Sumatra Gelap Gulita, Harta Rp 110 Miliar Dirut PLN Jadi Sorotan Netizen

Sumatra lagi-lagi gelap gulita. Bukan cuma sebentar, tapi pemadaman massal yang bikin warga di sana emosi tingkat dewa. Dilansir dari Bangkapos.com dalam laporannya yang berjudul "Sosok Darmawan Prasodjo, Dirut PLN Punya Kekayaan Rp 110 M, Disorot Imbas Listrik Padam di Sumatra" (2026), peristiwa blackout ini sebenarnya bukan cuma soal masalah teknis biasa yang terganggu. Ini soal kemarahan publik yang diarahkan langsung kepada sang nakhoda PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo.

Kenapa tiba-tiba harta kekayaannya yang jadi santapan netizen? Ya, karena publik sudah terlalu bosan dengan alasan teknis yang itu-itu saja tiap kali listrik padam.

Ketika Pelayanan Buruk, Kepercayaan pun Runtuh

Listrik sekarang ini adalah urat nadi kehidupan. Tanpa listrik? Semua aktivitas mati. UMKM jadi macet total, anak sekolah terpaksa belajar pakai lilin, sampai ibu-ibu di dapur bingung bukan main karena isi kulkas yang mulai basi. Saat kejadian massal di Sumatra bagian selatan, tengah, hingga utara ini terjadi, permohonan maaf dari pihak terkait sering kali terdengar hambar di telinga masyarakat. Ibarat luka yang dikasih obat, tapi dosisnya kurang.

Wajar sekali jika warga kecewa berat. Ekonomi kita saja lagi megap-megap, eh, ditambah lagi dengan gangguan layanan dasar yang "ngadat" tanpa pemberitahuan jelas. Jadi, jangan heran kalau saat sistem PLN "batuk" sedikit saja, publik langsung ramai-ramai mengulik profil pemimpinnya.

Angka kekayaan Rp 110 miliar yang melekat pada sosok Darmawan Prasodjo? Itu bagaikan bensin yang disiram ke api kekecewaan. Pertanyaannya bukan lagi cuma soal teknis kabel atau trafo yang rusak, tapi sudah masuk ke wilayah keadilan sosial: "Bapak yang di Jakarta sana, tahu tidak rasanya kepanasan tanpa kipas angin dan gelap gulita tanpa penerangan?" Protes-protes kecil ini mulai bermunculan dari balik layar HP warga yang sedang kegelapan.

Pemimpin Itu Harus Punya Empati, Bukan Cuma Angka

Ada metafora yang selalu relevan dalam dunia kepemimpinan. Pemimpin itu seperti kapten sebuah kapal besar. Kalau badai datang, dalam hal ini gangguan listrik yang meluas, kaptennya tidak bisa hanya duduk manis di ruang kendali sambil baca laporan. Dia harus turun ke dek. Harus berani basah-basahan bareng anak buahnya di lapangan. Biar semua orang tahu dia memang punya tanggung jawab nyata.

Memiliki uang banyak tentu bukan sebuah dosa. Asalkan halal. Tapi ingat, PLN itu perusahaan negara. Menyangkut hajat hidup banyak orang. Ada beban moral yang harus dipikul, bukan sekadar lapor LHKPN secara administratif saja. Dampak dari listrik padam ini nyata dan menyakitkan.

Berapa banyak kerugian ekonomi warga Sumatra? Berapa banyak waktu produktif yang hilang karena mesin produksi berhenti? Sorotan tajam terhadap harta sang Dirut adalah wujud dari kerinduan masyarakat akan akuntabilitas yang jujur. Rakyat tidak butuh angka-angka laporan kekayaan yang bikin geleng kepala. Mereka butuh bukti nyata bahwa perusahaan yang memonopoli listrik ini dikelola oleh orang yang benar-benar peduli pada nasib "wong cilik".

Saatnya Bukti, Bukan Lagi Sekadar Narasi

Janji manis di depan mikrofon? Sudah kenyang kami dengar. Bagi warga Sumatra, kata-kata indah tanpa perbaikan infrastruktur itu cuma jadi angin lalu saja. Kepercayaan publik itu seperti gelas kaca yang bening. Sekali pemadaman terjadi dan pecah, disatukan kembali pun tidak akan pernah bisa mulus.

Darmawan Prasodjo punya rekam jejak akademis yang mentereng dan pengalaman internasional yang panjang. Seharusnya kapasitasnya jauh lebih dari ini. Pertanyaannya sekarang, bisakah ia mengubah citra dari "pejabat yang disorot hartanya" menjadi "pemimpin yang dikenang karena membawa terang ke pelosok negeri"?

PLN harus berbenah total. Jangan sampai "mati lampu" jadi kebiasaan baru yang dianggap lumrah. Listrik adalah hak rakyat yang tidak bisa ditawar. Kita harus mengawal bersama agar perusahaan negara ini benar-benar melayani publik, bukan malah sibuk menjaga status quo.

Nah, kalau menurut teman-teman pembaca sendiri gimana? Apakah cara "spill" harta pejabat begini ampuh bikin mereka kerja lebih benar? Atau jangan-jangan ini cuma salah sasaran saja dan tidak menyelesaikan masalah utama? Coba tulis opini jujur kalian di kolom komentar bawah ya. Kita obrolin dengan kepala dingin, jangan sampai emosi membuat kita tidak objektif. Saya tunggu pendapat kalian di sana!