Ferry Irwandi Bongkar Pertumbuhan Ekonomi 5,61%: Benarkah Cuma Angka di Atas Kertas?

Di tengah gejolak perekonomian global, pemerintah Indonesia resmi merilis pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61% lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan tertinggi di antara negara-negara G20. Namun, sebagian masyarakat masih mengira bahwa angka tersebut hanyalah ilusi belaka. Terlebih lagi, masyarakat merasa tingkat kesejahteraan jika dilihat dari isi dompet tidak ada bedanya sehingga berpikir bahwa data tersebut diperoleh karena hal terpenting adalah "asal bapak senang". 

Adanya pemisah antara statistik makro dengan kondisi ekonomi mikro memang sering membuat masyarakat tidak sadar. Pemahaman terhadap paradoks pertumbuhan tersebut bisa kita dengar secara detail melalui penjelasan Ferry Irwandi, seorang kreator sekaligus mantan staf Kementerian Keuangan melalui unggahan YouTube. Berdasarkan latar belakang dirinya, ia adalah lulusan Diploma Akuntansi di STAN dan studi magister di Central Queensland University (CQU).

Sebelum Ferry membedah asal-usul angka pertumbuhan ekonomi tersebut diperoleh, ia menekankan bahwa kita perlu memahami terlebih dahulu tentang GDP (Gross Domestic Product) dan formula dasar perhitungan di dalamnya. GDP adalah total produksi barang dan jasa dalam waktu tertentu di suatu wilayah atau negara. Perhitungan GDP tersebut didapat ketika kita mengonsumsi makanan atau minuman, menonton film berbayar, hingga menginvestasikan uang dan modal.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan volume atau total perhitungan GDP dari satu waktu ke waktu yang lain. Contohnya pada tahun 2025, GDP di Indonesia adalah Rp20.000 triliun, kemudian pada tahun 2026 meningkat menjadi Rp21.000 triliun. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% karena total produksi barang dan jasa meningkat. Secara umum, formula perhitungan GDP berdasarkan pendekatan pengeluaran diperoleh dari konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor bersih (ekspor - impor).

Ferry menegaskan bahwa angka pertumbuhan ekonomi tidak bisa serta-merta diasumsikan sebagai indikator yang linier pada kesejahteraan masyarakat. Kita perlu melihat komponen GDP yang tumbuh dan bagaimana angka tersebut terbentuk, sehingga inilah yang menjadi pembeda untuk melihat kesehatan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. 

Jika kita melihat angka 5,61% dari hasil rilis pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut tentu tergolong sangat tinggi, terlepas dari kondisi saat ini. Akan tetapi, kita perlu menelaah angka pertumbuhan dari setiap komponen GDP. Pada tahun 2025, angka tersebut terdiri dari: konsumsi (4,89%), ekspor (6,78%), impor (3,96%), investasi (2,21%), dan belanja pemerintah (-1,38%). Data statistik tahun 2025 ini akan dijadikan sebagai pembanding untuk tahun berikutnya.

Pada kuartal pertama di tahun 2026, angka pertumbuhan ekonomi sebagai berikut: konsumsi (5,52%), ekspor (0,90%), impor (7,18%), investasi (5,96%), dan belanja pemerintah (21,81%). Melalui visualisasi data statistik ini, kita mengetahui bahwa persentase perdagangan impor lebih tinggi dibanding ekspor. Kemudian persentase belanja pemerintah meningkat drastis diakibatkan oleh biaya pegawai, biaya dinas, gaji dan tunjangan, hingga melakukan berbagai pengadaan.

Selain itu, adanya kebijakan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yaitu untuk tidak menahan belanja pemerintah di akhir tahun juga menjadi faktor utama belanja pemerintah melonjak tajam. Lebih dari itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki anggaran cukup besar sekitar 300 triliun rupiah juga sudah digelontorkan sejak awal tahun.

Angka belanja pemerintah saat ini dinilai anomali karena tidak berkesinambungan antara komponen GDP yang lain dan data statistik dari tiga tahun sebelumnya. Catatan dari tahun ke tahun pada komponen belanja pemerintah yakni sebagai berikut: 2023 (2,95%), 2024 (6,61%), dan 2025 (2,50%) dengan jumlah rata-rata adalah 4,02%.

Ferry mengatakan bahwa peningkatan belanja pemerintah bisa menimbulkan risiko apabila tidak terkonversi ke komponen GDP lainnya. Belanja pemerintah yang tidak menimbulkan efek peningkatan pendapatan nasional dan permintaan agregat yang jauh lebih besar, maka pemerintah akan menanggung banyak risiko yang bermunculan, seperti melebarnya defisit fiskal dan melemahnya mata uang. 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara menyeluruh ditopang oleh konsumsi masyarakat (54,36%) dan investasi (28,29%). Harapannya, komponen belanja pemerintah yang memiliki porsi 6,72% di GDP ini bisa menyeimbangkan antara komponen yang lain. Terlebih lagi, negara maju lebih memainkan peran komponen GDP di perdagangan ekspor dan investasi. 

Menurut Ferry, ketergantungan pada konsumsi domestik selama ini menjadi blessing in disguise. Saat terjadi krisis pada global supply chain, ekonomi Indonesia cenderung aman karena konsumsi domestik kita kuat. Meski begitu, struktur ekonomi harus diperbaiki agar lebih seimbang dengan cara meningkatkan produktivitas investasi dan ekspor. Hal ini memerlukan riset dan pengembangan (R&D) yang memadai, yang saat ini porsinya baru 0,2% dari APBN.

Oleh karena itu, angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas memang bagus dan seharusnya tidak perlu dirayakan berlebihan, sebab hal tersebut harus dibuktikan di kuartal selanjutnya dengan mencari berbagai faktor pendorong sehingga ruang-ruang perbaikan masih harus dilakukan oleh pemerintah. Kita perlu melihat secara holistik agar tidak menjadikan sebagai dorongan ekonomi sesaat.