Presiden RI, Joko Widodo atau Jokowi, menyepakati enam isu kemitraan strategis dengan Vietnam. Kesepakatan tersebut merupakan hasil pertemuan bilateral Indonesia - Vietnam yang berlangsung antara Jokowi dengan Presiden Republik Sosialis Vietnam, Nguyen Xuan Phuc. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu kebijakan luar negeri Indonesia yang penting dan utama di ASEAN.
Dikutip dari Sekretariat Kabinet, dalam sesi pertemuan bilateral kedua negara yang berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (22/12/2022), Jokowi didampingi oleh sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Menteri Perdagangan dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, dan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.
Sementara itu, dari unsur pejabat Kementerian Luar Negeri, Jokowi didampingi oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, Direktur Jenderal Asia – Pasifik dan Afrika, Abdul Kadir Jailani, dan Duta Besar RI untuk Vietnam, Denny Abdi.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam tersebut, Jokowi menekankan tentang pentingnya keberadaan Vietnam sebagai mitra strategis Indonesia di ASEAN. Kemitraan strategis kedua negara yang terjalin sejak 2013 tersebut dilakukan dalam bentuk kemitraan politik, ekonomi, pertahanan, hingga sosial – budaya. Melihat potensi kerja sama yang menjanjikan, politisi senior PDI Perjuangan tersebut menyatakan ketertarikan Indonesia untuk terus meningkatkan kemitraan strategis bilateral maupun kawasan dengan Negeri Naga Biru tersebut.
Dalam keterangan pers yang disiarkan oleh Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, ada enam isu kemitraan strategis yang disepakati oleh Jokowi dengan Vietnam. Apa saja keenam isu tersebut? Berikut ini rangkumannya.
1. Penguatan kemitraan kerja sama perdagangan bilateral dan kawasan
Masih dikutip dari Sekretariat Kabinet, Jokowi menyepakati kesepakatan bilateral yang membahas tentang upaya penguatan kemitraan kerja sama perdagangan bilateral dan kawasan. Mantan Wali Kota Solo tersebut mengungkapkan Indonesia telah mencapai target minimum keuntungan perdagangan bilateral sebesar 11,06 miliar dollar Amerika Serikat pada 2021.
“Dalam lima tahun terakhir, terdapat peningkatan perdagangan sebesar 9,77 persen. Untuk itu, kita (pemerintah Indonesia) sepakat menetapkan target baru perdagangan bilateral sebesar 15 miliar dolar AS pada tahun 2028,” kata Jokowi seperti yang dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Jokowi menambahkan Indonesia juga telah menyepakati kesepakatan bilateral dengan Vietnam berupa deregulasi aturan ekspor – impor dan penambahan kuota ekspor komoditas pertanian Indonesia ke Vietnam. Kesepakatan tersebut bertujuan untuk mempermudah masuknya komoditas ekspor produk pertanian dan buah-buahan Indonesia ke pasar Vietnam dan memperbanyak jenis komoditas yang dapat diekspor ke Vietnam.
“Indonesia meminta perhatian terhadap masih terhambatnya produk pertanian dan buah-buahan Indonesia untuk masuk ke pasar Vietnam,” ujar Jokowi.
2. Perlindungan investasi Indonesia di perusahaan BUMN, swasta, dan startup Vietnam
Dalam keterangan pers, Jokowi mengapresiasi tingginya angka kepercayaan pemerintah Vietnam terhadap komitmen perusahaan BUMN dan swasta Indonesia yang menanamkan modal di Vietnam. Jokowi menilai kepercayaan tersebut dengan menyebutkan data, di mana Indonesia menanamkan uang lebih dari 600 juta dolar Amerika Serikat ke dalam 101 proyek vital dan strategis Vietnam, baik yang dijalankan oleh perusahaan BUMN, swasta, maupun perusahaan startup yang terdaftar dan terverifikasi secara resmi di Kementerian Perencanaan dan Investasi Vietnam.
Tingginya angka tersebut membuat Jokowi meminta kepada pemerintah Vietnam untuk memberikan perlindungan terhadap para investor Indonesia, baik yang sedang atau akan berinvestasi di Vietnam.
“Saya mengharapkan penyelesaian beberapa isu yang dialami investor Indonesia, di mana nantinya dapat mendorong lebih banyak investasi baru Indonesia di Vietnam untuk masa mendatang,” ujar Jokowi.
3. Penguatan kerja sama di bidang pengembangan energi bersih dan Energi Baru Terbarukan (EBT)
Jokowi mengatakan Indonesia dan Vietnam telah sepakat untuk menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MOU) yang mengangkat tentang isu pengembangan energi bersih dan Energi Baru Terbarukan (EBT). Kerja sama di bidang energi dan sumber daya mineral tersebut berfokus pada intensifikasi pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT, seperti matahari melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), hidrogen melalui Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan pembangkit tenaga listrik berbasis teknologi smart grid.
Tidak hanya kerja sama berdasarkan prinsip Government to Government (G2G), Jokowi juga mendorong kerja sama yang berbasis prinsip Business to Business (B2B) di bidang pengembangan energi bersih dan EBT. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menyinggung tentang perkembangan kerja sama pengembangan kendaraan listrik yang sedang berjalan antara perusahaan BUMN dan swasta Indonesia dengan perusahaan BUMN dan swasta Vietnam.
“Saya juga menyambut baik rencana kolaborasi Vietnam dengan perusahaan BUMN dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, seperti PT BTM dan PT Wima untuk pemasaran motor listrik Gesit di Vietnam, Indonesia Battery Corporation (IBC) untuk investasi pada pembuatan baterai EV (electric vehicle), dan PT INKA untuk pembelian komponen bus listrik,” kata Jokowi.
4. Peningkatan konektivitas lintas udara
Berkaitan dengan rantai pasok (supply chain) barang dan jasa serta pariwisata, Jokowi menyampaikan rencana Indonesia dan Vietnam untuk mempercepat proses pembukaan kembali rute penerbangan langsung kedua negara yang masih belum normal pasca ditutup penuh sejak April 2020 akibat pandemi Covid-19.
Jokowi menuturkan pentingnya membuka kembali lalu lintas udara kedua negara untuk memperlancar arus lalu lintas barang dan jasa yang sempat terhenti. Langkah tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas rantai pasok barang dan jasa kedua negara terutama komoditas pertanian yang sifatnya vital, seperti beras, sayur-sayuran, dan buah-buahan.
Bertalian dengan hal itu, Jokowi juga ingin mengembalikan gairah pariwisata seperti sebelum merebaknya pandemi Covid-19 dengan mendatangkan lebih banyak wisatawan Vietnam ke Indonesia, begitu juga sebaliknya.
“Rute penerbangan langsung antarpusat-pusat bisnis dan pariwisata kedua negara harus direvitalisasi. Maskapai dari kedua negara diharapkan dapat memfinalisasi rencana rute penerbangan baru dari Da Nang ke Denpasar, Bali, dan Ho Chi Minh – Jakarta, maupun penambahan rute penerbangan Jakarta – Ho Chi Minh City,” tutur Jokowi.
5. Finalisasi perundingan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Di tengah menguatnya ancaman terhadap laut ZEE Vietnam, Jokowi mengatakan Vietnam tetap berkomitmen kuat dan konsisten untuk menyelesaikan perundingan bilateral dengan Indonesia. Perundingan tersebut membahas tentang penentuan titik batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kedua negara yang masih belum jelas hingga saat ini.
Perlu diketahui, penyelesaian konflik ZEE Indonesia – Vietnam didasarkan pada prinsip yang berlaku di dalam Konvensi Hukum Laut Internasional Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika, pada 10 Desember 1982.
Jokowi mengapresiasi kerja keras pihak Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Luar Negeri Vietnam yang berkaitan dengan konflik ZEE. Selama 12 tahun, kedua kementerian terus konsisten melakukan perundingan intensif untuk menyelesaikan klaim tumpang-tindih yang terjadi di laut ZEE kedua negara yang dimulai sejak 2010.
6. Penguatan kerja sama pemberantasan kejahatan transnasional di laut ZEE
Tidak hanya mengenai penentuan titik batas ZEE, Jokowi juga mengharapkan kesediaan Vietnam untuk memperkuat kerja sama perikanan dan pemberantasan kejahatan transnasional yang terjadi di laut ZEE kedua negara.
“Saya berharap kerja sama perikanan dan pemberantasan IUU [illegal, unreported, and unregulated] fishing dapat diperkuat melalui percepatan finalisasi MoU kerja sama kelautan dan perikanan,” ujar Jokowi.
