Ketika Oposisi Mati, Akademisi Turun Gunung: Lahirkan Kabinet Bayangan Demi Selamatkan Demokrasi

Kabinet Bayangan resmi dideklarasikan oleh lima belas akademisi dan peneliti di Jakarta pada Senin (27/7/2026) sebagai bentuk koalisi masyarakat sipil. Mereka menilai bahwa fungsi check and balances, yakni peran pengawasan terhadap kabinet rezim saat ini sudah tidak berjalan. Meritokrasi yang hancur lebur di negeri ini akibat kartelisasi politik justru menghasilkan pejabat publik yang inkompeten. Maka dari itu, kabinet ini hadir agar fungsi kontrol tersebut tetap berjalan.

Jika kita melihat dinamika politik saat ini, fungsi kontrol pengawasan memang benar-benar melemah. Hal ini disebabkan oleh para anggota DPR sebagai wakil rakyat yang mulai mendapatkan keuntungan berupa posisi di kabinet hingga hilangnya partai oposisi. Terlebih lagi, posisi presiden didukung oleh hampir semua partai politik sehingga sebagian besar partai juga ikut menikmati program presiden melalui kepemilikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut saya, ketika fungsi kontrol ini melemah di parlemen, maka pertahanan terakhir kita semua ada pada media-media nasional yang independen. Alih-alih sebagian besar partai politik masuk ke dalam kabinet pemerintahan dengan alasan bekerja sama, hasilnya adalah oposisi lenyap seketika di negeri ini. Oleh sebab itu, pemerintah saat ini diibaratkan seperti kapal tanpa nakhoda yang kehilangan arah dan cenderung membuat kebijakan secara spontan. 

Menolak Bungkam di Hadapan Penguasa

Demonstrasi yang digelar masif di era pemerintahan hari ini justru telah membuktikan bahwa oposisi telah hancur lebur. Penguasa hari ini sudah berkumpul menjadi satu kesatuan yang utuh, sementara rakyat yang tidak memegang alat kekuasaan hanya bisa bersorak menuntut keadilan dan kesejahteraan di jalanan. Ironisnya, di saat rakyat mengkritik program maupun kebijakan, penasihat di kabinet justru mengatakan bahwa pemerintah juga berhak mengkritik balik.

Jaminan timbal balik atas pajak yang kita bayarkan setiap hari justru diabaikan. Pemerintah kini seakan-akan seperti kacang lupa kulitnya. Saya merasa rakyat berhak mengkritik pemerintah, baik disertai solusi atau tidak. Sebab rakyatlah yang telah menggaji mereka—rakyat yang membayar pajak belum tentu memiliki gelar sarjana—bahkan di antara mereka pun juga masih sulit hidupnya. Lantas beginikah cermin pejabat publik kita yang sudah mapan tapi hanya ingin merasa enaknya saja?

Pejabat publik yang katanya pintar, cerdas, dan bergelar sarjana itu mungkin menutup mulut, tetapi rakyat di negeri ini sejatinya tidak bodoh dan buta akan kondisi yang sedang terjadi di negara ini. Saya yakin bahwa gelar sarjana yang pejabat publik miliki tidak akan berguna apabila mereka tidak memberi manfaat kepada sesamanya. Sebaliknya, jika membawa manfaat untuk kepentingan rakyat maka bangsa ini tidak akan jauh dari kata sejahtera.

Sudah waktunya kita sebagai kontributor pajak tidak lagi tutup mulut hanya karena memaklumi setiap keputusan yang disahkan. Negara kita tidak kekurangan orang jenius, tetapi kekurangan orang yang konsisten dan jujur akan pendiriannya. Buktinya, koruptor di negeri ini lebih banyak didominasi oleh orang-orang yang berpendidikan. Data KPK menyebutkan bahwa sebanyak 84 persen koruptor justru berlatar belakang sarjana. 

Nalar Pakar untuk Benteng Pengawasan Kebijakan

Dengan hadirnya akademisi dan pakar di Kabinet Bayangan ini, kritik tidak lagi hanya berdasar pada kemarahan atau kekesalan saja yang berakhir pada makian, melainkan kehadiran kabinet tersebut menjadi bukti bahwa oposisi tidak akan pernah punah. Berbagai kritik yang ditujukan kepada pemerintah kini memiliki kalkulasi data, riset, hingga formulasi kebijakan alternatif berbasis kompetensi sebagai argumen tandingan yang berbobot secara ilmiah. 

Kontrol publik ini perlu diapresiasi. Lahirnya kabinet tersebut menjadi tanda bahwa nalar, keahlian, dan integritas akademis masih berjalan di negeri ini. Tidak semua orang yang berpendidikan tinggi termasuk orang-orang yang gila terhadap jabatan karena tentunya masih ada segelintir akademisi yang lebih memilih setia berdiri bersama rakyat, menjaga nalar sehat, dan berani menolak menjadi bagian dari oligarki yang merusak tatanan demokrasi.

Sudah saatnya kita mengawal gerakan masyarakat sipil ini demi memastikan bahwa kebijakan publik tidak lagi lahir dari kesewenang-wenangan spontan, melainkan dari kalkulasi yang matang untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Sebab pada akhirnya, negara ini didirikan untuk melayani seluruh warga yang membayar pajak, bukan sekadar memanjakan segelintir pejabat yang hanya ingin merasa enaknya saja.