Cuitan Ganjar Pranowo pada Kamis, 20 Juli 2023 di Twitter lalu segera menjadi viral tak lama setelah cuitan itu dibuat. Dalam cuitannya Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan jika ia dan Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat sebagai walikota Solo berencana untuk menggelar konser K-Pop di Solo.
"Mas @gibran_tweet tadi bilang pengen bikin konser Kpop di Solo. Tapi masih bingung mau undang siapa. Kamu punya ide?" tulisnya yang kemudian menuai pro dan kontra dari warganet.
Bahkan belum sampai sehari, unggahan tersebut telah disukai lebih dari tiga ribu kali dan dibanjiri ribuan komentar. Banyak dari komentar tersebut adalah kritik dari penggemar K-Pop yang tak ingin K-Pop dijadikan agenda politik.
Seperti yang kita semua tahu, masyarakat Indonesia saat ini tengah diselimuti suasana pesta politik berupa pemilihan presiden yang akan diselenggarakan tahun depan. Ganjar Pranowo sendiri dikabarkan merupakan seorang calon presiden yang diusung partai PDIP, pengumumannya sebagai calon presiden telah diungkapkan sejak 21 April 2023 oleh ketua umum partai.
Maka tak berlebihan jika para penggemar K-Pop merasa resah apabila konser K-Pop yang direncanakan tersebut diadakan pada tahun-tahun politik seperti sekarang ini, K-Popers khawatir ada agenda politik yang terselip dalam konser tersebut.
Keresahan tersebut terlihat jelas dalam balasan unggahan cuitan tersebut.
"Don't bring K-Pop on your political agenda, sir....." kata pengguna akun @LittleWolf****
K-Popers juga menjelaskan dan mengingatkan Ganjar Pranowo perihal kebiasaan para artis Korea di tahun politik.
"Idol dan selebritis di Korea Selatan pas musim politik tuh sebisa mungkin ga ikut-ikutan politik. Bahkan pakai baju warna merah atau biru (yang lambangin kedua partai terbesar di sana) tuh mereka hati-hati bgt," tutur pemilik akun @tang_****
"Sumpah ya di koreanya aja artis k-pop pada hati-hati banget pas masa pemilu jangan sampai mereka terafiliasi sama partai apapun, sesimpel ga pake baju merah/putih/biru selama masa kampanye, eh di sini malah dijadiin agenda politik… tolong lah," tulis pemilik akun @jeongs****
Sementara Ganjar Pranowo segera merespons hal itu dengan menampik bahwa ia tidak bermaksud demikian.
"Tenang saja, ini nggak ada hubungannya dengan politik. Kami berpikir kehadiran K-Pop berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat Jawa Tengah, terutama di sektor UMKM dan Pariwisata. Kalau memang niat kami membuat beberapa teman tidak berkenan, ya sudah tidak apa-apa. Matur nuwun," ujarnya meluruskan.
Terlepas dari permasalahan tersebut, sikap para penggemar K-Pop yang dengan tegas menolak rencana tersebut patut diapresiasi. Alih-alih menggunakan kesempatan tersebut untuk bertemu dengan idolanya, penggemar K-Pop yang biasa disebut K-Popers itu dengan tegas menolak tanpa kompromi.
Penolakan tersebut adalah suatu pilihan yang bijak sebab bukan tidak mungkin jika ada maksud politik yang terselip di dalamnya, meski tujuan utamanya adalah demi meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat Jawa Tengah seperti yang ditulis sendiri oleh Ganjar Pranowo. Apalagi saat ini Indonesia sudah memasuki suasana pesta politik, suatu pilihan yang bijak untuk menjauhkan segala hal yang berpotensi menjadi tunggangan politik.
Ketegasan K-Popers menolak menjadi tunggangan politik ini dapat ditiru dan dijadikan pelajaran untuk masyarakat Indonesia yang lain. Kita harus bijak menolak apapun hal yang berdiri di atas kepentingan pribadi, terlebih pada kepentingan politik.
Fakta bahwa dunia politik Indonesia sangat lusuh dan sering berdiri tidak pada tempatnya terasa sangat menyedihkan. Dunia hiburan, kegiatan amal, kegiatan agama, dan dunia olahraga selalu dikaitkan dengan agenda politik, sehingga tak mengherankan jika bahkan ada julukan mabuk politik di Indonesia.
Hal tersebut tentu tidak terlepas dari kepentingan pribadi tokoh politik yang ingin mengambil untung dari agenda politik yang selalu diselipkan dalam beberapa kegiatan.
Walaupun politik sebenarnya juga selalu menjadi topik dan pokok bahasan hangat masyarakat Indonesia, namun alangkah lebih baiknya tidak mencampuradukkan semua hal yang bahkan tidak berhubungan dengan politik ke dalam politik.
Masyarakat Indonesia harus lebih bijak dalam membaca, menyikapi, dan mengucapkan segala hal tentang politik. Harus lebih lantang, tegas, dan berani menolak segala hal yang berpotensi ditunggangi politik dan menjadi tunggangan politik.
