Ironi di Lapangan Upacara: Pejabat Duduk Nyaman, Peserta Berdiri Kepanasan

Setiap 17 Agustus, upacara menjadi salah satu cara yang paling umum dilakukan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Namun, ada satu pemandangan yang sejak dulu membuat saya terganggu. Mengapa peserta harus berdiri berpanas-panasan, sementara para pejabat justru duduk nyaman di bawah tenda?

Saya pernah mengalaminya sendiri ketika masih menjadi siswa. Kami sering diminta datang ke lapangan kecamatan untuk mengikuti upacara bersama para pejabat.

Sejak pagi, saya dan siswa lainnya sudah berbaris di lapangan dan berdiri di bawah terik matahari. Sementara itu, para pejabat duduk di tempat yang teduh di bawah tenda. Sebagai siswa, tentu yang bisa dilakukan hanya mengikuti aturan dan menunggu upacara selesai, meskipun panasnya sering membuat tidak nyaman.

Pengalaman itu membuat saya melihat upacara 17 Agustus bukan hanya sebagai seremoni untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga sebagai gambaran kecil tentang bagaimana jabatan dan status masih memengaruhi perlakuan seseorang.

Jika kemerdekaan seharusnya membawa semangat kesetaraan, mengapa dalam perayaannya masih ada peserta yang berdiri kepanasan sementara pejabat mendapatkan tempat yang jauh lebih nyaman? Ironi di lapangan upacara inilah yang rasanya layak untuk dipertanyakan.

Ketika Jabatan Ikut Menentukan Kenyamanan

Kita terbiasa melihat pejabat mendapatkan perlakuan khusus dalam berbagai kegiatan. Mereka memiliki kursi tersendiri, disambut ketika datang, bahkan sering kali menjadi pihak yang paling ditunggu kehadirannya.

Sementara itu, peserta lain dituntut hadir tepat waktu, mengikuti susunan acara, berdiri dalam barisan, dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada.

Pola seperti ini mungkin terlihat biasa saja karena terus berulang, tetapi jika terus dianggap normal, lama-kelamaan kita bisa menganggap bahwa orang yang memiliki jabatan memang sewajarnya mendapatkan perlakuan berbeda.

Padahal, pejabat hadir sebagai bagian dari penyelenggara negara dan memperoleh kewenangan untuk menjalankan tugas publik. Oleh karena itu, rakyat tidak perlu terlalu mendewakan pejabat.

Jabatan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menciptakan jarak yang terlalu lebar dengan masyarakat. Bahkan dalam hal sederhana seperti sebuah upacara, cara seseorang ditempatkan bisa mencerminkan bagaimana kita memandang hubungan antara pejabat dan warga.

Nasionalisme Tak Berhenti di Barisan Upacara

Upacara memang memiliki fungsi sebagai bagian dari peringatan sejarah yang membantu kita mengingat perjalanan bangsa. Namun, akan jadi masalah jika nasionalisme hanya dipahami sebatas kepatuhan terhadap ritual.

Saya masih sering menemukan anggapan bahwa peserta yang mengeluh kepanasan, merasa upacara terlalu lama, atau mempertanyakan kewajiban mengikuti seremoni berarti kurang memiliki rasa nasionalisme. Padahal, cinta kepada negara tidak sesederhana itu.

Nasionalisme lebih banyak terlihat dari hal-hal yang dilakukan setelah upacara selesai. Bagaimana seseorang menjalankan tanggung jawabnya, menaati aturan, menghargai orang lain, menjaga fasilitas umum, tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan mau berkontribusi bagi lingkungan sekitar.

Sedangkan bagi pejabat, bentuk nasionalisme itu juga bisa diwujudkan melalui pelayanan publik yang jujur, kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, serta penggunaan kekuasaan secara bertanggung jawab.

Merayakan Kemerdekaan Tanpa Menciptakan Jarak

Mungkin kita perlu mengubah cara memandang pejabat dalam berbagai acara publik. Pejabat memang layak dihormati karena posisi dan tanggung jawabnya, tetapi penghormatan tidak harus selalu diwujudkan melalui perlakuan istimewa.

Tidak perlu ada budaya bahwa pejabat harus selalu disambut berlebihan, ditunggu kedatangannya, atau ditempatkan seperti tamu paling penting dalam setiap acara.

Sebab, kemerdekaan juga berbicara tentang martabat manusia dan kesetaraan. Rasanya agak ironis jika kita begitu sering mengucapkan kata “merdeka” dalam sebuah upacara, tetapi masih nyaman dengan kebiasaan yang menunjukkan sikap feodalisme.