Menyoal Kewaspadaan Rakyat di Tengah Kultus Mas Bahlil Ganteng

Akhir-akhir ini, jagat media sosial Indonesia kembali dibanjiri oleh lagu viral berjudul "MBG: Mas Bahlil Ganteng". Liriknya yang repetitif dan nadanya yang ceria membuat lagu ini bukan sekadar earworm, melainkan telah merasuk ke ruang privat masyarakat. Lagu ini bukan lagi sekadar musik latar di TikTok; anak-anak, remaja, hingga orang tua tanpa sadar menyanyikannya sebagai selingan aktivitas sehari-hari.

Namun, ada yang janggal. Fenomena ini telah bermutasi menjadi gerakan "Bahlil-isasi" massal. Muncul akronim-akronim kreatif namun satir yang dipaksakan, seperti BCA yang kini diplesetkan menjadi "Bahlil Cahaya Asia", dan sederet jargon lainnya. Ini adalah bentuk branding yang sangat masif. Mengapa kita begitu cepat jatuh ke dalam pola yang sama? Seolah-olah, setiap ada tokoh yang kontroversial, kita justru meresponsnya dengan "pujian-pujian" yang dibalut canda.

Mari kita menarik napas sejenak dan berkaca pada sejarah yang sangat dekat. Ingatkah kita pada euforia "Pak Gemoy" saat masa kampanye lalu? Atau bagaimana"Oke Gas, Oke Gas" begitu menggema, membuat banyak orang merasa sangat puas dan optimis? Saat itu, siapa pun yang kritis dianggap sebagai perusak suasana. Namun, apa yang terjadi setelahnya? Tidak perlu menunggu waktu yang lama, bahkan belum genap seratus hari pasca-pemilu, masyarakat mulai menjerit karena realitas ekonomi yang justru memburuk. Muncul fenomena "Indonesia Gelap" atau kelangkaan kebutuhan pokok, membuat jargon "Oke Gas" berbalik menjadi pertanyaan pahit: "Mana gas? Mana gas?"

Kini, pola yang sama sedang diputar ulang. Kita sedang dihibur kembali oleh lagu "Mas Bahlil Ganteng". Kita seolah lupa bahwa Menteri ESDM ini memiliki rekam jejak yang sarat dengan tanda tanya. Mulai dari kontroversi gelar doktor kilat yang sempat ditangguhkan oleh Universitas Indonesia, dugaan tebang pilih dalam pencabutan dan pembagian Izin Usaha Pertambangan (IUP), hingga isu penghapusan pengecer gas 3 kg yang nyata-nyata membebani pedagang kecil dan masyarakat prasejahtera.

Pertanyaannya, mengapa kita tidak belajar dari pola? Mengapa kita begitu mudah "terhipnotis" oleh kemasan yang ceria dan melupakan substansi yang sebenarnya sedang terjadi? Strategi politik semacam ini memang sangat efektif untuk mengaburkan nalar kritis. Ketika sebuah sosok kontroversial diberi gelar "kakanda" atau "my little bol ketan" sebagai bahan meme, maka otoritas dan kritisisme kita terhadap kebijakan-kebijakan mereka perlahan runtuh. Kita menjadi nyaman, dan ketika kita nyaman, kewaspadaan kita terhadap penyalahgunaan kekuasaan akan hilang.

Kita harus berani mengambil jarak. Menjadi orang yang kritis tidak harus selalu ikut arus mayoritas. Menjadi warga negara yang dewasa berarti mampu membedakan mana hiburan yang tulus dan mana kampanye citra yang dirancang untuk menutupi kegagalan kinerja. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama: memuja pejabat saat masa kampanye atau di media sosial, lalu meratapi nasib sendiri ketika kebijakan yang mereka buat justru menindas kepentingan rakyat kecil.

Kinerja seorang menteri tidak seharusnya ditentukan oleh seberapa viral namanya di media sosial atau seberapa banyak netizen yang menyanyikan namanya. Klaim pengusutan tambang ilegal senilai Rp857 miliar di media sosial, misalnya, jangan serta-merta kita telan mentah-mentah sebagai bukti keberhasilan. Itu adalah tugas dasar seorang pejabat publik. Mengapa kita harus memuji sesuatu yang memang sudah seharusnya mereka kerjakan dengan uang pajak kita?

Kita tidak bisa membiarkan negara ini dikelola hanya dengan narasi "gemoy" atau lagu-lagu "ganteng". Masa depan bangsa ini terlalu berharga untuk dipertaruhkan pada popularitas digital. Mari kita hentikan kebiasaan memuja tokoh hanya karena tren. Saatnya kita kembali pada esensi, menagih janji, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh "Mas Bahlil" atau siapa pun yang memegang tampuk kekuasaan, benar-benar berpihak pada rakyat, bukan sekadar pada kepentingan oligarki yang dibungkus dengan melodi yang manis.

Ada yang berpendapat bahwa ini hanyalah hiburan yang tak perlu disikapi terlalu serius, apalagi pihak partai pun tampak mengapresiasi kreativitas netizen. Namun, saya justru melihatnya sebagai pengingat akan pola yang pernah kita lalui bersama. Bukankah kita pernah merasakan euforia serupa pada fenomena 'gemoy' atau slogan 'oke gas' di masa lalu? Sayangnya, setelah euforia itu mereda, banyak dari kita yang justru harus berhadapan dengan realitas kebijakan yang tidak sesuai harapan. Saya hanya berharap, kali ini kita bisa lebih bijak. Menikmati kreativitas memang hak setiap orang, tetapi menjaga nalar kritis adalah tanggung jawab kita agar tidak terjebak dalam penyesalan yang sama di kemudian hari. Mari kita tetap asyik, namun tetap awas.