Prabowo Depak Sri Mulyani dari Kursi Menkeu, Tunjuk Purbaya Yudhi Sadewa

Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan reshuffle kabinet dengan mengganti Sri Mulyani Indrawati dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Posisinya kini diisi oleh Purbaya Yudhi Sadewa, seorang ekonom senior yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pergantian yang diumumkan pada Senin, 8 September 2025 ini sontak menjadi perhatian luas publik, pasar keuangan, dan kalangan birokrat.

Keputusan Mengejutkan di Awal Pemerintahan Prabowo

Langkah Prabowo mengganti Sri Mulyani dinilai mengejutkan banyak pihak. Sebab, Sri Mulyani sudah lama dikenal sebagai salah satu teknokrat dengan reputasi global. Ia menjabat sebagai Menkeu sejak 2016 di era Presiden Joko Widodo, bahkan sempat menjabat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Keputusan pencopotan ini diumumkan langsung oleh Presiden di Istana tanpa konferensi pers bersama Sri Mulyani. Situasi tersebut memunculkan spekulasi publik mengenai alasan pergantian.

Beberapa pengamat menilai ini adalah bagian dari strategi politik Prabowo untuk memperkuat kendali dalam pengelolaan fiskal, sementara pihak lain melihatnya sebagai upaya penyegaran di jajaran kabinet.

Pencopotan Sri Mulyani dilakukan secara langsung oleh Presiden. Tidak ada pernyataan resmi dari Sri Mulyani setelah pengumuman, namun banyak pihak menyebut ia meninggalkan jabatan dengan penuh catatan prestasi.

Profil Purbaya Yudhi Sadewa: Ekonom Senior Pilihan Prabowo

Nama Purbaya Yudhi Sadewa bukanlah sosok baru di dunia ekonomi Indonesia. Purbaya dikenal sebagai ekonom berpengalaman yang lama berkecimpung dalam riset dan kebijakan publik. Ia merupakan pendiri Danareksa Research Institute, sebuah lembaga riset ekonomi yang cukup berpengaruh pada era 1990-an hingga 2000-an.

Selain itu, Purbaya pernah menjadi Deputi I Bidang Ekonomi, Moneter, dan Keuangan di Kementerian Koordinator Perekonomian. Ia juga sempat menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Bank Mandiri sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Ketua LPS pada 2020.

Purbaya meraih gelar doktor (Ph.D) di bidang ekonomi dari Purdue University, Amerika Serikat. Dengan latar belakang akademik internasional dan pengalaman birokrasi panjang, Prabowo menilai Purbaya layak memimpin Kementerian Keuangan yang merupakan tulang punggung pengelolaan fiskal negara.

Suasana Kantor Kemenkeu Pascapergantian

Tidak hanya publik, pegawai Kementerian Keuangan pun merasakan dampak langsung dari pergantian ini. Suasana di kantor Kemenkeu pada hari pengumuman terbilang berbeda dari biasanya. Beberapa pegawai tampak kaget dan enggan memberikan komentar saat ditanya media terkait perubahan pucuk pimpinan.

Meskipun demikian, pejabat struktural di Kemenkeu menegaskan bahwa perubahan kepemimpinan tidak akan memengaruhi kinerja birokrasi. Seluruh aparatur sipil negara tetap berkomitmen menjalankan tugas sesuai aturan dan menjaga profesionalisme.

Reaksi Publik dan Dunia Ekonomi

Pergantian Sri Mulyani dengan Purbaya langsung menjadi perbincangan hangat. Banyak kalangan menilai keputusan ini sarat muatan politik. Beberapa ekonom menilai pencopotan Sri Mulyani berpotensi menimbulkan guncangan psikologis di pasar karena ia dianggap simbol stabilitas fiskal Indonesia.

Namun, ada juga pihak yang optimistis terhadap langkah Prabowo. Purbaya dianggap memiliki rekam jejak yang solid di bidang perbankan, riset, dan keuangan negara. Ia dinilai mampu melanjutkan kebijakan yang menjaga kredibilitas fiskal Indonesia, sekaligus memberikan nuansa baru sesuai visi Presiden.

Janji dan Fokus Purbaya Sebagai Menkeu Baru

Dalam pernyataannya, Purbaya berkomitmen menjaga stabilitas fiskal Indonesia. Ia menegaskan bahwa kebijakan keuangan negara harus tetap berlandaskan prinsip keberlanjutan, transparansi, dan disiplin anggaran.

Purbaya juga menekankan pentingnya meningkatkan penerimaan negara, memperkuat sistem perpajakan, serta menjaga kredibilitas Indonesia di mata investor global. Ia menyebut akan melanjutkan program-program penting yang sudah berjalan, namun dengan pendekatan yang disesuaikan dengan prioritas pemerintahan Prabowo.

Akhir Era Sri Mulyani

Dengan pergantian ini, berakhir sudah era panjang Sri Mulyani di Kementerian Keuangan. Sri Mulyani dikenal sukses menjaga stabilitas makroekonomi, menekan defisit anggaran, serta meningkatkan transparansi fiskal.

Bahkan, di tengah tekanan pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu, Sri Mulyani berhasil mempertahankan fondasi ekonomi agar tetap tangguh menghadapi krisis global. Ia juga dikenal dekat dengan berbagai lembaga internasional, seperti Bank Dunia dan IMF, yang membuat reputasinya diakui di tingkat global.

Namun, meskipun dipuji banyak pihak, Sri Mulyani juga kerap dikritik. Beberapa kalangan menilai kebijakan fiskalnya terlalu ketat, sehingga dianggap membatasi ruang fiskal pemerintah untuk belanja sosial dan pembangunan. Kritik inilah yang disebut sebagian pengamat sebagai salah satu alasan mengapa Prabowo akhirnya memilih orang baru untuk kursi Menkeu.

Dampak Politik dan Ekonomi dari Pergantian

Pergantian Menkeu di awal pemerintahan Prabowo jelas menimbulkan dampak politik dan ekonomi. Dari sisi politik, Prabowo menunjukkan bahwa ia ingin membangun tim dengan loyalitas penuh pada visi pemerintahannya.

Dengan memilih Purbaya, Prabowo diyakini menginginkan Menkeu yang bisa selaras dengan arah kebijakan fiskal yang lebih fleksibel dan mendukung program-program prioritasnya.

Dari sisi ekonomi, pasar masih menunggu langkah konkret dari Purbaya. Sejumlah analis, menilai pasar modal dan rupiah berpotensi mengalami fluktuasi jangka pendek karena faktor psikologis pergantian ini. Namun, jika Purbaya mampu menunjukkan kepastian kebijakan, kepercayaan investor diyakini bisa segera pulih.

Menanti Langkah Berikutnya

Pergantian Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa jelas menjadi momen bersejarah. Publik kini menanti bagaimana arah kebijakan fiskal Indonesia di bawah kepemimpinan baru.

Tantangan besar sudah menunggu, mulai dari defisit anggaran, pembiayaan pembangunan, hingga menjaga daya saing ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Prabowo sendiri menegaskan bahwa keputusan ini adalah bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Ia berharap Purbaya dapat mengawal kebijakan fiskal yang berpihak pada rakyat, namun tetap menjaga kredibilitas Indonesia di mata dunia.