Literasi Kelas Menengah: Saat Hobi Membaca Menjadi Sebuah Privilege

Kita sering mendengar ajakan untuk meningkatkan minat baca. Masyarakat diminta lebih rajin membaca buku, memperluas wawasan, dan meningkatkan literasi. Namun, apakah semua orang memiliki akses yang sama untuk membaca?

Bagi sebagian orang, membeli buku bisa dilakukan kapan saja. Bagi sebagian lainnya, membeli satu buku harus dipertimbangkan di antara kebutuhan lain yang lebih mendesak.

Oleh karena itu, masalah soal literasi seharusnya tidak hanya dilihat dari seberapa besar minat masyarakat untuk membaca.

Kita juga perlu membicarakan kelas ekonomi, harga buku, ketersediaan perpustakaan, dan kebijakan yang menentukan siapa saja yang bisa mendapatkan akses terhadap bacaan bermutu.

Buku Mahal, Akses Pengetahuan Terbatas

Miris rasanya saat mengetahui bahwa Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada 2026 menghadapi pemangkasan anggaran yang cukup signifikan. Anggaran Perpusnas yang sebelumnya mencapai Rp721 miliar pada 2025 turun menjadi Rp377,9 miliar pada 2026.

Dampaknya terasa pada sejumlah program literasi, termasuk bantuan bacaan bermutu bagi perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, dan puskesmas.

Padahal, bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan membeli buku secara rutin, perpustakaan dan taman bacaan merupakan akses penting terhadap pengetahuan.

Tidak semua orang bisa mengeluarkan uang ratusan ribu rupiah untuk membeli buku. Selain itu, harga buku juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan pajak.

Buku komersial seperti novel, komik, dan buku referensi nonpendidikan termasuk barang yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sementara itu, pemerintah memang memberikan pembebasan PPN untuk buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama. Artinya, tidak semua jenis buku mendapatkan perlakuan pajak yang sama.

Menjadi Pembaca Membutuhkan Privilege

Ada romantisasi tertentu terhadap hobi membaca. Seolah-olah membaca adalah kegiatan yang murah dan bisa dilakukan siapa saja.

Buku yang harganya Rp100 ribu hingga Rp200 ribu mungkin terlihat biasa bagi sebagian orang, tetapi bisa menjadi pengeluaran besar bagi orang lain.

Belum lagi jika seseorang memiliki kegemaran membaca buku fisik. Ada orang yang memang tidak nyaman membaca e-book.

Mereka menyukai aroma kertas, sensasi membalik halaman, memberi tanda pada bagian yang disukai, atau sekadar melihat koleksi buku di rak. Semua pengalaman itu membutuhkan biaya.

Ironis bahwa akses terhadap pengetahuan juga memiliki dimensi kelas. Orang yang "berada" memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengakses bacaan, sementara mereka yang kurang mampu sering kali harus berjuang lebih keras hanya untuk mendapatkan akses dasar terhadap bacaan.

Jangan Hanya Salahkan Minat Baca Saja

Selama bertahun-tahun, persoalan literasi di Indonesia sering dibicarakan dengan cara yang terlalu sederhana. Masyarakat dianggap kurang membaca, lalu solusinya adalah mengajak mereka membaca lebih banyak.

Minat baca memang penting. Namun, minat baca tidak akan banyak berarti jika tidak didukung akses yang memadai. Oleh karena itu, narasi tentang rendahnya minat baca seharusnya jangan hanya menyalahkan masyarakat.

Lucu juga jika masyarakat terus diminta meningkatkan minat baca, tetapi buku masih menjadi pengeluaran yang harus dikompromikan dengan kebutuhan sehari-hari.

Tetapi lebih lucu lagi jika perpustakaan dan program literasi ikut berhadapan dengan pemangkasan anggaran.

Negara seharusnya memastikan bahwa buku dan bacaan bermutu bisa diakses oleh sebanyak mungkin orang. Perpustakaan harus diperkuat, distribusi buku ke daerah harus dijaga, dan kebijakan literasi harus dipandang sebagai investasi jangka panjang.

Jadi, negara tidak melulu menimpakan kesalahan pada masyarakat, karena sebelum membaca isi buku, mereka harus membaca isi dompet terlebih dahulu.