Persentase kontribusi sektor pertanian di dalam PDB Indonesia berada di antara 12 – 14 persen sejak tahun 2014 hingga 2020. Sektor pertanian menjadi sektor terbesar kedua setelah industri pengolahan di dalam struktur PDB Indonesia. Di samping itu, sebanyak 29,46 persen tenaga kerja Indonesia bekerja pada sektor pertanian, terbesar dari seluruh lapangan pekerjaan utama di Indonesia. Dari sana, dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia masih menggantungkan keberlangsungan hidupnya di sektor pertanian.
Namun, besarnya kontribusi sektor pertanian bagi Indonesia, tidak diikuti oleh tingkat kesejahteraan pelaku usaha pertanian. Berdasarkan data BPS tahun 2017, persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian mencapai 49,89 persen. Besarnya persentase penduduk miskin yang bekerja pada sektor pertanian menjadi fokus utama pemerintah di dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan infrastruktur pertanian.
Dalam menyusun perencanaan pembangunan di sektor pertanian. Pemerintah memerlukan data-data terkait indikator pembangunan sektor pertanian. Data tersebut dapat menjadi dasar bagi stakeholder di dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berkesinambungan. Akan tetapi, ketersediaan data pertanian di Indonesia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan data pertanian yang dibutuhkan oleh pemerintah.
Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga penyedia data di Indonesia. Salah satu data yang disediakan oleh BPS adalah data pertanian. Namun, beberapa survei pertanian yang dilakukan oleh BPS belum terintegrasi satu sama lain, sehingga menghasilkan data yang saling tumpeng tindih. Persoalan tersebut menyebabkan pengukuran data strategis pertanian seperti data supply and demand pertanian belum bisa terpenuhi.
Permasalahan lainnya berupa proses pengumpulan data di sektor pertanian. Saat ini, proses pengumpulan data masih berbasis paper (PAPI). Kelemahan di dalam menggunakan PAPI adalah membutuhkan waktu yang lama untuk tabulasi hasil pendataan. Selain itu, penggunaan PAPI juga meningkatkan non-sampling error yang disebabkan kesalahan petugas pendataan saat di lapangan.
Survei Pertanian Terintegrasi
Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan indikator-indikator yang terdapat di dalam Sustainable Development Goals (SDGs) melalui berbagai program seperti pengentasan kemiskinan, pengurangan jumlah balita gizi buruk, peningkatan kesejahteraan petani dan lainnya. Upaya-upaya tersebut dirasa masih belum optimal khususnya di sektor pertanian. Target yang hendak dicapai di dalam menyukseskan pembangunan di sektor pertanian meliputi beberapa poin, yaitu poin 2.3.1 (produktivitas tenaga kerja pertanian), poin 2.3.2 (peningkatan pendapatan petani berskala kecil), poin 2.4.1 (peningkatan penggunaan lahan pertanian berkelanjutan), poin 5.a.1.a (kepemilikan dan hak lahan pertanian), dan poin 5.a.1.b (kontribusi wanita terhadap hak kepemilikan lahan).
Untuk mewujudkan target-target yang ada di dalam indikator SDGs, pemerintah memerlukan metode pengumpulan data yang komprehensif dan terintegrasi. Metode pengumpulan data tersebut dapat menjangkau hingga level terkecil dan menghasilkan data statistik pertanian yang akurat, rinci, tepat waktu, dan murah.
Global Strategy merekomendasikan adanya Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) sebagai bagian dari Strategic Plan for Agricultural and Rural Statistics (SPARS). SITASI merupakan survei yang dapat mengintegrasikan data-data pertanian sehingga mampu memenuhi kebutuhan strategis pertanian. Pelaksanaan SITASI yang direncanakan pada tahun 2021 oleh BPS berpedoman pada Agricultural Integrated Survey (AGRIS) yang telah dilakukan oleh lembaga pangan dunian (FAO).
Survei Pertanian Terintegrasi bertujuan untuk menyamakan metodologi pengumpulan data pertanian secara internasional. Lainnya, SITASI juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan data pertanian, menjadikan dasar sistem statistik pertanian yang efisien, dan membangun survei pertanian berkelanjutan. Pemenuhan kebutuhan data pertanian meliputi minimum set of core data, pemenuhan kebutuhan data untuk perencanaan kebijakan pemerintah dalam pembangunan pertanian, dan pemenuhan kebutuhan data pertanian untuk keperluan penelitian. SITASI juga dapat digunakan sebagai monitoring dan evaluasi pencapaian target SDGs khususnya di sektor pertanian di dalam mengestimasi data pertanian pada level provinsi hingga kabupaten/kota.
Proses pengumpulan data di dalam survei pertanian terintegrasi telah memanfaatkan penggunaan teknologi, yaitu penggunaan Computers Assisted Personal Interviews (CAPI). Penggunaan CAPI dapat meminimalkan bahkan mengurangi secara signifikan tingkat kesalahan yang sering terjadi dibandingkan menggunakan PAPI. Pendataan yang dihasilkan tidak perlu lagi melalui proses editing-coding dan entri sehingga mampu mempersingkat waktu tabulasi data.
Survei pertanian terintegrasi menyasar sektor rumah tangga (termasuk petani kecil) dan sektor non rumah tangga sebagai unit analisis. Survei pertanian terintegrasi dilaksanakan selama siklus 10 tahun untuk menyediakan data berkualitas secara berkala. Proses pengumpulan data pertanian meliputi produksi pertanian (tanaman dan hewan) yang mencakup aspek ekonomi, teknis, dan sosio-demografi. Selain itu, survei pertanian terintegrasi juga mengumpulkan data tematik yang mencakup ekonomi, tenaga kerja, metode produksi dan lingkungan, serta aset peralatan mesin.
Satu Data Pertanian Indonesia
Melalui Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 mengenai Satu Data Indonesia, setiap lembaga/instansi negara saling berkoordinasi dan bersinergi di dalam menghasilkan satu data Indonesia. Begitu juga dengan satu data pertanian Indonesia, setiap instansi terkait seperti kementerian pertanian dan BPS bersama saling mendukung untuk menghasilkan data pertanian yang komprehensif dan terintegrasi.
Survei pertanian terintegrasi yang akan dilaksanakan oleh BPS pada tahun 2021 tidak hanya untuk menghasilkan ukuran indikator SDGs khususnya sektor pertanian, tetapi juga menghasilkan data pertanian berkelanjutan sebagai pemenuhan kebutuhan stakeholder baik pemerintah maupun swasta. Survei pertanian terintegrasi juga menjadi persiapan di dalam menyongsong era baru Sensus Pertanian 2023 berstandar internasional. Terakhir, proses integrasi data pertanian Indonesia dapat menjadi fondasi dasar bagi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani-petani di Indonesia serta membangun sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan.
