CCTV Mendadak Mati Saat Demo Mahasiswa, Ada Apa di Balik Layar Bundaran HI?

Akses CCTV publik di kawasan Bundaran HI dan Jalan MH Thamrin dilaporkan mendadak tidak dapat diakses tepat saat demonstrasi mahasiswa berlangsung pada Jumat, 12 Juni 2026. Kejadian yang terkesan tiba-tiba ini tentu tidak bisa begitu saja dianggap sebagai gangguan biasa.

Kecurigaan ini muncul bukan tanpa alasan. Demonstrasi mahasiswa bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” yang digelar BEM UI bersama sejumlah elemen mahasiswa lain berlangsung di salah satu titik paling strategis dan paling diawasi di Jakarta. Namun, ironisnya, justru pada momen itu sejumlah kamera pemantau lalu lintas dilaporkan gagal dimuat, tidak aktif, atau mengalami gangguan akses.

Informasi tersebut pertama kali ramai dibicarakan melalui media sosial, salah satunya dari akun Instagram @nasehat_pendaki, Jumat (12/6/2026), yang menyebut akses CCTV publik di kawasan Bundaran HI dan Jalan MH Thamrin tidak dapat diakses bertepatan dengan aksi demonstrasi berlangsung.

Sejumlah pengguna platform pemantau lalu lintas juga mengaku mendapati tampilan kamera kosong atau tidak menampilkan siaran real-time sebagaimana biasanya. Bagi saya, persoalan ini bukan sekadar soal kamera mati atau jaringan lambat. Namun, ini tentang kepercayaan publik.

Publik mungkin masih bisa memahami jika satu atau dua kamera mengalami gangguan teknis. Tetapi ketika gangguan itu terjadi tepat pada saat demonstrasi besar mahasiswa berlangsung, pertanyaan wajar tentu muncul: mengapa harus saat aksi demo berlangsung?

Dalam ruang demokrasi yang sehat, demonstrasi adalah bagian penting dari kontrol masyarakat terhadap kekuasaan. Oleh karena itu, dokumentasi visual menjadi sangat penting, baik untuk melindungi peserta aksi maupun aparat keamanan. Rekaman CCTV bisa menjadi alat verifikasi ketika muncul dugaan kekerasan, provokasi, pelanggaran prosedur, ataupun disinformasi di media sosial.

Karena itulah hilangnya akses publik terhadap CCTV di tengah aksi massa besar terasa janggal. Apalagi, Jakarta selama ini sering mempromosikan diri sebagai kota modern berbasis digital dengan sistem pemantauan yang canggih dan terintegrasi.

Jika kamera pengawas publik bisa tiba-tiba tidak dapat diakses di momen krusial, maka yang dipertanyakan bukan hanya kualitas infrastrukturnya, melainkan juga komitmen transparansinya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Diskominfotik kemudian memberikan klarifikasi lewat berbagai media. Mereka membantah bahwa CCTV benar-benar mati. Beberapa pihak menyebut kamera hanya mengalami perlambatan akses atau gangguan koneksi karena tingginya trafik pengguna yang mencoba mengakses secara bersamaan.

Ada pula penjelasan bahwa sebagian CCTV di kawasan tersebut merupakan milik pihak ketiga, bukan sepenuhnya berada di bawah pengelolaan langsung Pemprov DKI. Pernyataan itu disampaikan untuk menjelaskan mengapa beberapa akses publik mengalami kendala teknis. Namun, menurut saya, klarifikasi tersebut justru belum sepenuhnya menjawab inti keresahan masyarakat.

Publik tidak sedang memperdebatkan apakah kabel kamera putus atau server overload (kelebihan beban). Yang dipersoalkan adalah mengapa gangguan itu terjadi di momen yang sangat sensitif secara politik dan sosial.

Kalaupun benar hanya terjadi perlambatan sistem, seharusnya pemerintah mampu menunjukkan bukti teknis secara terbuka. Misalnya dengan mempublikasikan log sistem, rekaman cadangan, atau penjelasan teknis yang rinci dan dapat diverifikasi. Transparansi seperti itu penting agar masyarakat tidak terus terjebak dalam spekulasi. Sebab, dalam era digital, ketertutupan kecil bisa berkembang menjadi ketidakpercayaan besar.

Menurut saya, kasus ini memperlihatkan satu hal penting, bahwa publik Indonesia makin kritis terhadap ruang pengawasan negara. Dulu mungkin masyarakat mudah menerima alasan gangguan teknis. Tetapi sekarang, masyarakat terbiasa dengan teknologi yang bekerja 24 jam tanpa henti.

Kamera pengawas di jalan protokol ibu kota seharusnya memiliki sistem cadangan, server backup, hingga pemeliharaan yang ketat. Jika fasilitas sepenting itu bisa bermasalah pada saat demonstrasi besar, maka wajar jika muncul pertanyaan tentang kesiapan sistem keamanan digital pemerintah.

Lebih jauh lagi, persoalan ini menyentuh aspek psikologis publik. Ketika mahasiswa turun ke jalan menyuarakan kritik terhadap negara, lalu kamera publik mendadak tidak bisa diakses, kesannya menjadi buruk di mata masyarakat. Terlepas ada unsur kesengajaan atau tidak, situasi ini menimbulkan persepsi bahwa transparansi sedang melemah. Dan dalam politik modern, persepsi sering kali lebih kuat daripada penjelasan teknis.

Saya berpandangan bahwa demonstrasi di ruang publik justru harus berada dalam pengawasan terbuka dan transparan. Kamera publik seharusnya menjadi alat perlindungan demokrasi, bukan sekadar pelengkap kota pintar.

Jika ada tindakan represif, CCTV dapat menjadi alat bukti. Jika ada provokasi dari peserta aksi, rekaman juga bisa menjadi dasar penegakan hukum. Oleh karena itu, akses terhadap dokumentasi visual di ruang publik semestinya dijaga, terutama saat terjadi peristiwa besar yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Pemerintah perlu memahami bahwa kepercayaan publik dibangun dari keterbukaan, bukan sekadar bantahan. Makin defensif sebuah penjelasan tanpa bukti yang memadai, makin besar pula ruang curiga yang tumbuh di tengah masyarakat.

Kasus CCTV Bundaran HI yang dilaporkan tidak aktif saat demonstrasi mahasiswa mungkin pada akhirnya memang hanya persoalan teknis. Namun, persoalannya tidak berhenti pada aspek teknis semata. Yang sedang diuji adalah kredibilitas, transparansi, dan kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan publik di tengah situasi sensitif.

Dalam demokrasi, kamera bukan hanya alat pengawas jalan. Ia adalah saksi publik. Dan ketika saksi itu mendadak bungkam tepat saat rakyat bersuara, publik tentu berhak bertanya. Bukan karena ingin berprasangka buruk, melainkan karena transparansi memang harus selalu diawasi.