Peternak Kecil Terjepit di Tengah Monopoli dan Kebijakan

Setiap kali harga telur atau daging ayam naik, perhatian publik hampir selalu tertuju pada konsumen. Keluhan tentang mahalnya bahan pangan memenuhi media sosial, sementara pemerintah berupaya menstabilkan harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Namun, ada satu suara yang sering tenggelam dalam perdebatan itu: suara peternak.

Padahal, di balik sebutir telur yang sampai di meja makan, ada peternak yang juga sedang berjuang mempertahankan usahanya.

Tidak sedikit peternak rakyat yang justru mengaku tidak menikmati tingginya harga di pasar. Ketika harga telur di tingkat konsumen naik, belum tentu harga di kandang ikut menguntungkan. Sebaliknya, saat harga di kandang jatuh, penurunan itu sering kali tidak langsung dirasakan oleh pembeli di pasar. Selisih harga di sepanjang rantai distribusi menjadi persoalan yang terus berulang.

Dalam kondisi tertentu, harga telur di tingkat peternak bisa berada di kisaran Rp17.000 per kilogram, sementara harga ayam hidup hanya sekitar Rp15.000 per ekor. Bagi masyarakat, angka tersebut mungkin terlihat biasa. Namun bagi peternak, harga itu sering kali berada di bawah atau sangat dekat dengan biaya produksi. Ketika biaya pakan, bibit, obat-obatan, listrik, hingga tenaga kerja terus meningkat, margin keuntungan menjadi sangat tipis, bahkan tidak jarang berubah menjadi kerugian.

Di sinilah letak persoalan yang lebih mendasar.

Peternak kecil sebenarnya tidak menuntut harga yang mahal. Mereka memahami bahwa pangan harus tetap terjangkau bagi masyarakat. Yang mereka harapkan adalah stabilitas. Stabilnya harga jual dan stabilnya harga pakan jauh lebih penting daripada lonjakan harga yang sesaat.

Sayangnya, stabilitas inilah yang sulit diperoleh.

Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha peternakan, bahkan bisa mencapai lebih dari separuh total biaya produksi. Ketika harga jagung atau bahan baku pakan naik tajam, biaya produksi ikut melonjak. Namun, harga jual ayam dan telur tidak selalu mengikuti kenaikan tersebut. Akibatnya, peternak harus menanggung selisih yang menggerus modal usaha mereka.

Di sisi lain, struktur industri peternakan nasional juga menghadirkan tantangan tersendiri. Perusahaan-perusahaan besar memiliki keunggulan modal, akses terhadap pakan, teknologi, distribusi, hingga jaringan pemasaran. Mereka mampu bertahan ketika harga turun karena memiliki skala ekonomi yang lebih besar.

Sebaliknya, peternak rakyat jauh lebih rentan. Ketika harga anjlok selama beberapa minggu saja, modal mereka dapat habis. Tidak sedikit yang akhirnya menjual kandang, mengurangi populasi ternak, atau bahkan berhenti berusaha.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran mengenai semakin terkonsentrasinya usaha peternakan pada pemain-pemain besar. Jika peternak kecil terus berguguran, pilihan konsumen memang mungkin tidak langsung berubah. Namun dalam jangka panjang, struktur pasar yang semakin terkonsentrasi dapat mengurangi daya saing dan membuat ketahanan pangan menjadi lebih rapuh.

Dalam konteks inilah berbagai program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi sangat penting untuk dirancang secara hati-hati. Program dengan kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar berpotensi menciptakan pasar yang luas bagi peternak. Namun manfaat tersebut baru benar-benar dirasakan apabila rantai pasoknya juga melibatkan peternak rakyat, koperasi, dan pelaku usaha kecil secara adil.

Apabila pengadaan hanya didominasi oleh perusahaan besar yang telah memiliki kapasitas produksi dan jaringan distribusi, maka manfaat ekonomi bagi peternak kecil bisa menjadi sangat terbatas. Padahal, salah satu tujuan pembangunan sektor pangan adalah memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

Karena itu, kebijakan pangan seharusnya tidak hanya berorientasi pada harga murah bagi konsumen. Harga yang terlalu rendah juga dapat menjadi masalah apabila diperoleh dengan mengorbankan keberlangsungan usaha peternak. Ketika peternak kecil tidak lagi mampu bertahan, pasokan pangan nasional pada akhirnya juga akan terdampak.

Menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen memang bukan pekerjaan mudah. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan pangan dengan harga terjangkau, tetapi pada saat yang sama juga harus menciptakan ekosistem usaha yang sehat bagi peternak. Stabilisasi harga, penguatan koperasi, transparansi rantai distribusi, serta pengendalian biaya pakan menjadi beberapa langkah yang layak terus diperkuat.

Pada akhirnya, peternak rakyat tidak sedang meminta perlakuan istimewa. Mereka tidak berharap harga telur dan ayam melambung tinggi. Yang mereka inginkan sesungguhnya sederhana: harga jual yang wajar, biaya produksi yang terkendali, dan kesempatan untuk bersaing secara adil. Sebab ketika peternak memperoleh keuntungan yang layak, masyarakat pun tetap dapat menikmati pangan yang tersedia secara berkelanjutan.

Kesejahteraan peternak dan keterjangkauan harga pangan bukanlah dua tujuan yang saling bertentangan, melainkan dua sisi yang harus dijaga bersama dalam membangun ketahanan pangan nasional.