Ledakan Pengangguran: Membaca Persoalan di Balik Ketergantungan pada MBG

Kalau MBG di-stop, kita kerja apa? Pertanyaan ini membuka tabir persoalan yang lebih besar. Bagi sebagian orang, keberadaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya soal menyediakan makanan bagi anak sekolah, melainkan juga menjadi sumber penghasilan bagi ribuan pekerja yang terlibat di dalamnya.

Dari juru masak, pemasok bahan pangan, pengemudi distribusi, hingga pelaku UMKM, banyak mata pencaharian yang bergantung pada program tersebut.

Di sinilah muncul pertanyaan yang patut direnungkan. Jika kekhawatiran terbesar adalah hilangnya pekerjaan ketika program dihentikan, bukankah itu menandakan bahwa persoalan utama yang sedang dihadapi masyarakat adalah terbatasnya lapangan kerja?

Dengan kata lain, isu ketenagakerjaan tampak sama pentingnya dengan tujuan utama program, yakni meningkatkan akses anak terhadap makanan bergizi.

Tentu, kesimpulan tersebut tidak berarti bahwa kebutuhan gizi anak sekolah tidak penting. Banyak anak memang menghadapi tantangan pemenuhan gizi, dan berbagai program intervensi dapat membantu mengatasinya. Namun, ketika sebuah program juga menjadi sandaran ekonomi bagi banyak keluarga, muncul dimensi lain yang tidak boleh diabaikan. Ketergantungan terhadap satu kebijakan pemerintah.

Program sosial pada dasarnya memiliki dua tujuan. Pertama, menyelesaikan persoalan yang menjadi sasaran utama, dalam hal ini peningkatan akses gizi. Kedua, bila memungkinkan, memberikan dampak ekonomi melalui pelibatan pelaku usaha lokal, petani, peternak, nelayan, dan tenaga kerja.

Selama kedua tujuan itu berjalan beriringan, manfaatnya tentu lebih luas. Akan tetapi, jika sebuah program menjadi satu-satunya sumber penghasilan bagi banyak orang, muncul pertanyaan mengenai keberlanjutannya apabila suatu saat kebijakan berubah.

Kondisi ini mencerminkan persoalan yang lebih mendasar, yaitu belum kuatnya pasar kerja. Banyak masyarakat masih kesulitan memperoleh pekerjaan dengan penghasilan layak sehingga ketika ada program pemerintah yang membuka kesempatan kerja, mereka langsung bergantung padanya. Hal ini tidak sepenuhnya salah dari sisi pekerja.

Setiap orang tentu akan memanfaatkan peluang yang tersedia. Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana negara menciptakan kesempatan kerja yang tidak hanya bergantung pada satu program tertentu.

Lapangan kerja yang sehat lahir dari ekonomi yang produktif. Industri yang berkembang, sektor pertanian yang kuat, UMKM yang bertumbuh, investasi yang menciptakan nilai tambah, serta iklim usaha yang kondusif akan menghasilkan peluang kerja yang lebih beragam. Dalam kondisi seperti itu, penghentian atau perubahan satu program pemerintah tidak serta-merta membuat ribuan orang kehilangan sumber penghasilan.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan bahwa program sosial dirancang agar memberikan dampak jangka panjang. Misalnya, dengan memberdayakan koperasi, petani lokal, dan pelaku usaha kecil melalui kontrak yang transparan, pelatihan, serta peningkatan kapasitas usaha. Dengan demikian, ketika program berakhir atau berubah bentuk, para pelaku ekonomi tersebut telah memiliki daya saing untuk memasuki pasar yang lebih luas, bukan hanya bergantung pada pesanan pemerintah.

Diskusi mengenai MBG juga sebaiknya tidak terjebak pada dua pilihan ekstrem: mendukung tanpa kritik atau menolak sepenuhnya.

Yang lebih penting adalah mengevaluasi apakah program benar-benar mencapai sasaran gizinya, bagaimana tata kelolanya, apakah anggarannya efisien, serta sejauh mana manfaat ekonominya dirasakan masyarakat. Evaluasi seperti ini justru membantu memastikan bahwa kebijakan publik berjalan lebih efektif.

Pada akhirnya, dukungan pada MBG dapat dibaca sebagai sinyal bahwa masih banyak warga yang membutuhkan kepastian pekerjaan. Program pemerintah memang dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi, tetapi tidak seharusnya menjadi satu-satunya tumpuan hidup. Tugas negara bukan hanya menjalankan program sosial, melainkan juga membangun fondasi ekonomi yang mampu menyediakan lapangan kerja secara berkelanjutan.

Karena itu, perdebatan mengenai MBG semestinya tidak berhenti pada soal ada atau tidak adanya program. Pertanyaan yang lebih besar adalah bagaimana menciptakan masyarakat yang tetap dapat bekerja, memperoleh penghasilan layak, dan memenuhi kebutuhan keluarganya, bahkan tanpa bergantung pada satu kebijakan tertentu.

Sebab, kesejahteraan yang kokoh tidak dibangun di atas ketergantungan terhadap program, melainkan di atas ekonomi yang mampu menyediakan kesempatan kerja yang luas, produktif, dan berkelanjutan.