Menurut KBBI Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan.
Sedangkan birokrat adalah pelaku atau orang-orang yang menjalankan dan berada didalam birokrasi. Dari pengertian itu maka dapat dilihat secara garis besar bahwa birokrasi merupakan suatu sistem dan birokrat adalah mereka-mereka yang menjalankan sistem tersebut
Menelisik dari diskursus yang terjadi akhir-akhir ini, sering kali kita mendengar keluhan masyarakat tentang kinerja birokrasi pemerintahan yang masih kurang optimal. Padahal katanya Indonesia sudah memasuki era revolusi industri 4.0 atau bisa disebut dengan era disrupsi. Fasilitas yang digunakan sudah canggih akan tetapi mengapa masih banyak masyarakat yang mengeluh?
Mengapa briokrasi pemerintahan masih sering menjadi permasalahan yang tidak kunjung selesai dan seolah-olah tidak ada habisnya? Sebab apabila dilihat dari sudut pandang administratif, birokasi adalah suatu organisasi pelayanan, yang mana untuk menilai organisasi birokasi tersebut adalah dengan cara menilai performa yang mereka tampilkan ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Karena birokasi sendiri tidak memiliki keluaran berupa fisik yang dapat dinilai masayarakat secara langsung. Idealnya birokrasi adalah sebagai alat yang bermanfaat bagi pelaksanaan rasionalitas terhadap tugas-tugas administrasi untuk mencapai efisiensi, selain itu birokrasi juga memiliki fungsi sebagai alat penghubung antara Negara dengan masyarakat.
Oleh karena itu, sampai sekarang pun birokrasi menjadi alat utama dan paling dominan peranannya dalam pelaksanaan tugas-tugas Negara. Lantas apa yang membuat masyarakat masih sering mempermasalahkan prihal birokrasi di Indonesia?.
Pemerintahan dan birokrasi memiliki keterkaitan yang begitu erat. Birokrasi adalah alat Negara dalam menjalankan pemerintahan, sebelum negara dijalankan oleh birokrasi ada pemerintahan yang mengatur birokrasi.
Di era serba berkemajuan seperti ini negara tentu membutuhkan birokrasi yang modern, inovatif dan tentunya berorientasi pada masyarakat.
Birokrat yang menjalankan atau mengimplementasikan juga harus tanggap dan cekatan terhadap perubahan zaman. Membahas birokrasi dari zaman orde baru sampai era reformasi saat ini pemerintah sebenarnya sudah melakukan sesuatu yang disebut reformasi birokrasi.
Namun, dalam pelaksanaannya reformasi birokrasi ini dianggap berhasil tapi juga dianggap gagal. Beberapa faktor yang menyebabkan reformasi birokrasi di Indonesia masih dinaggap gagal. Akibatnya masih banyak masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan yang diberikan oleh birokrat kepada publik.
Kasus penggelapan dana atau sering kita sebut korupsi yang dilakukan oleh birokrat seringkali membuat masyarakat resah. Hal ini mengakibatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga semakin berkurang.
Masyarakat akan selalu beranggapan bahwa semua masalah pelayanan publik, dan kekacauan dalam birokrasi adalah karena adanya kasus korupsi itu sendiri.
Sebenarnya standarisasi yang dibutuhkan Indonesia agar birokrasinya dapat berjalan dengan baik dan semestinya adalah sebagai berikut:
(1) Adanya derajat spesialisasi tinggi artinya adalah setiap anggota birokrasi harus memiliki profesionalisme dan kecakapan teknis yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Di Indonesia derajat spesialisasi masih rendah dan pada umumnya spesialisasi diberikan masih terlalu luas sehingga wewenang yang diberikan tampak kabur dan tidak jelas, seperti contoh batas kewenangan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota/kabupaten yang terkadang masih membingungkan
(2) Struktur kewenangan bersifat hierarkis dengan batas tanggung jawab yang jelas.
(3) Hubungan anggota bersifat impersonal artinya hubungan setiap anggota harus berdasarkan fungsi terciptanya mekanisme kerja yang rapi.
(4) Cara pengangkatan pegawai berdasarkan kecakapan teknis artinya setiap anggota ditempatkan dan diberi pekerjaan sesuai bidang keahliannya sehingga dapat menciptakan produktivitas kerja yang baik, bukan karena kepentingan pribadi.
Pasalnya di Indonesia sendiri masih sering terjadi semacam pemerintahan dinasti yang mana para birokrat yang memiliki jabatan tidak akan canggung untuk mengangkat keluarganya sendiri untuk bekerja dengannya, padahal seharusnya pengangkatan anggota berdasarkan profesionalisme dan kecakapan teknis prosedur yang kompetitif.
(5) Pemisahan antara urusan dinas dengan urusan pribadi artinya setiap pekerjaan dalam birokrasi tidak boleh tersentuh oleh masalah yang bersifat personal, masalah ini yang paling susah dihilangkan di Indonesia tidak sedikit dari birokrat Indonesia yang memanfaatkan jabatan dan kewenangannya untuk memperkaya diri dan kepentingan pribadinya.
Apabila semua karakteristik birokrasi ideal Max Weber ini mampu diterapkan dengan baik di Indonesia bukan tidak mungkin penyakit yang bisa dikatakn telah ‘membudaya’ pada tubuh birokrasi seperti KKN, penyimpangan kewenangan, menggabungkan urusan dinas dengan urusan pribadi dengan klien tidak mungkin terjadi di Indonesia.
Kalaupun terjadi, pasti presentasenya dalam skala kecil karena birokrasi ideal bagaimana pun sistemnya yang menjalankan tetap manusi. Birokrasi berjalan baik tidaknya berdasarkan bagaimana perilaku birokrat yang menjalankannya. Butuh kerja sama dan perubahan pola pikir serta kinerja yang lebih baik antara birokrasi dan pemerintah agar permasalahan birokrasi di Indonesia segera teratasi dengan baik lagi.
Oleh: Suci Parassari / Mahasiswi Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang
