Skema Unbundling dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di Indonesia

I Wayan Bhayu Eka Pratama
Skema Unbundling dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di Indonesia
Kilang migas di laut milik Inpex. [inpex.com]

Jika kita bawa dalam konteks usaha Migas, unbundling adalah terpisahnya kegiatan usaha hulu dan hilir yang masing-masing diusahakan oleh pelaku usaha yang berbeda.

Suara.com - Pengaturan Usaha Migas dalam Hukum Indonesia

Politik hukum pengaturan mengenai kegiatan usaha minyak dan gas (migas) bumi di Indonesia mengalami sejarah yang cukup panjang. Hal ini dimulai dari pengaturan dalam UU Prp. Nomor 44 Tahun 1960, UU Nomor 8 Tahun 1971, kemudian barulah UU yang berlaku saat ini yakni UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).

Tidak hanya pengatura dalam UU, kegiatan usaha juga mengalami dinamika. Pasal 5 UU Migas mengatur kegiatan usaha melalui dua bagian utama, yakni kegiatan usaha hulu dan hilir. Kegiatan usaha hulu dilakukan berdasarkan Kontrak Kerja Saama (KKS) sedangkan kegiatan usaha hilir dilakukan dengan sistem perizinan.

Terkait dengan dua kegiatan usaha Migas tersebut, berdasarkan Pasal 5 UU a quo mengatur bahwa sistem usaha yang terpisah antara kegiatan usaha hulu dan juga hilir. Hal ini sering disebut dengan sistem unbundling.

Menurut Gary Fox, unbundling sejatinya merupakan salah satu model bisnis yang artinya memecah bagian-bagian usaha menjadi lebih kecil dan kemudian menghasilkan output secara terpisah. Sedangkan model bundling merupakan kebalikannya.

Jika kita bawa dalam konteks usaha Migas, unbundling adalah terpisahnya kegiatan usaha hulu dan hilir yang masing-masing diusahakan oleh pelaku usaha yang berbeda. Pengaturan demikian dapat dijumpai lebih tegas dalam Pasal 10 yang berbunyi:

(1)   Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir.

(2)   Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu.

Sehingga, dengan pembatasan yang terdapat dalam Pasal 10 tersebut, baik badan usaha dalam negeri maupun asing tidak dapat melakukan kegiatan usaha hulu dan hilir secara bersamaan.

Lebih lanjut, hal ini ditegaskan melalui pengaturan kegiatan usaha hulu dalam Pasal 13 yang menyatakan bahwa setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberikan satu Wilayah Kerja. Namun, jika terdapat lebih dari satu Wilayah Kerja, maka harus dibentuk badan hukum yang terpisah untuk masing-masing Wilayah Kerja tersebut.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS