Tanam Pohon Setelah Menebang Hutan: Solusi atau Pencitraan?

Ada ironi yang semakin sering kita temui dalam praktik ekonomi modern. Jutaan pohon ditebang untuk membuka perkebunan, pertambangan, pembangunan infrastruktur, industri kayu, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Setelah itu, muncul kampanye penghijauan: tanam seribu pohon, tanam sejuta pohon, adopsi pohon, atau gerakan menyelamatkan hutan. Tidak jarang kampanye tersebut melibatkan influencer, selebritas, atau figur publik dengan jutaan pengikut.

Di media sosial, pemandangannya terlihat indah. Bibit ditanam, tanah disiram, foto diambil, video dibuat, lalu pesan tentang kepedulian terhadap lingkungan disebarkan kepada jutaan orang. Tetapi ada pertanyaan yang tidak boleh dilewatkan: apakah menanam seribu pohon cukup untuk mengimbangi kerusakan yang terjadi ketika jutaan pohon ditebang?

Pertanyaan ini bukan berarti kegiatan menanam pohon tidak berguna. Penghijauan tetap penting. Pohon membantu menjaga tata air, menyimpan karbon, menyediakan habitat bagi satwa, melindungi tanah dari erosi, dan mendukung keseimbangan ekosistem.

Persoalannya adalah ketika penanaman pohon digunakan sebagai seolah-olah jawaban atas persoalan yang jauh lebih besar. Kapitalisme bekerja dengan logika produksi, konsumsi, pertumbuhan, dan keuntungan. Hutan kemudian dapat dipandang sebagai sumber daya ekonomi yang bisa dikonversi menjadi komoditas: kayu, sawit, kertas, mineral, kawasan industri, perumahan, atau infrastruktur.

Dalam proses tersebut, nilai ekonomi dari pohon mudah dihitung. Kayu memiliki harga. Lahan memiliki nilai. Komoditas memiliki pasar. Namun, nilai ekologis hutan jauh lebih sulit dimasukkan ke dalam neraca perusahaan.

Satu kawasan hutan bukan sekadar kumpulan batang pohon yang dapat diganti dengan bibit baru. Di dalamnya terdapat tanah, sungai, mikroorganisme, tumbuhan, satwa, dan hubungan ekologis yang terbentuk selama waktu yang sangat panjang.

Menanam bibit hari ini tidak otomatis mengembalikan ekosistem yang hilang kemarin. Lebih dari itu, pohon bukan benda yang bisa diproduksi secara instan seperti barang di pabrik. Pohon membutuhkan waktu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun untuk tumbuh. Hutan bahkan membutuhkan waktu lebih panjang untuk membentuk struktur ekologis yang kompleks. Karena itu, perbandingan “pohon ditebang, pohon ditanam” sebenarnya terlalu sederhana.

Yang perlu dipertanyakan bukan hanya berapa pohon yang ditanam, tetapi hutan seperti apa yang hilang dan apa yang menggantikannya. Di sinilah kampanye lingkungan yang melibatkan influencer perlu dilihat secara kritis.

Influencer memang memiliki kemampuan luar biasa untuk mengubah perilaku publik. Mereka dapat membuat isu lingkungan menjadi populer, mendorong orang menanam pohon, mengurangi sampah, menggunakan transportasi publik, atau mendukung konservasi. Namun, ketika wajah kampanye lingkungan lebih banyak menampilkan selebritas yang menanam bibit daripada membahas sumber utama kerusakan ekologis, publik berisiko mendapatkan pesan yang keliru: seolah-olah persoalan lingkungan terutama terletak pada perilaku individu.

Kita diminta membawa tumbler. Menanam pohon. Mengurangi penggunaan plastik. Mematikan lampu. Mengunggah kampanye lingkungan. Semua itu baik.

Tetapi bagaimana dengan keputusan perusahaan mengenai pembukaan lahan? Bagaimana dengan tata kelola hutan? Bagaimana dengan izin pemanfaatan ruang? Bagaimana dengan rantai pasok komoditas yang berasal dari kawasan hutan? Bagaimana dengan pengawasan dan penegakan hukum?

Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak ikut dibicarakan, kampanye lingkungan dapat berubah menjadi sekadar pengelolaan citra.

Fenomena ini sering disebut sebagai greenwashing: ketika aktivitas atau komunikasi lingkungan digunakan untuk membangun citra seolah-olah sebuah perusahaan sangat peduli terhadap lingkungan, sementara persoalan dampak utama bisnisnya tidak mendapatkan perhatian yang sebanding. Tentu tidak semua program penghijauan adalah greenwashing. Banyak perusahaan, organisasi, komunitas, dan individu benar-benar melakukan konservasi dengan serius. Tetapi indikatornya harus lebih dari sekadar jumlah bibit yang ditanam.

Apakah pohon tersebut hidup setelah beberapa tahun? Apakah jenis yang ditanam sesuai dengan ekosistem setempat? Apakah habitat yang rusak benar-benar dipulihkan? Apakah masyarakat lokal dilibatkan? Apakah sumber kerusakan dihentikan atau justru terus berlangsung?

Kita juga perlu mengubah cara melihat tanggung jawab lingkungan. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Namun, perusahaan yang memiliki kemampuan produksi dan dampak jauh lebih besar juga harus memikul tanggung jawab yang proporsional. Jangan sampai individu diminta menanam satu pohon, sementara kerusakan ekologis dalam skala jauh lebih besar terus berjalan di tempat lain.

Penghijauan seharusnya menjadi bagian dari pemulihan, bukan penghapus dosa ekologis. Jika hutan masih terus hilang, maka solusi utama bukan memperbanyak seremoni penanaman pohon, melainkan mencegah deforestasi sejak awal. Jika ekosistem rusak, pemulihan harus dilakukan secara serius dan terukur. Jika masyarakat kehilangan ruang hidup, hak mereka juga harus dilindungi.

Pada akhirnya, lingkungan tidak membutuhkan lebih banyak foto orang memegang cangkul. Lingkungan membutuhkan perubahan cara kita memproduksi, mengonsumsi, dan mengambil sumber daya alam.

Menanam seribu pohon adalah tindakan baik. Tetapi jika di saat yang sama kita membiarkan jutaan pohon ditebang tanpa pengawasan yang memadai, maka kita sedang sibuk menghitung bibit sambil mengabaikan hutan. Dan mungkin, itulah paradoks terbesar ekonomi hari ini: pohon ditebang untuk menghasilkan keuntungan, lalu pohon ditanam untuk menghasilkan citra kepedulian.