“Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu, hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya.”– Ki Hadjar Dewantara.
Ki Hadjar Dewantara, yang lahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, adalah tokoh penting dalam sejarah pendidikan dan perjuangan politik Indonesia. Sebagai pendiri Perguruan Taman Siswa, beliau tidak hanya mengembangkan sistem pendidikan yang inklusif, tetapi juga menjadikan pendidikan sebagai alat untuk memperjuangkan kemerdekaan dan menumbuhkan kesadaran nasionalisme. Beliau meyakini bahwa perjuangan politik tidak hanya berlangsung di medan perang, tetapi juga melalui pendidikan yang mendorong rakyat untuk berpikir kritis dan berpartisipasi dalam kehidupan politik.
Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan politik yang kompleks, seperti polarisasi sosial yang mengancam persatuan, korupsi yang merusak pemerintahan, dan ketidakadilan yang masih mengakar. Dalam menghadapi tantangan ini, pemikiran Ki Hadjar Dewantara yang menekankan pendidikan demokratis dan partisipasi aktif masyarakat sangat relevan. Pendidikan bisa menjadi kunci untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia.
Ki Hadjar Dewantara memandang pendidikan sebagai senjata utama dalam perjuangan politik. Menurutnya, pendidikan adalah sarana untuk membentuk karakter bangsa dan menumbuhkan kesadaran politik rakyat. Dalam perjuangan kemerdekaan, beliau berkeyakinan bahwa pendidikan yang merdeka dan demokratis menghilangkan belenggu penjajahan mental. Pendidikan adalah sarana untuk membangkitkan rasa nasionalisme, sehingga rakyat Indonesia dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain.
Sebagai seorang tokoh politik, Ki Hadjar Dewantara aktif dalam berbagai organisasi perjuangan, seperti Budi Utomo (1908) dan Indische Partij (1912), yang bertujuan untuk mengangkat derajat rakyat Indonesia dan memperjuangkan kemerdekaan. Melalui organisasi-organisasi ini, Ki Hadjar berjuang untuk hak-hak rakyat pribumi dan menentang ketidakadilan kolonial.
Beliau juga mengkritik keras sistem pendidikan kolonial yang diskriminatif dan hanya menguntungkan segelintir orang. Sebagai respons terhadap ketidakadilan ini, beliau mendirikan Perguruan Tamansiswa pada tahun 1922, untuk menyediakan pendidikan yang lebih inklusif dan mengutamakan pembentukan karakter bangsa.
Indonesia saat ini tengah menghadapi polarisasi sosial yang semakin tajam, dengan masyarakat terbagi berdasarkan identitas politik, etnis, dan agama. Polarisasi ini diperburuk oleh ketegangan di dunia maya dan pasca pemilu 2024, menciptakan atmosfer saling curiga di kalangan masyarakat.
Polarisasi sosial yang tajam ini mengancam kerukunan sosial dan memperburuk politik. Dalam menghadapi ini, penting untuk merenungkan pemikiran Ki Hadjar Dewantara yang menekankan pentingnya pendidikan untuk memperkuat rasa kebangsaan dan mengurangi perbedaan. Pendidikan yang inklusif dapat membantu membangun rasa persatuan dan mengatasi polarisasi yang membelah masyarakat.
Selain polarisasi sosial, korupsi tetap menjadi masalah utama dalam politik Indonesia. Korupsi menghambat pembangunan, merusak kepercayaan masyarakat, dan menyebabkan ketidakadilan sosial. Contoh terbaru adalah kasus korupsi PT Pertamina yang melibatkan pejabat tinggi dan menyebabkan kerugian negara hingga Rp193,7 triliun antara 2018 dan 2023. Kasus seperti ini memperlihatkan bagaimana kebijakan publik yang seharusnya membawa manfaat bagi rakyat justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, yang meningkatkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Pemikiran Ki Hadjar Dewantara yang menekankan pendidikan berbasis pada nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial sangat relevan untuk mengatasi masalah ini. Pendidikan yang mempromosikan moralitas dan kesadaran politik dapat membantu membentuk generasi muda yang aktif dalam memerangi korupsi dan membangun pemerintahan yang bersih.
Ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah dan ketidakadilan sosial masih menghambat kemajuan Indonesia. Banyak orang merasa bahwa pemerintah tidak hadir untuk melindungi hak-hak mereka, dan sistem yang ada cenderung berpihak pada kelompok tertentu. Tekanan terhadap kebebasan pers juga meningkat, dengan 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis pada 2024.
Fenomena calon tunggal dalam Pilkada 2024 menunjukkan pengaruh oligarki yang mengurangi kualitas demokrasi. Pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia dapat membentuk masyarakat yang lebih sadar dan peduli terhadap hak-hak mereka. Semangat gotong royong yang diajarkan oleh Ki Hadjar Dewantara dapat memperkuat kesadaran politik dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan demokratis.
Penerapan pemikiran Ki Hadjar Dewantara sangat relevan dalam mengatasi tantangan politik Indonesia saat ini. Pendidikan yang bukan hanya sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan kesadaran politik masyarakat, dapat menciptakan generasi yang berintegritas dan memiliki pemahaman demokratis.
Beberapa sekolah di Indonesia telah mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi dalam kurikulum mereka, seperti penanaman tanggung jawab, disiplin, jujur, dan kerja keras. Semangat gotong royong yang diajarkan oleh Ki Hadjar Dewantara dapat menjadi kunci untuk mengatasi polarisasi sosial, sebagaimana yang terlihat dalam upaya moderasi beragama yang melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif.
Melalui pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai kebangsaan dan partisipasi aktif dalam politik, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan hak-hak mereka dan berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih bersih dan adil.
Pemikiran Ki Hadjar Dewantara mengenai pendidikan sebagai alat pemberdayaan rakyat sangat relevan dalam konteks politik Indonesia saat ini. Ki Hadjar Dewantara percaya bahwa pendidikan tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga meningkatkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik.
Dengan pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, dan keadilan, masyarakat dapat dilatih untuk lebih sadar akan hak-hak mereka dan berani menuntut perubahan. Pendidikan yang memberdayakan rakyat untuk berpikir kritis dan bertindak etis adalah kunci untuk memperbaiki kondisi politik Indonesia dan mewujudkan pemerintahan yang lebih bersih dan adil.
Contoh penerapan pendidikan politik di Indonesia, seperti program "Remaja Bernegara" oleh Partai NasDem, menunjukkan pentingnya pemahaman politik bagi generasi muda. Meskipun tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 mencapai 81,9%, partisipasi pada Pilkada 2024 menurun menjadi di bawah 70%. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan politik yang lebih intensif. Pendidikan politik yang mengajarkan hak asasi manusia, proses legislatif, dan pentingnya partisipasi dalam pemilu dapat meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, menciptakan generasi muda yang cerdas dan berintegritas dalam kehidupan politik.
Dengan mengimplementasikan pemikiran Ki Hadjar Dewantara, kita tidak hanya akan menciptakan masyarakat yang lebih peduli dan kritis terhadap ketidakadilan politik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.
Penerapan semangat gotong royong di masyarakat, seperti dalam program pemulihan pasca-bencana atau gerakan sosial lainnya, dapat memperbaiki kualitas politik dan mendorong kesadaran kolektif untuk membangun bangsa. Dengan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai keadilan, partisipasi aktif, dan integritas, kita dapat membentuk masyarakat yang lebih sadar akan hak-hak mereka dan berkontribusi pada terciptanya pemerintahan yang lebih bersih dan adil.
Daftar Pustaka:
- Dewantara, Ki Hadjar. (1938). Pendidikan dan Perjuangan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kompasiana. (2023). "Peran Politik Ki Hadjar Dewantara dalam Kemerdekaan Indonesia".
- JagoKata. (2025). "Kata Bijak Ki Hadjar Dewantara".
- Sejarah Nasional Indonesia, Volume 4: Zaman Baru (1997). "Ki Hadjar Dewantara dan Perguruan Tamansiswa: Perjuangan Pendidikan di Indonesia". Jakarta: Balai Pustaka.
- Buku Ki Hadjar Dewantara: Pembelaan Terhadap Pendidikan Nasional. (2020). "Pendidikan Sebagai Senjata Perjuangan dalam Kemerdekaan". Jakarta: Penerbit Buku Pintar.
- Media Indonesia. (2023). "Ki Hadjar Dewantara dan Warisan Politiknya dalam Mewujudkan Demokrasi Indonesia".
