Rakyat vs Aparat: Buah Pahit Adu Domba Penguasa?

Ketegangan antara rakyat dan aparat kembali mencuat ke permukaan setelah aksi demo besar-besaran di Jakarta pada 25 dan 28 Agustus 2025. Dalam aksi yang seharusnya menjadi saluran aspirasi damai, terjadi bentrokan hebat antara massa demonstran dan aparat keamanan.

Ribuan orang yang terdiri dari buruh, pelajar, dan masyarakat umum turun ke jalan memprotes gaji dan tunjangan anggota DPR yang dianggap tak masuk akal di tengah kesulitan ekonomi rakyat.

Namun alih-alih didengar, aspirasi rakyat justru dihadapkan dengan respons keras dari aparat. Polisi membubarkan massa menggunakan gas air mata, semprotan air, dan water cannon. Massa membalas dengan melempar batu, botol, bahkan bom molotov.

Suasana berubah menjadi medan konflik terbuka, menggambarkan relasi yang semakin renggang antara rakyat dan aparat dalam konteks penanganan demo.

Kemudian pada aksi 28 Agustus, demo semakin meluas. Selain isu gaji DPR, massa juga membawa tuntutan terkait upah minimum dan penghapusan sistem outsourcing. Massa yang mayoritas berasal dari kalangan buruh dan pelajar, menunjukkan keresahan yang mendalam terhadap kebijakan negara.

Sayangnya, respons aparat kembali keras. Bentrokan fisik tidak terhindarkan, dan sejumlah fasilitas publik mengalami kerusakan. Kericuhan berlangsung dari pagi hingga malam di sekitar Gedung DPR, kawasan Gelora Bung Karno, hingga Pejompongan.

Puluhan demonstran terluka, beberapa ditangkap, bahkan ada yang masih di bawah umur. Aparat dan TNI dikerahkan dalam jumlah besar untuk mengendalikan situasi, tetapi pendekatan kekerasan memperburuk keadaan. Bukannya meredam, pendekatan represif justru memperuncing konflik antara warga negara dan penegak hukum.

Situasi ini memperlihatkan bahwa demo bukan lagi sekadar ajang penyampaian aspirasi, melainkan berubah menjadi pertarungan terbuka antara dua kekuatan, yakni rakyat yang menuntut hak dan aparat yang menjaga kepentingan kekuasaan.

Pertanyaan yang muncul, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari situasi ini?

Rakyat vs Aparat, Upaya Adu Domba dan Pengalihan Kemarahan

Tragisnya, di balik bentrokan ini muncul insiden memilukan yang memperkuat dugaan adanya skenario adu domba antara rakyat dan aparat. Menurut laporan Antara News, seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan tewas setelah terlindas kendaraan taktis Brimob.

Kejadian ini menyulut gelombang kemarahan baru dari masyarakat, bukan lagi kepada DPR, melainkan kepada aparat itu sendiri.

Publik pun ramai menuntut keadilan atas kematian Affan. Alih-alih menyelesaikan tuntutan utama demo, fokus massa kini beralih ke perlakuan aparat di lapangan. DPR yang semula menjadi sasaran utama protes, kini seolah menghilang dari sorotan.

Ini memperkuat spekulasi bahwa kekacauan dalam demo dimanfaatkan oleh elite politik untuk mengalihkan kemarahan rakyat kepada aparat. Aparat keamanan berdiri di posisi yang serba salah, kini menjadi kambing hitam dari kemarahan publik.

Mereka berada di garis depan, berhadapan langsung dengan demonstran, tetapi perintah dan kebijakan yang mereka jalankan datang dari atas. Sementara itu, para penguasa terlihat tenang, seolah tak lagi menjadi bagian dari masalah utama.

Apa yang seharusnya menjadi titik tekan perjuangan rakyat kini bergeser. Fokus masyarakat yang semula pada kebijakan DPR dan ketimpangan ekonomi, berubah menjadi perlawanan terhadap aparat. Polarisasi ini tentu berbahaya karena menciptakan jurang lebih dalam antara rakyat dan penegak hukum, tanpa menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya.

Dalam konteks yang dimaksud, muncul kekhawatiran bahwa aksi kekerasan dalam demo tidak murni lahir dari konflik horizontal, melainkan ada peran elite yang menyulut dan memanfaatkan situasi untuk kepentingan politik. Ketegangan sengaja dibiarkan membesar agar opini publik terpecah, dan arah kemarahan masyarakat bergeser dari parlemen ke jalan.

Yang jadi korban tetap rakyat. Baik sebagai demonstran yang mengalami kekerasan, maupun sebagai aparat yang hanya menjalankan tugas di bawah tekanan sistem. Sementara itu, penguasa tetap duduk di kursi empuk, tidak tersentuh, tidak terdampak langsung oleh konflik di lapangan.