Di ujung selatan Kabupaten Malang, tersembunyi sebuah pantai cantik bernama Teluk Asmara. Pantai ini kerap dijuluki “miniatur Raja Ampat” karena bentuk teluknya yang dikelilingi pulau-pulau kecil.
Meski perbandingan ini tak sepenuhnya akurat secara geologis, keduanya punya satu kesamaan yang sulit ditepis: mereka sama-sama indah, dan sama-sama terluka.
Teluk Asmara menyimpan pesona yang luar biasa. Pasir pantainya halus dan berpola warna-warni karena pecahan karang. Airnya biru toska, hangat di kulit, dan tidak menyengat mata. Tapi sayangnya, pengalaman indah itu seringkali diiringi rasa pahit.
Tiket masuk dan biaya parkir yang tergolong mahal dibandingkan pantai lain di kawasan Malang Selatan, ditambah dengan praktik pungutan liar, membuat banyak wisatawan merasa jengah.
Pantai yang seharusnya menjadi tempat untuk melepas lelah, justru menyisakan rasa tidak nyaman karena tata kelola yang semrawut.
Dan di saat kita masih sibuk membenahi (atau justru membiarkan) luka-luka kecil di tempat seindah Teluk Asmara, jauh di Timur sana, Raja Ampat tengah menghadapi ancaman yang jauh lebih besar: tambang nikel. Presiden Prabowo mencabut izin 4 perusahaan nikel, namun apakah kita sudah menang? Sedangkan penambangan dan penggusuran kawasan hutan kerap berlangsung dan menjadi isu tak berkesudahan dari dulu dan kian parah hingga detik ini.
Kawasan konservasi yang seharusnya dilindungi justru terancam oleh eksploitasi tambang, tepatnya di Pulau Kawe. Ironisnya, ini terjadi di wilayah yang sudah diakui dunia karena kekayaan ekosistem lautnya. Ikan, karang, bahkan biota laut yang belum tentu ditemukan di tempat lain di dunia—semuanya bisa hancur dalam hitungan tahun, bahkan bulan, bila proyek tambang terus dibiarkan berjalan.
Persoalannya bukan sekadar antara ekonomi versus ekologi. Ini soal identitas dan tanggung jawab kita terhadap warisan alam. Raja Ampat bukan hanya milik Papua, bukan hanya milik Indonesia. Ia adalah paru-paru laut dunia, rumah bagi spesies yang bahkan belum semuanya terdata. Sama seperti Teluk Asmara, yang keberadaannya makin dikenal tapi justru belum sepenuhnya dirawat. Raja Ampat berada di ambang krisis karena pemerintah pusat seakan bermain-main di atas garis merah yang sangat tipis.
Sebagai masyarakat awam, mungkin kita tidak punya kuasa untuk menghentikan izin tambang. Tapi kita punya suara, dan suara itu penting. Penting untuk terus mengingatkan bahwa pembangunan tak selalu harus berbasis eksploitasi. Bahwa keindahan alam bukan sumber daya tak terbatas yang bisa dikeruk seenaknya.
Teluk Asmara dan Raja Ampat adalah dua tempat yang mungkin tak pernah bersinggungan secara fisik, tapi keduanya sama-sama menanggung beban ketidakadilan yang lahir dari ketidakpedulian manusia. Dan kita punya peran dalam cerita ini—sebagai pengunjung, sebagai warga negara, sebagai penjaga cerita tentang keindahan yang seharusnya abadi.
Seindah apapun Pantai Teluk Asmara yang digadang-gadang si miniatur Raja Ampat. Keindahannya tetaplah berbeda dan tak dapat menggantikan satu sama lain. Keduanya memiliki keunikan dan keindahannya masing-masing. Keduanya cantik dengan ciri khasnya tersendiri.
Bukan ganti tempat atau alternatif tempat yang miriplah yang kita butuhkan saat ini. Tapi menjaga tempat itu sendiri tanpa mengusiknya. Hanya demi uang dan keuntungan yang justru menjadi bumerang yang kelak jauh lebih merugikan. Kerugian yang tak hanya merugikan negara tapi juga dunia, karena ekosistem yang harusnya tetap terjaga harus musnah karena dikeruk tanpa simpati.
Menjaga ekosistem di sekitar kita adalah PR besar tiap individu yang berakal. Masih banyak kerusakan yang terus terjadi setiap harinya. Tak hanya Raja Ampat dan pantai-pantai lainnya. Banjir, tanah longsor, hingga bendungan yang jebol juga merupakan alarm bagi manusia bahwa manusia telah melewati batas. Dan tindakan terkecil yang bisa kita lakukan adalah menjaga diri sendiri untuk tidak ikut serta memperparah kerusakan itu.
