Komika Pandji Pragiwaksono membuat video terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Video tersebut berisi keresahannya terhadap sikap Jokowi dalam kontestasi pilpres 2024.
Termasuk mengenai pernyataan Jokowi yang menyebut presiden dan menteri boleh ikut kampanye dan memberikan dukungan pada salah satu paslon. Meski dalam pernyataannya Jokowi membeberkan batasan dukungan aparatur sipil tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
BACA JUGA: Kartika Putri Tak Terima Anaknya Ikut Dihina Imbas Tantang Capres Ngaji
"Bapak sekali lagi mengatakan bahwa sebagai presiden, presiden boleh menunjukkan pilihan, mendukung kepada capres, menteri juga boleh. Berseberangan dengan apa yang bapak katakan beberapa bulan sebelumnya atau mungkin beberapa tahun sebelumnya juga pernah," ungkap Panjdi dalam kanal YouTube pribadinya pada Kamis (25/1/2024).
"Bapak bikin pendapat mengatakan secara aturan hukumm boleh asal mesti cuti dan tidak pakai fasilitas negara," sambungnya.
Hal yang disorot oleh Pandji di sini yakni Jokowi menyampaikan pernyataan tersebut di samping Prabowo sebagai capres. Apalagi capres nomor 2 tersebut memberikan respons anggukan seolah membenarkan pernyataan sang presiden.
"Bapak mengatakan itu sambil senyum dengan sangat yakin, dengan salah satu paslon di belakang bapak juga ngangguk-ngangguk membenarkan ucapan bapak. Nah ini letak keresahan saya," ucapnya.
Pria 44 tahun ini kemudian membandingkan pernyataan Jokowi dengan Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon. Ia menjelaskan jika Richard Nixon pernah melontarkan pernyataan serupa dengan Jokowi yang berakhir penurunan jabatan.
"Bapak berbicara seperti itu karena bapak yakin bapak tidak melanggar aturan apa-apa,"Bapak enggak melanggar hukum dan ya kita memang bukan di eranya Richard Nixon ya Pak?" tutur Pandji.
BACA JUGA: Nagita Slavina Syok Lihat Harga Gift Singa saat Disawer Live TikTok: Siapa yang Ngasih?
"Waktu itu gara-gara Frost, waktu diwawancara sampai bilang, 'I'm saying that when a president does it, it's not illegal'. Wow seorang presiden Amerika Serikat bilang. Maksud saya kalau presiden yang ngelakuin itu enggak ilegal pada akhirnya kenapa Richard Nixon diturunkan?" imbuhnya.
Lebih lanjut, Pandji menyentil Jokowi mungkin tidak akan melakukan pelanggaran hukum. Namun, ia ragu kalau presiden Indonesia ini justru mengganti aturan agar tak terlihat seperti melanggar hukum.
"Bapak Jokowi enggak mungkinlah dalam posisi menjadi presiden melakukan sesuatu yang melanggar hukum, melanggar aturan. Lebih mungkin adalah daripada melanggar itu aturan, aturannya diganti dulu," sentilnya.
Pandji lantas mengungkit terkait perubahan aturan batasan usia wakil presiden.
"Seperti yang terjadi dengan aturan batasan usia untuk seorang menjadi wakil presiden. Hasil MKnya boleh selama pernah jadi kepala daerah atau sebuah keputusan yang sebenarnya oleh MK sudah dikatakan cacat," ujarnya.
Cek berita dan artikel yang lain di GOOGLE NEWS
