Kepemimpinan merupakan konsep yang sangat penting dalam kegiatan berorganisasi untuk menciptakan lingkungan yang efektif dan efisien. Pemahaman yang demikian juga terjadi di lingkup organisasi publik yang mana memiliki peran besar dalam memberikan pelayanan publik untuk masyarakat. Pada dasarnya, konsep kepemimpinan ini terdapat di setiap organisasi sektor publik, Kementerian Keuangan misalnya.
Seperti yang kita ketahui, Kementerian Keuangan saat ini dipimpin oleh seorang Menteri Keuangan, yaitu Sri Mulyani. Sri Mulyani merupakan seorang yang pemimpin yang patut dijadikan panutan karena keberhasilannya dalam memimpin Kementerian Keuangan saat ini.
Sosok Pemimpin Perempuan yang Tangguh
Sebagai seorang perempuan, tidak menghalangi Sri Mulyani untuk menjadi seorang pemimpin di tengah masih adanya stigma negatif tentang sosok perempuan sebagai pemimpin. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya pada 21 Desember 2020, beliau menyatakan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin tidak dapat dikatakan mudah, terlebih lagi sebagai seorang perempuan karena dalam perjalanannya akan ada banyak hal yang diuji dan bisa jadi apa yang direncanakan tidak sesuai dengan apa yang kelak akan dihadapkan. Namun, hal yang demikian bukan menjadi alasan untuk menyerah.
Sri Mulyani juga pernah mengatakan di suatu acara daring dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional bahwa untuk menjadi seorang pemimpin, harus memiliki modal sensitifitas pada lingkungannya. Beliau menambahkan sebagai seorang leader, harus memiliki kepedulian dan keinginan untuk melakukan sesuatu yang dapat membantu orang lain karena tidak ada alasan untuk tidak melakukan apa-apa.
Sosok Sri Mulyani dikenal dengan sederet penghargaan dan kinerjanya yang optimal dalam memimpin Kementerian Keuangan. Dengan demikian, beliau dapat menjadi gambaran kuat dan inspirasi bagi generasi muda bahwa siapapun dapat menjadi seorang pemimpin terlepas dari gender. Beliau terus memberikan dorongan bagi kaum perempuan untuk menjadi pemimpin dan memberikan perubahan.
Peran Penting sebagai Seorang Pemimpin
Seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk membawa organisasinya untuk mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien. Menurut Nanus (2001:95), Komariah (2003:93), dan Sujatno (2008:62) terdapat empat peran penting untuk mewujudkan kepemimpinan yang efektif, yaitu penentu arah, agen perubahan, juru bicara, dan pelatih. Keempat hal ini tecermin dari kinerja yang dilakukan Sri Mulyani selama menjadi Kementerian Keuangan.
Sebagai seorang pemimpin menandakan perlunya peran sebagai penentu arah dengan segala pertimbangannya terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi tersebut. Hal ini tergambar dari bagaimana langkah-langkah yang dijalankan Kementerian Keuangan dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 yang fokus kebijakannya ditujukan untuk keselamatan rakyat Indonesia.
Sebagai agen perubahan yang harus dapat mengantisipasi perubahan yang ada, memicu Sri Mulyani untuk terus bergerak dengan beradaptasi melalui perubahan-perubahan untuk mengatasi tantangan nyata yang dihadapinya. Merujuk pada pernyataan Sri Mulyani di acara 'Indonesia Sustainable Development Day' yang diselenggarakan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tahun ini, terdapat dua tantangan yang harus dihadapi pada saat ini, yaitu pandemi dan isu perubahan iklim. Dengan demikian, beliau mengajak seluruh jajaran stakeholder untuk bekerja sama dalam merumuskan program dan kebijakan untuk menghadapi tantangan yang sangat kompleks ini.
Tidak dimungkiri lagi bahwa perannya sebagai Menteri Keuangan membawa beliau sebagai seorang juru bicara dan sekaligus pelatih di Kementerian Keuangan. Hal ini tampak pada tiap-tiap acara, baik acara Kementerian Keuangan maupun bukan, bahwa beliau kerapkali sebagai pemimpin dalam pertemuan dan narasumber di banyak acara, misalnya seperti saat melakukan pidato di hadapan DPR untuk memaparkan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) pemerintah untuk 2022 pada bulan Mei lalu.
Manajemen Risiko
Setiap perjalanan organisasi dalam melakukan kegiatannya demi mencapai tujuan, pasti dihadapkan oleh berbagai macam tantangan yang berasal dari internal dan eksternal organisasi tersebut. Dalam rangka meminimalisasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, diperlukannya konsep manajemen risiko.
Manajemen risiko merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk mencegah perkiraan risiko yang kelak akan terjadi. Oleh karena itu, diperlukannya proses mengidentifikasi, mengukur, dan memastikan risiko. Selain itu, diperlukan juga sebuah strategi untuk merealisasikannya.
Salah satu bentuk upaya manajemen risiko yang dilakukan Kementerian Keuangan dibawah kepemimpinan Sri Mulyani adalah upaya terkait pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan. Korupsi merupakan salah satu sumber risiko internal organisasi. Oleh karena itu, Sri Mulyani menyampaikan pentingnya konsep tiga lapis pertahanan (three lines of defense) dalam menciptakan integritas di Kementerian Keuangan.
Konsep manajemen risiko ini terdiri dari pertahanan pertama (first line of defense) yang merupakan pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan, pertahanan lapis kedua (second line of defense) sebagai sistem kepatuhan internal di tiap-tiap unit kerja, dan pertahanan lapis ketiga (third line of defense) yang mana Inspektorat Jenderal (Itjen) sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Kepemimpinan Transformasional
Sebagaimana yang kita pahami, untuk menjadi seorang pemimpin memerlukan kemampuan untuk dapat beradaptasi dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Pemahaman ini juga sejalan dengan pemahaman mengenai kepemimpinan transformasional.
Bass dalam Gibson (1997: 86) menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional adalah kemampuan untuk memberi inspirasi dan memotivasi pengikut untuk mencapai hasil-hasil yang lebih besar dari pada yang direncanakan secara orisinil dan untuk imbalan internal. Dengan demikian, dapat memberikan acuan untuk anggota lain agar bekerja sama untuk mencapai target yang diinginkan.
Perubahan-perubahan besar telah banyak terjadi di Kementerian Keuangan, salah satunya adalah dengan terwujudnya reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Reformasi birokrasi diperlukan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, serta sebagai upaya Kementerian Keuangan dalam beradaptasi dengan lingkungan.
Reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan pada saat ini sedang memasuki periode yang kelima (sejak tahun 2019 hingga saat ini), yaitu transformasi digital. Kepemimpinan yang dilakukan oleh Sri Mulyani dalam melanjutkan perjuangan reformasi birokrasi diawali dengan melakukan reformasi birokrasi dalam struktur organisasi pada tahun 2019 silam.
Pada saat itu, Kementerian Keuangan melaksanakan pelantikan sebanyak 204 Pejabat Eselon II, III, dan IV serta Pejabat Fungsional pada beberapa unit Eselon I. Dari 179 pejabat yang dilantik di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal (BKF), terdapat 112 Pejabat Struktural yang sebelumnya menduduki jabatan Eselon III dan IV, beralih jabatan menjadi Pejabat Fungsional Analis Kebijakan. Hal ini dilakukan agar organisasi semakin ramping, tetapi efektif dan sebagai perwujudan reformasi birokrasi sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo.
Kepemimpinan Era Digital
Tidak dapat dimungkiri lagi bahwa perkembangan teknologi dan informasi pada saat ini semakin pesat. Perkembangan yang cepat dan masif ini memicu para pemimpin di sektor publik untuk terus melakukan perubahan dan menyesuaikan diri dalam memberikan pelayanan publik. Dengan demikian, digital leadership semakin diperlukan untuk menciptakan lingkungan organisasi dengan penekanan dan fokus yang baru.
Hal yang serupa juga dilakukan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam memimpin Kementerian Keuangan. Sesuai dengan konsep reformasi birokrasi yang saat ini sedang dalam periode kelima, transformasi digital, beliau melakukan berbagai langkah untuk memaksimalkan peluang agar periode ini dapat berhasil.
Sri Mulyani menyatakan bahwa pandemi saat ini dapat menjadi momentum untuk melakukan transformasi digital dan dapat menjadi salah satu jalan bagi Indonesia agar dapat bangkit. Kementerian Keuangan menggunakan Enterprise Architecture (EA) sebagai alat utama untuk menuju Kementerian Keuangan yang berbasis digital yang ditujukan untuk membantu perencanaan strategis organisasi agar mencapai visi dan misinya. Periode ini menjadi peluang untuk meningkatkan nilai pelayanan dan menciptakan efisiensi di Kementerian Keuangan.
Referensi:
Gautama, L. R. (2019, Desember 3). Wujud Nyata Reformasi Birokrasi di Kementerian Keuangan. Retrieved from setjen.kemenkeu.go.id: https://setjen.kemenkeu.go.id/in/post/wujud-nyata-reformasi-birokrasi-di-kementerian-keuangan
IMPLEMENTASI PERAN KEPEMIMPINAN DENGAN GAYA KEPEMIMPINAN MENUJU KESUKSESAN ORGANISASI. (2012). JURNAL ACADEMICA Fisip Untad VOL.04 No. 01, 783-798.
Kemenkeu. (2019, Desember 9). Cegah Korupsi, Kemenkeu Terapkan Tiga Lapis Pertahanan. Retrieved from www.kemenkeu.go.id: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/cegah-korupsi-kemenkeu-terapkan-tiga-lapis-pertahanan/
Kemenkeu. (2021, November 10). Menkeu Ingatkan Dua Tantangan Ini: Pandemi dan Perubahan Iklim. Retrieved from www.kemenkeu.go.id: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-ingatkan-dua-tantangan-ini-pandemi-dan-perubahan-iklim/
Kemenkeu. (n.d.). Profil Reformasi Birokrasi. Retrieved from www.kemenkeu.go.id: https://www.kemenkeu.go.id/transformasi-kelembagaan/profil-reformasi-birokrasi/
