjangan dan fasilitas anggota DPR kembali mencuat. Masyarakat mempertanyakan, untuk apa fasilitas mewah diberikan jika kepekaan terhadap penderitaan rakyat saja tak lagi ada?
Sikap DPR yang seolah 'bersembunyi' di balik kebijakan WFH pada saat genting menunjukkan bahwa kesenjangan antara penguasa dan rakyat semakin nyata. Momen ini memperlihatkan siapa yang benar-benar berjuang dan siapa yang hanya menikmati kursi kekuasaan.
Lebih dari sekadar simbolis, korban tewas seperti Affan menjadi bukti nyata bahwa rakyat sudi mengorbankan segalanya demi perubahan. Sementara para wakil rakyat yang digaji dari uang pajak rakyat, justru enggan turun tangan dan cenderung menghindar dari gejolak sosial.
Tragedi itu semestinya menjadi pengingat keras bahwa demokrasi bukan hanya soal pemilu dan kursi, tapi tentang keberanian untuk hadir dan mendengarkan rakyat di saat mereka paling membutuhkan dukungan. WFH mungkin bisa menyelamatkan kenyamanan, tapi tidak bisa menyelamatkan kehormatan.
