Paradoks Demokrasi: Mengapa Pemimpin Militer Berisiko bagi Indonesia?

Setiap generasi muda perlu memahami luka lama yang sempat menindas masyarakat akibat kebijakan pemerintah. Membuka catatan sejarah untuk mengetahui masa lalu yang kelam menjadi fondasi untuk membentengi diri dari segala situasi anomali yang telah direncanakan. Menentang keteledoran para penguasa tidak perlu dengan bersekolah tinggi, tetapi cukup dengan akal sehat dan keberanian dalam menjunjung tinggi nilai keadilan.

Mari kita membuka halaman lama untuk memahami di balik alasan mengapa presiden Indonesia sebaiknya tidak berlatar belakang militer. Jika kita lihat di halaman masa Orde Baru, dahulu militer bukan hanya berfungsi sebagai pertahanan negara, melainkan juga memegang peran sosial dan politik. Misalnya, menduduki jabatan kepala daerah dan anggota parlemen tanpa melalui pemilu. Inilah yang dinamakan konsep Dwi Fungsi ABRI.

Selain itu, jejak operasi militer dalam negeri menyimpan beragam pelanggaran HAM sejak lama, mulai dari operasi militer di Aceh dan Papua, peristiwa Tanjung Priok dan Talangsari, hingga tragedi penculikan aktivis. Tidak lupa juga dengan presiden yang kini berada di pucuk kekuasaan pernah melakukan penculikan aktivis di tahun 1998, sebuah fakta yang diungkapkan oleh Dewan Kehormatan Perwira dan Mantan Panglima ABRI.

Artinya, melalui berbagai jejak tersebut kita perlu memahami bahwa militer Indonesia sejak di masa lampau sudah memiliki banyak tragedi dari kekejaman mereka yang begitu sadis sehingga generasi muda sebaiknya tidak lupa dengan berbagai insiden tersebut. Perlu diketahui juga prinsip kepemimpinan demokrasi tidak sejalan dengan prinsip kepemimpinan militer. Budaya yang biasa mereka jalani di pendidikan militer justru sangat jauh berbeda.

Sebagai contoh, dalam melakukan komunikasi dan menyelesaikan masalah saja di dalam dunia militer cukup beragam. Militer terbiasa dengan budaya instruksi satu arah yang kemudian dikerjakan sesuai arahan tanpa ada perdebatan meskipun ternyata itu berdampak negatif bila dilakukan. Sementara dalam menyikapi masalah, mereka sering kali menganggap itu adalah bagian dari ancaman dari para oknum yang harus dilawan.

Itulah yang bisa menjadi alasan mengapa setiap demonstrasi berlangsung presiden tidak begitu mencari solusi, tetapi justru mengira ada segelintir oknum yang tidak menyukai negara maju di tangan dirinya. Alhasil, semua tuntutan yang dilontarkan mungkin tidak begitu dihiraukan dan menjadi sia-sia. Lebih dari itu, prinsip dalam dunia militer lebih dekat dengan prinsip negara otoriter karena mereka sudah terbiasa akan menjalaninya.

Kultur otoriter dan watak barak ini tidak hanya mewarnai cara presiden menghadapi kritik, melainkan juga mulai merembes ke dalam kebijakan tata kelola pemerintahan sehari-hari. Misalnya, tindakan presiden yang kontroversial seperti penempatan jabatan strategis yang sebagian besar berlatar belakang militer dan keterlibatan tentara dalam mengurusi Program Makan Bergizi Gratis yang mengancam supremasi sipil.

Fungsi tentara yang seharusnya menjadi pengaman negara beralih mengurusi program tersebut dengan dalih percepatan distribusi sehingga membuat langkah kontroversial ini memicu keprihatinan publik. Pemberian tugas kepada setiap orang yang bukan di bidang keahliannya tentu akan memicu tumpang tindih kewenangan dan inefisiensi yang meluas. Kesalahan sistemik ini yang akhirnya membuat prosesnya menjadi tidak berjalan dengan lancar dan banyak hambatan.

Pada akhirnya, kebijakan ini mempertegas paradoks demokrasi yang sedang kita hadapi. Ketika negara dikelola oleh presiden berlatar belakang militer, mentalitas otoriter cenderung memaksa kepatuhan dibanding keahlian. Generasi muda tidak boleh mengabaikan setiap tindakan dan kebijakan yang berpotensi melahirkan otoritarianisme.

Mengawal jalannya pemerintah dengan akal sehat, mengingat kembali luka-luka di masa kelam, serta terus menyuarakan keadilan adalah benteng terakhir kita untuk memastikan bahwa Indonesia dipimpin oleh kehendak rakyat dan bukan diperlakukan semena-mena oleh penguasa.