Membangun Indonesia dari Ruang Sidang: Kita Tidak Butuh Banyak Program Baru

Setiap kali membicarakan cara memajukan Indonesia, yang muncul biasanya adalah daftar panjang program baru. Ada program bantuan, program investasi, program hilirisasi, program digitalisasi, program ketahanan pangan, hingga berbagai lembaga dan badan baru yang dibentuk dengan harapan mampu menyelesaikan masalah lama.

Semua itu tentu penting. Namun apa gunanya program sebanyak apa pun jika fondasi hukumnya rapuh?

Selama bertahun-tahun, Indonesia sering terjebak dalam pola pikir bahwa pembangunan adalah soal menambah proyek, memperbesar anggaran, atau membuat regulasi baru. Padahal sejarah menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil melompat menjadi maju bukan hanya karena memiliki banyak program, melainkan karena memiliki kepastian hukum yang kuat.

Investor tidak menanamkan modal miliaran dolar karena terpukau oleh slogan pembangunan. Mereka datang karena yakin kontrak akan dihormati, sengketa akan diselesaikan secara adil, dan hukum berlaku sama bagi semua orang. Pelaku usaha tidak berkembang karena banyaknya aturan, melainkan karena adanya kepastian bahwa aturan tersebut ditegakkan secara konsisten.

Di titik inilah Indonesia menghadapi persoalan mendasar.

Banyak warga merasa hukum masih sering terlihat tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Kasus-kasus besar yang melibatkan orang berpengaruh kerap memunculkan kecurigaan publik. Sementara masyarakat kecil sering merasakan bahwa proses hukum berjalan jauh lebih cepat ketika mereka yang berhadapan dengan sistem.

Akibatnya, yang terkikis bukan hanya kepercayaan kepada aparat penegak hukum, melainkan juga kepercayaan terhadap negara itu sendiri.

Padahal kepercayaan adalah modal ekonomi yang sangat mahal.

Ketika masyarakat percaya bahwa hukum bekerja secara adil, biaya ekonomi akan turun dengan sendirinya. Pengusaha tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mencari "jalur belakang". Investor tidak perlu khawatir terhadap praktik pemerasan birokrasi. Persaingan usaha menjadi lebih sehat karena pemenangnya ditentukan oleh kualitas dan efisiensi, bukan oleh kedekatan dengan kekuasaan.

Sebaliknya, ketika hukum lemah, biaya ekonomi menjadi tinggi. Korupsi tumbuh. Suap dianggap normal. Perizinan menjadi rumit. Proyek publik menjadi mahal karena sebagian anggaran bocor di tengah jalan. Pada akhirnya yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi seluruh masyarakat.

Karena itu tidak berlebihan jika ada yang berpendapat bahwa reformasi hukum seharusnya menjadi prioritas utama pembangunan nasional. Sebelum membangun seratus program baru, negara perlu memastikan bahwa institusi penegak hukum benar-benar bekerja secara profesional, independen, dan bebas dari konflik kepentingan.

Namun reformasi hukum bukan sekadar mengganti orang atau memperberat hukuman. Persoalannya jauh lebih kompleks daripada itu.

Yang dibutuhkan adalah sistem yang membuat korupsi semakin sulit dilakukan dan semakin mudah terdeteksi. Transparansi pengadaan barang dan jasa harus diperkuat. Pengawasan internal harus berfungsi. Rekrutmen aparat dan pejabat publik harus berbasis kompetensi. Promosi jabatan harus ditentukan oleh integritas dan kinerja, bukan oleh kedekatan politik.

Di sisi lain, penegakan hukum terhadap korupsi memang harus memberikan efek jera yang nyata. Perdebatan mengenai bentuk hukuman boleh terus berlangsung, tetapi publik memiliki alasan kuat untuk menuntut agar pelaku korupsi tidak hanya kehilangan kebebasan, melainkan juga kehilangan hasil kejahatannya. Sebab selama korupsi masih dianggap sebagai kejahatan berisiko rendah dengan keuntungan tinggi, praktik tersebut akan terus berulang.

Yang lebih memprihatinkan, korupsi sering kali tidak lagi muncul karena kebutuhan ekonomi. Banyak kasus justru melibatkan individu yang sebenarnya sudah kaya raya. Mereka memiliki rumah mewah, kendaraan mahal, dan aset bernilai fantastis, tetapi tetap mengambil uang publik.

Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi bukan semata masalah kemiskinan. Ia adalah masalah keserakahan, budaya kekuasaan, dan lemahnya pengawasan.

Pada akhirnya, pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau banyaknya proyek yang diresmikan. Kemajuan bangsa sangat bergantung pada kualitas institusi yang menopangnya. Negara dengan hukum yang kuat akan lebih mudah menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Karena itu, jika Indonesia benar-benar ingin melompat menjadi negara maju, salah satu pekerjaan terpenting bukanlah menciptakan semakin banyak program. Yang jauh lebih mendesak adalah memastikan bahwa hukum berdiri tegak, berlaku adil, dan tidak mengenal siapa pun yang berada di atasnya.

Sebab ketika hukum kehilangan wibawa, pembangunan akan selalu berjalan dengan rem tangan yang masih tertarik.