Buku berjudul ‘Song of A Citizen, Nyanyian Rakyat’ adalah buku tentang suara dan gejolak rakyat yang menginspirasi pembaca untuk bertindak yang sama demi perbaikan. Kalau nyanyian ini dikelola dengan baik oleh pemangku yang berkepentingan, niscaya Indonesia bisa menjadi negara yang lebih baik.
Abdul Aziz, penulis buku ini, berhasil menjadi anggota DPD RI Provinsi Sumatra Selatan setelah berada pada posisi keempat perolehan suara terbanyak hasil pemilu legislatif DPD RI daerah pemilihan Sumatra Selatan periode 2009-2014 dan 2014-2019. Dia berjuang dalam menyerap aspirasi masyarakat Sumsel dan Nasional pada umumnya untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik.
Irman Gusman, dalam kata sambutan buku ini, menyatakan buku yang bertajuk ‘Song of A Citizen, ini menggambarkan bagaimana beliau (Abdul Aziz) menangkap suara rakyat yang diibaratkan sebagai sebuah nyanyian. Barangkali pada suatu saat nyanyian rakyat itu terdengar sumbang karena adanya social discontet yang diakibatkan oleh faktor ekonomi maupun sosial, tapi semua itu tetaplah sebuah nyanyian. Nyanyian yang harus ditangkap, “dinikmati” dan diwujudkan oleh seorang senator.
Tema yang dibahas dalam buku beragam. Salah satunya mengenai pembangunan poros maritim, mencegah pencurian ikan. Jadi, kesemrawutan pengelolaan kekayaan laut negeri yang luas ini menjadi sorotan karena presiden Joko Widodo ingin membangun poros maritim. Sebetulnya pencurian kekayaan laut Indonesia, terutama ikan, telah berlangsung lama.
BACA JUGA: 5 Fakta Menarik Festival Walpurgis Night, Festival Para Penyihir!
Berbagai modus telah dilakukan, antara lain kapal asing masuk di Indonesia dengan menangkap ikan tanpa izin. Meskipun berizin untuk satu kapal tetapi digunakan untuk beberapa kapal secara bebarengan. Modus lain lagi misalnya kapal ikan tidak membongkar semua tangkapan ikan di Indonesia. Cara seperti ini membuat negara dirugikan. Karena semestinya ikan ini dapat memakmurkan nelayan, malah raib dicuri oleh orang asing (hlm. 49-50).
Tema lain yang menarik disimak dalam buku ini yakni terkait musyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi, sesuai dengan demokrasi Pancasila, masyarakat mengutamakan musyawarah dalam pembuatan keputusan. Dalam musyawarah tersebut ditekankan untuk saling menghargai. Namun budaya arif ketimuran tersebut kini mulai luntur. Yang terjadi malah pemaksaan kehendak, bersitegang urat leher dan berdebat dalam menyampaikan pendapat dan saling melecehkan, serta menjatuhkan pribadi seseorang.
Hal-hal seperti ini telah menjadi tontonan menarik di layar kaca dan media lain. lihat saja pemilihan DPR yang diborong oleh Koalisi Merah Putih di awal Oktober 2014. Mereka membuat kegaduhan politik dengan tak mengindahkan norma etika ketimuran (hlm. 13).
Tema-tema lain yang dibahas dalam buku terbitan Elex Media Komputindo (2015) ini masih banyak. Antara lain tentang pesta demokrasi semu, rekayasa Pemilu, menyiasati politik uang, subsidi bahan bakar minyak, dan sebagainya. Buku ini bagus dibaca dan dijadikan sebagai bahan introspeksi bersama.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS
Baca Juga
Artikel Terkait
Ulasan
-
Kejujuran yang Diadili: Membaca Absurditas dalam 'Orang Asing' karya Albert Camus
-
Review Never Back Down (2008): Film dengan Latar Belakang Seni Bela Diri Campuran!
-
Kejamnya Label Sosial Tanpa Pandang Umur di Novel 'Dia yang Haram'
-
Tanah Gersang: Kritik Tajam Mochtar Lubis Tentang Moral di Ibukota
-
Drama China You Are My Hero: Ketika Medis dan Militer Bertemu
Terkini
-
Topeng Arsenik di Pendapa Jenggala
-
Dihubungi John Herdman, Peluang Tampil Sandy Walsh di Timnas Kian Besar?
-
Veda Ega Pratama Debut Moto3: Seberapa Besar Peluangnya Melaju di MotoGP?
-
Preppy Hingga Street Style, Intip 4 Ide OOTD Layering ala Shin Eun Soo Ini!
-
Fetisisme Kesibukan: Saat Lelah Menjadi Simbol Status Sosial