Nelayan Kecil Merugi, Mengapa Penangkapan Ikan Ilegal Terus Merajalela?

Penangkapan ikan ilegal dalam skala industri tidak hanya mengancam stok ikan dan ekosistem laut. Aktivitas ini juga berkaitan dengan lemahnya tata kelola, rantai pasokan yang tidak transparan, hingga kerentanan nelayan dan pekerja di sektor perikanan.

Temuan tersebut disampaikan dalam studi terbaru peneliti University of British Columbia (UBC) yang mengkaji bagaimana pasar penangkapan ikan ilegal bekerja dan mengapa aktivitas tersebut terus bertahan.

“Penangkapan ikan ilegal bukanlah aktivitas pinggiran. Hal itu dipicu oleh tata kelola yang lemah, subsidi yang merugikan, struktur perusahaan yang tidak transparan, dan rantai pasokan internasional yang kompleks,” kata penulis utama studi sekaligus profesor di Departemen Geografi dan Sekolah Kebijakan Publik dan Urusan Global UBC, Dr. Philippe Le Billon, dikutip dari laman Phys, Kamis (13/8).

Studi yang diterbitkan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences dengan judul “Casting light on the workings of illegal fishing markets” itu menelusuri berbagai mekanisme yang memungkinkan hasil tangkapan ilegal masuk ke dalam rantai perdagangan makanan laut global.

Peneliti memperkirakan sekitar 8 persen hingga 15 persen tangkapan ikan liar laut global berasal dari aktivitas penangkapan ikan ilegal berskala industri. Nilainya diperkirakan mencapai US$6,2 miliar hingga US$12,2 miliar per tahun.

Menurut Le Billon, meski kemampuan mendeteksi aktivitas ilegal semakin berkembang, penegakan hukum dan akuntabilitas masih lemah. Kondisi tersebut terutama terjadi pada armada industri besar yang beroperasi jauh dari pengawasan publik.

“Penangkapan ikan ilegal tetap menguntungkan karena risikonya rendah dengan keuntungan yang tinggi,” ujarnya.

Ketika kerugian ditanggung negara pesisir

Masalah ini terlihat di sejumlah kawasan yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya laut, termasuk Afrika Barat, Asia Timur dan Asia Tenggara.

Di wilayah-wilayah tersebut, lemahnya penegakan hukum dapat berdampak langsung terhadap masyarakat pesisir yang menggantungkan kehidupan pada laut. Pada saat yang sama, hasil tangkapan ilegal dapat berakhir di pasar makanan laut berskala besar di Amerika Utara, Eropa dan Asia Timur.

“Biaya lingkungan dan sosial sebagian besar ditanggung oleh negara-negara pesisir berkembang. Sementara manfaat ekonomi mengalir ke tempat lain,” kata salah satu penulis studi, Dr. Rashid Sumaila, profesor di Institut Kelautan dan Perikanan serta Sekolah Kebijakan Publik dan Urusan Global UBC.

Karena itu, Sumaila menilai pemberantasan penangkapan ikan ilegal tidak cukup hanya dengan mengejar pelaku di lapangan.

Yang perlu dibenahi adalah sistem yang membuat aktivitas tersebut tetap menguntungkan.

“Tindakan efektif terhadap penangkapan ikan ilegal membutuhkan respons yang terkoordinasi dan berlapis,” katanya.

Bagaimana ikan ilegal masuk ke pasar?

Salah satu persoalan utama adalah rantai perdagangan makanan laut yang panjang dan kompleks.

Hasil tangkapan ilegal dapat dipindahkan dari satu kapal ke kapal lain di tengah laut. Pelaku juga dapat menggunakan dokumen palsu atau mencampurkan ikan hasil tangkapan ilegal dengan ikan yang diperoleh secara legal.

Cara-cara tersebut membuat asal-usul ikan semakin sulit dilacak ketika hasil tangkapan tiba di pelabuhan dan masuk ke rantai pasokan.

Teknologi seperti satelit dan kecerdasan buatan memang telah digunakan untuk memantau aktivitas kapal. Namun, teknologi tersebut belum sepenuhnya mampu menutup celah pengawasan.

Perbedaan aturan antarnegara menjadi salah satu kendala. Penegakan hukum juga dapat terhambat oleh kepentingan ekonomi dan politik, terutama ketika aktivitas perikanan melibatkan perusahaan dan jaringan perdagangan lintas negara.

Solusinya bukan hanya teknologi

Para peneliti mendorong sejumlah langkah untuk memperkuat tata kelola perikanan global.

Kapal, misalnya, dapat dilengkapi dengan perangkat pemantauan elektronik yang memungkinkan posisi dan aktivitasnya dipantau secara real-time. Pemeriksaan kapal asing di pelabuhan juga perlu diperkuat untuk memastikan hasil tangkapan yang dibawa bukan berasal dari aktivitas ilegal.

Transparansi mengenai pemilik sebenarnya dari perusahaan dan kapal perikanan juga diperlukan. Langkah ini dapat mempersempit ruang bagi pelaku untuk menyembunyikan identitas dan menghindari pertanggungjawaban hukum.

Namun, penguatan pengawasan tidak boleh mengorbankan nelayan skala kecil.

Masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut perlu mendapatkan ruang dan perlindungan dalam tata kelola perikanan. Keterlibatan mereka dalam pengaturan wilayah tangkap dan pengelolaan sumber daya laut juga dapat menjadi bagian dari upaya tersebut.

Dukungan finansial pun dapat diarahkan untuk mendorong praktik perikanan yang legal dan lebih ramah lingkungan.

Sejumlah perkembangan menunjukkan adanya perubahan dalam tata kelola perikanan global, antara lain melalui pengesahan kebijakan subsidi perikanan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), pemberlakuan Perjanjian Laut Lepas, serta bergabungnya China dalam Port State Measures Agreement (PSMA).

Namun, para peneliti menilai berbagai upaya tersebut masih menghadapi tantangan, termasuk penolakan terhadap kesepakatan dan kebijakan baru.

“Untuk mendukung perubahan ini menjadi aksi nyata, individu dan masyarakat sipil harus tanpa henti mendorong pemerintah dan bisnis untuk mengatasi penangkapan ikan ilegal,” kata Sumaila.

Dampaknya melampaui kerusakan laut

Dampak penangkapan ikan ilegal pada akhirnya tidak berhenti pada berkurangnya stok ikan.

Aktivitas tersebut dapat mengurangi pendapatan pemerintah dan masyarakat pesisir, memperburuk kerawanan pangan dan gizi, serta meningkatkan risiko pelanggaran hak pekerja di sektor perikanan.

Le Billon memperkirakan puluhan ribu awak kapal secara global berada dalam risiko kerja paksa, terutama mereka yang bekerja di kapal yang beroperasi jauh dari pengawasan.

Dengan demikian, penangkapan ikan ilegal dapat dilihat sebagai persoalan yang berada di persimpangan antara lingkungan, ekonomi, tata kelola dan hak pekerja.

Selama rantai pasokan makanan laut masih sulit dilacak, kepemilikan kapal dan perusahaan tidak transparan, serta aturan antarnegara tidak berjalan selaras, ikan hasil tangkapan ilegal akan tetap memiliki jalan menuju pasar global.

Karena itu, menurut studi tersebut, persoalan utamanya bukan hanya bagaimana menangkap kapal yang melakukan pelanggaran, tetapi bagaimana mengubah sistem yang membuat penangkapan ikan ilegal tetap menguntungkan.

Penulis: Chairunisa