Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan Indonesia mengatakan, “Kebudayaan adalah modal sosial, ekonomi dan politik, yang bisa menjadi pendorong kebudayan bangsa.” Sebagai seorang yang memiliki pengalaman panjang di lingkungan kebudayaan, kepemimpinan Hilmar Farid cukup mewarnai kebudayaan nasional kita.
Hilmar Farid tidak hanya memberi ruang yang cukup luas bagi para pelaku kebudayaan, tetapi juga memberi akses dana yang cukup tinggi sehingga mampu memberikan ruh dan gairah pelaku kebudayaan kita.
Ada momentum yang tidak bisa kita lepaskan dari pemerintahan Jokowi dalam mengurusi kebudayan. Tahun 2017, disahkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan setelah rentang waktu yang cukup panjang, 35 tahun.
Apa dampak dari disahkannya UU Pemajuan Kebudayaan itu adalah pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam pemajuan kebudayaan Indonesia.
Ada beberapa pemajuan kebudayaan yang patut dicatat yang merupakan dampak dari disahkannya UU Pemajuan kebudayaan, di antaranya adalah Indonesia memiliki landasan kuat untuk melestarikan kebudayaan baik benda maupun tak benda.
Dalam rentang waktu yang cukup panjang sejak penjajahan Belanda, Direktorat Jenderal Kebudayaan telah mengupayakan artefak dan benda-benda bersejarah yang ada di Belanda untuk dikembalikan ke Indonesia. Ini menjadi momen penting dan tonggak baru sebagai upaya dalam melestarikan kebudayaan Indonesia.
Dampaknya, bukan hanya posisi kita semakin kuat, tetapi kita berharap pengembalian artefak dan juga situs yang ada di Indonesia bisa dilestarikan dan dimanfaatkan lebih jauh seperti benda-benda Diponegoro waktu itu.
Dana abadi kebudayaan, telah menjadi tonggak kepedulian pemerintah untuk mewadahi, memfasilitasi dan mengembangkan kebudayaan lebih jauh. Para seniman dan pelaku kebudayaan di masa covid hingga sekarang diberi ruang dana kebudayaan agar semakin eksis.
Pengembangan dan pemajuan kebudayaan itu dirasakan oleh para pelaku kebudayaan yang telah mendapat angin segar untuk mengembangkan ekosistem kebudayaan di masa pemerintahan Jokowi.
Di antara program kebudayaan itu adalah Muhibah Budaya Jalur Rempah, Kemah Budaya Kaum Muda, Gerakan Seniman Masuk Sekolah, Belajar Bersama Mahestro, Pemajuan Kebudayaan Desa, Magang Bersertifikat Kebudayaan Muda, dan Muda Berdaya untuk Kedaulatan Pangan.
Dampak Signifikan
Apa yang dilakukan pemerintah ini jelas berdampak pada ekosistem kebudayaan nasional kita. Banyak seniman, kaum muda merasakan ada tangan panjang dan kepedulian pemerintah dalam mengembangkan kebudayaan di negeri kita.
Dana Abadi Kebudayaan 5 Triliun selama lima tahun pemerintahan Jokowi telah membawa pada ramainya aktivitas kebudayaan yang dulu sepi. Suntikan dana juga membuat para sineas dan aktivis film produktif dalam memproduksi karya-karya yang mewarnai ekosistem perfilman kita.
Dalam kepemimpinan Hilmar Farid sebagai Direktorat Jenderal Kebudayaan telah membawa dampak signifikan dengan program-program pemerintah yang memberi fasilitas dan memfasilitatori kegiatan dan geliat kebudayaan kita.
Tidak cuma aktivitas kesenian dan film yang diwadahi, pemajuan kebudayaan terutama Bahasa juga memiliki dampak signifikan terhadap pelestarian dan upaya merawat bahasa ibu.
Dalam rangka pelestarian kebudayaan dalam bidang bahasa, pemerintah juga telah bekerjasama dengan BIPA. Bahasa Indonesia Bagi Penurut Asing. Saat ini ada 56 negara yang memiliki program BIPA dengan 183 ribu lebih penutur dan pembelajar aktif.
Di samping pemajuan dalam kebudayaan, pemerintah di tahun 2024 juga telah mengirim buku yang bekerja sama dengan penerbit besar dalam rangka meningkatkan dan memberi fasilitas kepada sekolah-sekolah terpinggir dan tertinggal.
Akses yang selama ini menjadi tantangan pemerintah, akhirnya ditebus dengan keceriaan anak-anak dan mata mereka yang molek melihat buku-buku yang selama ini mereka dambakan, tetapi jarang mereka dapatkan.
Kita tentu berharap pemajuan kebudayaan di era pemerintah Jokowi ini bisa dilanjutkan dan diteruskan oleh pemerintahan Prabowo yang mengusulkan Kementerian Kebudayaan. Semoga!
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS
