Rakyat Dipuji Tangguh, Negara Lupa Membenahi yang Rapuh

Ketika lapangan pekerjaan sulit, rakyat didorong membuka usaha. Ketika pendapatan menurun, rakyat diminta menjadi pelaku UMKM. Ketika terkena pemutusan hubungan kerja, solusinya kembali pada pelatihan kewirausahaan. Seolah-olah setiap persoalan ekonomi dapat diselesaikan dengan satu resep: jadilah pengusaha.

UMKM memang memiliki peran penting dalam perekonomian. Usaha kecil menyediakan barang dan jasa, menyerap tenaga kerja, menghidupkan perdagangan lokal, dan menjadi sumber pendapatan bagi banyak keluarga. Karena itu, dukungan terhadap UMKM tetap penting. Namun, ada persoalan yang tidak boleh ditutup oleh narasi tentang ketangguhan tersebut: tidak semua orang yang berjualan sebenarnya sedang berwirausaha. Sebagian sedang bertahan hidup.

Seseorang yang kehilangan pekerjaan kemudian berjualan makanan secara daring karena tidak menemukan pekerjaan lain belum tentu sedang membangun bisnis dengan visi jangka panjang. Begitu pula orang yang membuka warung kecil karena pendapatan rumah tangga tidak mencukupi. Mereka mungkin disebut pelaku usaha, tetapi kondisi ekonominya bisa sangat berbeda dengan pengusaha yang memiliki modal, akses pasar, tenaga kerja, teknologi, dan ruang untuk mengembangkan bisnis.

Di sinilah narasi tentang ledakan UMKM perlu dibaca lebih hati-hati. Jumlah usaha yang besar memang dapat terlihat sebagai tanda masyarakat produktif. Tetapi jumlah tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa kualitas pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Kita perlu melihat pendapatan, produktivitas, keberlangsungan usaha, akses pembiayaan, perlindungan sosial, serta kemampuan usaha untuk berkembang.

Masalahnya, ketika kewirausahaan dijadikan jawaban utama atas persoalan pekerjaan, tanggung jawab menciptakan lapangan kerja berisiko bergeser terlalu jauh kepada individu. Padahal, tidak semua orang ingin menjadi pengusaha. Dan tidak semua orang cocok menjadi pengusaha.

Ada orang yang memiliki keterampilan sebagai teknisi, operator, perawat, guru, pekerja administrasi, pengemudi, pekerja manufaktur, peneliti, atau berbagai profesi lainnya. Mereka membutuhkan pekerjaan yang layak, bukan sekadar dorongan untuk menciptakan pekerjaan sendiri. Karena itu, negara tidak cukup hanya membangun ekosistem UMKM. Negara juga perlu membangun ekosistem pekerjaan formal yang sehat.

Pekerjaan formal yang layak berarti bukan hanya tersedianya lowongan. Ada upah yang memadai, kepastian hubungan kerja, perlindungan keselamatan, jaminan sosial, kesempatan meningkatkan keterampilan, serta ruang untuk berkembang. Industri juga harus memiliki produktivitas yang cukup agar mampu menciptakan pekerjaan dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Di titik ini, persoalannya menjadi lebih besar daripada sekadar UMKM.

Pemerintah perlu memperhatikan bagaimana investasi menghasilkan pekerjaan, bagaimana industri domestik tumbuh, bagaimana pendidikan dan pelatihan disambungkan dengan kebutuhan dunia kerja, bagaimana produktivitas pekerja meningkat, dan bagaimana usaha kecil dapat naik kelas menjadi usaha menengah. Sebab UMKM yang sehat seharusnya bukan sekadar tempat orang bertahan dari hari ke hari. Ia idealnya dapat berkembang, meningkatkan produktivitas, merekrut pekerja, masuk ke rantai pasok yang lebih besar, dan menghasilkan pendapatan yang lebih baik.

Begitu pula program kewirausahaan pemerintah. Pelatihan membuat logo, pemasaran digital, atau cara membuat konten tentu berguna, tetapi tidak cukup. Pelaku usaha membutuhkan akses modal yang masuk akal, pasar, teknologi, pendampingan, kepastian regulasi, infrastruktur, serta ekosistem yang memungkinkan produknya benar-benar terjual.

Kita perlu berhenti mengukur keberhasilan hanya dari berapa banyak orang yang diberi pelatihan atau berapa banyak UMKM yang tercatat. Pertanyaan yang lebih penting adalah: berapa usaha yang bertahan? Berapa yang tumbuh? Berapa yang mampu meningkatkan pendapatan pemilik dan pekerjanya? Berapa banyak pekerjaan layak yang tercipta?

Rakyat memang tangguh. Tetapi ketangguhan rakyat seharusnya tidak menjadi alasan bagi negara untuk membiarkan struktur ekonomi tetap rapuh.

Negara yang baik bukan negara yang terus-menerus memuji rakyat karena mampu bertahan dalam keadaan sulit. Negara yang baik adalah negara yang membenahi keadaan agar rakyat tidak harus terus-menerus bertahan. Sebab pada akhirnya, keberhasilan ekonomi bukan ketika semua orang terpaksa menjadi pengusaha. Keberhasilannya adalah ketika seseorang memiliki pilihan: membangun usaha karena melihat peluang, atau bekerja karena tersedia pekerjaan yang layak.