Sobat Yoursay, negara sering berbicara tentang persatuan. Namun dalam praktik kebijakan, justru kerap menanam benih perbandingan. Ketika satu kelompok dipercepat pengangkatannya, sementara kelompok lain diminta kembali bersabar, negara mungkin tidak sedang memecah belah secara terang-terangan. Tapi ketidakadilan kebijakan ini menyediakan ruang bagi tumbuhnya rasa sakit hati secara diam-diam.
Pengangkatan puluhan ribu PPPK di Badan Gizi Nasional (BGN) adalah sebuah pernyataan sikap. Ada pesan tersirat bahwa ada profesi yang dipandang 'cukup mendesak' untuk segera diresmikan, sementara yang lain dianggap masih 'bisa menunda'. Di sinilah esensi keadilan benar-benar dipertaruhkan melalui perasaan para tenaga honorer yang telah lama mengabdi dalam kesunyian.
Bayangkan posisi seorang guru honorer di daerah. Setiap pagi mengajar dengan fasilitas seadanya, mengurus murid yang latar belakangnya beragam, hingga menghadapi tuntutan kurikulum yang terus berubah.
Di saat yang sama, ia membaca berita tentang ribuan formasi baru yang langsung dibuka untuk jabatan yang bahkan belum ada beberapa tahun lalu. Sulit untuk tidak membandingkan. Lebih sulit lagi untuk tidak bertanya, pengabdian siapa yang sebenarnya lebih dihargai?
Sobat Yoursay, kecemburuan sosial tidak harus selalu meledak-ledak, kadang rasa cemburu itu bisa hadir lewat motivasi yang luntur dan rasa tidak dihargai. Guru dan tenaga kesehatan memang tetap bertugas, namun ada semangat yang kian menipis setiap harinya. Dampaknya, kualitas pelayanan ikut tergerus sebagai konsekuensi logis yang jarang berani diakui secara resmi di atas laporan.
Masalahnya, negara sering menganggap kecemburuan semacam ini sebagai urusan pribadi. Padahal itu adalah produk kebijakan. Ketika jalur cepat disediakan untuk satu kelompok, sementara jalur berliku dipertahankan untuk kelompok lain, perbandingan adalah konsekuensi yang tak terhindarkan. Negara tidak bisa berkata, “Jangan membandingkan,” sambil terus membuat kebijakan yang timpang.
Lebih jauh, kecemburuan ini bisa menjalar menjadi ketidakpercayaan terhadap negara. Ketika kebijakan dianggap tidak konsisten, narasi tentang pengabdian akan ikut terkikis. Pengabdian mungkin terdengar indah di pidato, tapi pahit di realitas. Negara mungkin tidak kehilangan tenaga kerja hari ini, tapi bisa kehilangan kepercayaan dalam jangka panjang.
Sobat Yoursay, program Makan Bergizi Gratis memang bertujuan menciptakan generasi yang sehat dan kuat. Namun siapa yang selama ini mendidik generasi itu? Guru. Siapa yang merawat mereka saat sakit? Nakes. Ketika dua profesi ini merasa dianaktirikan, maka sama saja negara sedang membangun program kesejahteraan di atas rasa tidak adil.
Sebagian orang mungkin berkata, “Setiap kebijakan pasti ada yang tidak puas.” Pernyataan ini memang realistis, tapi juga berbahaya. Ini bisa menjadi pembenaran untuk mengabaikan kritik yang sah. Kecemburuan sosial yang lahir dari ketimpangan adalah indikator bahwa ada yang tidak beres dalam cara negara menyusun prioritas.
Sobat Yoursay, solusi dari persoalan ini bukan dengan menghentikan pengangkatan di Badan Gizi Nasional. Solusinya adalah konsistensi dan keberanian politik.
Jika negara bisa bergerak cepat untuk satu sektor, maka negara seharusnya bisa melakukan hal yang sama untuk sektor lain yang sudah lama berteriak. Bukan dengan janji, bukan dengan wacana, tapi dengan kebijakan nyata.
Sobat Yoursay, bangsa ini tidak kekurangan orang baik yang mau mengabdi. Yang sering kurang adalah kebijakan yang membuat mereka merasa dihargai secara setara. Jika negara ingin aparatur yang bekerja dengan hati, maka negara juga harus membuat kebijakan dengan nurani.
Karena pada akhirnya, kecemburuan sosial bukanlah musuh utama. Ketidakadilanlah biang keladinya. Dan selama ketidakadilan itu dibiarkan, setiap program baru, sebaik apa pun niatnya, akan selalu meninggalkan satu pertanyaan, mengapa keadilan terasa begitu selektif?
