Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mendesak Prancis untuk mendorong gencatan senjata dan mengakhiri agresi Israel terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza. Ia menegaskan pentingnya peran Prancis dalam menekan agresi Israel.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh PM Shtayyeh dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna di Ramallah, Tepi Barat, Palestina pada Minggu (17/12/2023).
Melansir dari Kantor Berita Palestina Wafa, pernyataan tersebut disampaikan kepada Colonna di hadapan Menteri Luar Negeri dan Emigran Palestina Riyad Al-Malki dan Konsul Jenderal Prancis di Yerusalem, Nicolas Kassianides.
PM Shtayyeh menegaskan perlunya membuka semua perbatasan Jalur Gaza untuk memberikan bantuan medis dan bahan bakar, terutama ke wilayah utara Jalur Gaza, serta untuk memulihkan listrik dan air di wilayah tersebut.
Ia menekankan perlunya tekanan untuk menghentikan pelanggaran penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina di Tepi Barat, termasuk Yerusalem.
PM Shtayyeh juga menekankan perlunya Prancis untuk mengambil tindakan terhadap para penjajah yang memiliki kewarganegaraan ganda Prancis dan Israel.
Perdana Menteri Palestina tersebut juga menegaskan pentingnya dukungan Prancis terhadap pengakuan Negara Palestina sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ia menghargai upaya Prancis dalam menyerukan gencatan senjata baru yang sesegera mungkin dan berkelanjutan di Jalur Gaza.
PM Shtayyeh menjelaskan prioritas pemimpin Palestina saat ini yakni mencapai gencatan senjata. Ia menambahkan bahwa pembicaraan pada hari berikutnya harus mencakup solusi politik yang mencakup seluruh wilayah Palestina dan mengarah pada solusi dua negara.
Pada hari yang sama, Colonna sempat mengunjungi Desa Al-Mazraa Al-Gharbiyya, dekat Ramallah. Menteri Luar Negeri Prancis tersebut berpendapat kekerasan yang dilakukan penjajah Israel di Tepi Barat melemahkan prospek untuk mencapai solusi politik.
Mengutip dari kantor berita Wafa, Colonna mengecam kekerasan yang dilakukan oleh para pemukim Israel di wilayah tersebut.
"Ini adalah tindakan berbahaya yang melemahkan kemungkinan untuk mencapai solusi politik, serta mereka dapat mendorong perkembangan baru dan menggoyahkan Tepi Barat, dan masalah ini bukan dalam kepentingan Israel,” jelas Colonna dalam kunjungan tersebut.
