Ada satu hal yang sering diremehkan publik, padahal dampaknya bisa menghancurkan sebuah negara dalam waktu singkat: independensi bank sentral. Di Indonesia, lembaga itu bernama Bank Indonesia (BI).
Masalahnya, ketika BI mulai disentuh oleh kepentingan politik, risiko yang dihadapi bukan sekadar gaduh wacana, melainkan instabilitas ekonomi nasional.
Secara konstitusional dan hukum, Bank Indonesia adalah lembaga independen. Sehingga dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya tidak berada di bawah pengaruh pemerintah maupun pihak mana pun.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, BI bertugas menjaga kestabilan nilai rupiah, mengelola sistem pembayaran, serta berperan penting dalam menopang stabilitas sistem keuangan nasional.
Bab II Pasal 4 UU No. 23 Tahun 1999, mengatur tentang Status, Tempat Kedudukan, dan Modal Bank Indonesia menegaskan, "Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini."
Artinya jelas, bahwa BI tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan politik mana pun, baik eksekutif maupun legislatif. Independensi ini bukan formalitas, melainkan fondasi utama agar kebijakan moneter dapat dibuat secara objektif, berbasis data, riset, dan ilmu ekonomi.
Tugas Bank Indonesia sangat krusial. BI adalah penjaga kebijakan moneter, pengawas sistem pembayaran, sekaligus salah satu pilar utama stabilitas sistem keuangan. Setiap keputusan BI, mulai dari suku bunga, pengendalian inflasi, hingga stabilitas nilai tukar rupiah jelas berdampak langsung pada kehidupan rakyat. Harga pangan, biaya hidup, nilai tabungan, hingga kelangsungan usaha kecil semuanya terhubung dengan kebijakan bank sentral.
Karena itu, keputusan Bank Indonesia tidak boleh lahir dari kepentingan jangka pendek. Ia harus berangkat dari kajian akademik, riset mendalam, dan pertimbangan teknokratis.
Ketika bank sentral mulai tunduk pada kepentingan politik, sejarah dunia menunjukkan akibatnya bisa fatal: inflasi tak terkendali, nilai mata uang runtuh, kepercayaan pasar ambruk, dan krisis ekonomi menyusul.
Stabilitas keuangan bukan perkara sepele. Banyak orang mengira krisis ekonomi hanya soal angka di grafik. Padahal, krisis moneter selalu berujung pada krisis sosial dan politik. Indonesia pernah mengalaminya pada 1998. Soeharto yang berkuasa lebih dari 30 tahun pun tumbang bukan karena kalah pemilu, melainkan karena rupiah jatuh, inflasi menggila, dan sistem keuangan runtuh.
Itulah sebabnya, upaya apa pun yang berpotensi mengganggu independensi Bank Indonesia patut dipertanyakan secara serius. Penempatan figur dengan relasi kekuasaan yang kuat, terlebih jika dikemas dengan alasan “belajar” atau “training” menjadi alarm bahaya. Posisi strategis di bank sentral bukan ruang magang. Jabatan tersebut menuntut pengalaman panjang, rekam jejak teknokratis, dan kompetensi tinggi.
Perlu diingat, di dalam Bank Indonesia sendiri terdapat ribuan profesional yang telah puluhan tahun ditempa melalui sistem karier yang ketat. Mereka adalah ekonom, peneliti, dan praktisi kebijakan moneter yang lolos seleksi berlapis dan pendidikan kelas dunia. Mengabaikan sumber daya internal demi kepentingan relasi politik bukan hanya tidak adil, tetapi juga berisiko besar.
Sebagian orang mungkin menganggap kekhawatiran ini berlebihan. Namun sejarah selalu mengajarkan hal yang sama: kerusakan ekonomi tidak datang dengan peringatan keras, melainkan dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang tampak “biasa saja”.
Saat krisis benar-benar datang, para elit selalu punya jalan keluar dengan memindahkan aset, menyimpan dana di luar negeri, atau sekadar pergi. Rakyatlah yang menanggung akibatnya.
Pemerintah boleh memiliki agenda politik apa pun mulai dari pembangunan, proyek ambisius, atau program populis. Namun Bank Indonesia harus dibiarkan berdiri di luar itu semua. Mengutak-atik banyak lembaga negara mungkin sudah menjadi kebiasaan dalam politik kekuasaan, tetapi bank sentral adalah garis merah yang seharusnya tidak dilanggar.
Kesadaran ini penting, bukan untuk menyerang individu atau kelompok tertentu, melainkan untuk menjaga satu hal yang jauh lebih besar: kepercayaan terhadap sistem ekonomi Indonesia. Ketika kepercayaan itu runtuh, memperbaikinya bisa memakan waktu puluhan tahun.
Dan saat itu terjadi, yang tidak punya pilihan untuk “pergi” adalah rakyat biasa.
CEK BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
