Sobat Yoursay, setiap kali negara meresmikan program baru, satu hal yang selalu mengundang perdebatan adalah soal urgensi. Urgensi ini pula yang dipertanyakan mengapa Badan Gizi Nasional bisa mengangkat puluhan ribu PPPK dalam waktu singkat demi menopang program Makan Bergizi Gratis.
Negara ingin memastikan program berjalan, dapur berfungsi, struktur rapi, dan target tercapai. Dari sudut pandang administrasi, ini memang terlihat efisien. Namun dari sudut pandang keadilan, sejak kapan program lebih penting daripada profesi?
Mari kita lihat faktanya, sobat Yoursay. Sebanyak 31.250 formasi PPPK dialokasikan untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), jabatan yang lahir seiring program MBG. Sementara itu, guru honorer dan tenaga kesehatan honorer yang telah bertahun-tahun menopang sistem pendidikan dan kesehatan, masih berkutat dengan tes berulang, formasi terbatas, dan status yang menggantung. Dua dunia ini berjalan berdampingan, tapi dengan kecepatan yang sangat berbeda.
Sobat Yoursay, hari ini program unggulan tampak lebih diistimewakan daripada krisis yang menimpa guru dan tenaga kesehatan. Negara menjadikan program sebagai fokus utama dan menggeser profesi ke posisi sampingan. Ini adalah kekeliruan fatal, sebab program bersifat sementara, sementara profesi adalah pilar yang membangun generasi. Tanpa memuliakan mereka yang bekerja di garda terdepan, kita sebenarnya sedang membangun masa depan di atas fondasi yang sangat rapuh.
Kita tentu sepakat bahwa gizi anak adalah isu penting. Tidak ada yang membantah itu. Namun masalahnya ada pada urutan prioritas. Mengapa negara bisa begitu sigap membangun birokrasi untuk program baru, tetapi begitu lambat menyelesaikan persoalan lama yang terus berulang? Apakah krisis guru honorer tidak cukup mendesak untuk diperlakukan dengan keseriusan yang sama?
Yang membuat luka ini semakin terasa adalah cara negara memaknai profesionalisme. Kepala dapur gizi diposisikan sebagai jabatan strategis yang layak mendapat status ASN dengan cepat. Sementara guru, yang setiap hari membentuk nalar dan karakter anak bangsa, masih harus membuktikan kelayakan berkali-kali. Seolah-olah mengajar selama 15 atau 20 tahun masih belum cukup menjadi bukti kompetensi dan dedikasi.
Sobat Yoursay, ada logika yang keliru dalam cara negara mengelola sumber daya manusianya, karena tenaga kerja hanya dihargai jika mereka mendukung program yang sedang berjalan. Keberlanjutan profesi seperti guru atau nakes dianggap beban karena tidak 'menjual' secara politik.
Program MBG memiliki tenggat waktu dan dokumentasi yang manis untuk pencitraan, sementara pengabdian profesi tidak pernah berakhir. Inilah alasannya mengapa negara lebih sibuk mengejar pencapaian yang bisa difoto dan diklaim, daripada memikirkan martabat profesi yang membentuk masa depan.
Ironinya, guru dipuji sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi ketika bicara status dan kesejahteraan, mereka diminta bersabar. Negara seolah nyaman memanen pengabdian, tanpa merasa perlu membayar dengan kebijakan yang adil.
Dampak dari pola ini bukan sekadar kekecewaan sesaat. Ketika menjadi guru berarti hidup dalam ketidakpastian, siapa yang kelak mau memilih profesi ini? Ketika menjadi nakes honorer berarti bertahun-tahun menunggu pengangkatan, bagaimana negara menjamin kualitas layanan kesehatan ke depan? Program boleh datang silih berganti, tapi siapa yang akan menjalankan negara jika profesi dasar kehilangan peminat?
Sobat Yoursay, kritik terhadap kebijakan ini bukan berarti menolak MBG atau meremehkan isu gizi. Kritik ini adalah pengingat bahwa kebijakan publik seharusnya berpijak pada manusia, bukan semata pada program.
Negara perlu menjawab, apakah mereka sedang membangun sistem yang adil, atau sekadar memastikan program berjalan tanpa hambatan?
Sobat Yoursay, keadilan kebijakan bukan berarti membagi rata segalanya, melainkan menempatkan prioritas pada hal yang paling fundamental. Pendidikan dan kesehatan adalah fondasi. Guru dan nakes adalah penjaganya. Jika mereka terus diletakkan di urutan belakang, maka setiap program, sebaik apa pun niatnya, akan selalu menyisakan pertanyaan, untuk siapa sebenarnya negara ini bekerja?
