Rangkap Jabatan, Angga Raka Prabowo Dibela Akademisi

Angga Raka Prabowo tengah menjadi sorotan publik setelah resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Namun, ia menegaskan tetap akan menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi). 

Setelah prosesi pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu lalu, Angga menegaskan komitmennya untuk tetap mendampingi Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafidz. Menurutnya, jabatan Wamen Komdigi dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah justru saling melengkapi.

“(Masih) di Wamen Komdigi, karena fungsi di Wamen Komdigi masih di komunikasi publik. Ada juga di bawahnya kita mengkoordinasikan lembaga penyiaran, lembaga komunikasi publik, jadi intinya itu perkuatan di bidang komunikasi,” kata Angga sebagaimana diungkap Antara News, Kamis (18/92025).

Ia menambahkan bahwa sebagai Wamen Komdigi dirinya memang sudah terbiasa mengoordinasikan lembaga penyiaran dan komunikasi publik. Dengan demikian, peran sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dianggap sejalan dan tidak menimbulkan benturan kepentingan.

Menurut Angga, lembaga yang kini dipimpinnya bukanlah lembaga non-struktural yang bertentangan dengan posisinya sebagai wakil menteri.

"Kan dikatakan setingkat kementerian itu bukan lembaganya, karena ini kan lembaga non-struktural. Makanya saya tetap posisinya sebagai Wamen Komdigi, merangkap sebagai Badan Komunikasi Pemerintah,” imbuhnya.

Jabatan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sebelumnya dipegang oleh Hasan Nasbi. Kini, posisi tersebut dipercayakan langsung oleh Presiden Prabowo kepada Angga Raka Prabowo untuk memperkuat strategi komunikasi negara.

Dukungan dari Akademisi

Menariknya, keputusan Presiden dan sikap Angga mendapat pembelaan dari kalangan akademisi. Dosen komunikasi Universitas Dian Nusantara, Dr. Algooth Putranto, menyebut rangkap jabatan yang diemban Angga tidak perlu dipersoalkan selama masih berada dalam lingkup yang sama.

“Selama masih dalam rumpun pekerjaan yang sama, yaitu komunikasi, rangkap jabatan ini seharusnya tidak menjadi masalah,” ujarnya, Jumat (19/9/2025) di Jakarta.

Algooth menilai justru penunjukan ini menjadi tanda keseriusan pemerintah dalam memperkuat kualitas komunikasi publik. Menurutnya, sinergi posisi yang diemban Angga akan memudahkan konsolidasi strategi komunikasi pemerintah.

Ia melanjutkan, “Justru ini bisa dilihat sebagai bukti bahwa Presiden benar-benar serius untuk meningkatkan komunikasi pemerintah saat ini."

Menurutnya, dalam konteks komunikasi pemerintahan modern, efisiensi dan koordinasi adalah kunci utama. Dengan menempatkan beberapa fungsi komunikasi di bawah satu kepemimpinan, pemerintah diyakini bisa menyampaikan pesan lebih konsisten dan mudah dipahami masyarakat.

Algooth juga menyinggung praktik terbaik di berbagai negara maju yang menerapkan manajemen komunikasi serupa. Dengan begitu, langkah ini tidak sekadar rangkap jabatan, tetapi justru penerapan strategi komunikasi yang efektif.

Langkah ini dianggap sebagai wujud pengabdian sekaligus tanggung jawab moral untuk menjalankan tugas komunikasi pemerintah secara maksimal tanpa beban tambahan.

Dengan adanya dukungan akademisi serta kejelasan fungsi yang saling melengkapi, rangkap jabatan Angga Raka Prabowo bisa dilihat sebagai strategi memperkuat koordinasi komunikasi nasional. Kini, masyarakat tinggal menunggu bagaimana implementasi sinergi tersebut dalam praktik nyata.