Kabupaten Aceh Tamiang masih dinyatakan terisolasi total beberapa hari setelah banjir bandang melanda, bukan hanya satu desa, tapi sebanyak 12 kecamatan dilaporkan putus akses.
Warga di sejumlah daerah bahkan disebut telah berhari-hari kehabisan bahan makanan, belum mendapatkan bantuan memadai, dan sulit berkomunikasi dengan dunia luar.
Secara resmi, pemerintah provinsi dan lembaga tanggap darurat menyatakan sedang berupaya membuka kembali jalur transportasi. Misalnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa rute utama menuju Aceh Tamiang telah dinyatakan kembali bisa dilewati kendaraan roda empat sejak 2 Desember 2025.
Namun, bisa dilewati tidak serta-merta berarti semua titik terdampak telah tersentuh bantuan banyak desa terpencil tetap sulit dijangkau, distribusi logistik masih kacau, dan ribuan warga sempat menunggu dalam kondisi darurat.
Kondisi ini menunjukkan bahwa tanggap bencana di Aceh Tamiang sejauh ini lebih bersifat reaktif baru bergerak setelah jalur utama berhasil dibuka, setelah krisis, setelah jeritan warga lewat media sosial viral.
Idealnya, mitigasi bencana tidak hanya soal evakuasi cepat dan distribusi bantuan tapi juga kesiapsiagaan jangka panjang, mulai dari pemetaan kawasan rawan, jalur alternatif untuk akses emergensi, dan sistem logistik darurat yang menjangkau wilayah terpencil.
Lembaga masyarakat peduli lingkungan dan bencana seperti Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) sudah mengingatkan pentingnya pemantauan dan kesiapsiagaan berkelanjutan terhadap bencana hidrometeorologi termasuk di Aceh Tamiang.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa imbauan-imbauan seperti itu tak cukup bila tidak diikuti tindakan konkret: akses transportasi dan distribusi bantuan tetap selamanya tergantung seberapa cepat jalan utama bisa dibuka kembali.
Ironisnya, warga di daerah terpencil, yang paling rentan, justru sering menjadi yang paling terlambat tertolong.
Ketika bantuan datang perlahan, harapan warga berubah jadi kewaspadaan, jangan sampai banjir atau longsor berikutnya datang sebelum mitigasi benar-benar tertata.
Kasus Aceh Tamiang ini menunjukkan bahwa sistem tanggap bencana kita tidak boleh cuma hidup saat darurat. Mitigasi, pencegahan, dan kesiapan struktural harus didahulukan karena ketika bencana datang, siapa pun bisa menjadi terisolasi.
