Kacamata Kuda Pejabat Negara: Berhenti Menjadikan Warga Desa sebagai Simbol Kemunduran

Pernyataan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, baru-baru ini kembali memicu perdebatan sengit di lini masa media sosial. Dalam sebuah potongan video yang beredar luas, ia sempat menyampaikan bahwa banyak warga desa jarang mengonsumsi telur dan daging ayam secara rutin, lalu mengaitkannya dengan manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut akan membawa perubahan signifikan.

Sebenarnya, narasi semacam ini bukanlah barang baru. Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, kita sudah terlalu sering disuguhi pola penjelasan yang seragam ketika desa secara serampangan digambarkan sebagai wilayah yang serba kekurangan dan tertinggal. Celakanya, ketika narasi usang itu terus direproduksi oleh para pejabat negara di ruang publik, stereotip mengenai orang desa perlahan mengeras dan berubah menjadi cara pandang yang membentuk persepsi keliru di tengah masyarakat.

Narasi Pejabat dan Cara Memahami Orang Desa

Beberapa waktu yang lalu, kita juga pernah mendengar pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa masyarakat desa tidak menggunakan dolar Amerika Serikat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka tidak perlu terlalu pusing dan khawatir dengan fluktuasi nilai tukar mata uang global.

Pernyataan lain yang tidak kalah kontroversial adalah pandangan beliau yang menyebut bahwa rakyat kecil yang bermain saham pada dasarnya sedang berjudi dan hampir pasti akan menelan kekalahan karena pasar lebih banyak dikuasai oleh pihak pemodal besar atau bandar. Beliau juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki portofolio saham, serta menilai bahwa masyarakat di desa umumnya tidak terlibat dalam aktivitas pasar modal sehingga dinamika bursa tidak akan membawa dampak langsung pada kehidupan mereka.

Dua contoh pernyataan tersebut menunjukkan sebuah pola yang sangat identik, yakni kecenderungan para elite untuk melakukan generalisasi yang fatal terhadap realitas sosial masyarakat.

Ketika Generalisasi Menjelma Menjadi Cara Pandang

Saya jadi penasaran mengenai bagaimana para pejabat ini membayangkan warganya sendiri. Dalam banyak narasi kebijakan, desa selalu saja ditempatkan sebagai entitas geografis yang berjarak ribuan kilometer dari kota, terbelakang, kelewat sederhana, dan sangat terisolasi dari gemerlap modernitas.

Padahal, realitas desa di Indonesia sangatlah majemuk. Ada desa yang berdiri tegak sebagai pusat produksi pangan nasional, ada yang terkoneksi langsung dengan rantai pasok industri raksasa, ada yang warganya begitu fasih bermanuver dalam ekosistem perdagangan digital, dan ada pula yang sukses mendulang kemandirian ekonomi berkat pesatnya sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif.

Oleh karena itu, ketika pejabat negara melontarkan kalimat bias seperti warga desa jarang mengonsumsi protein atau orang desa tidak perlu khawatir dengan isu ekonomi global, secara tidak sadar mereka sedang membentuk stigma bahwa desa adalah kelompok yang homogen dan sepenuhnya terbuang dari arus utama perputaran ekonomi modern. Generalisasi semacam ini sangat berbahaya karena mengebiri konteks sosiologis yang sebenarnya amat penting. Jika terus dibiarkan, fabrikasi narasi ini akan menggiring publik untuk membentuk pandangan yang timpang dan sangat tidak adil terhadap kelompok masyarakat desa.

Mengembalikan Desa sebagai Subjek, Bukan Objek

Menurut saya, sudah saatnya cara pandang elitis seperti ini mulai dikoreksi secara radikal. Orang desa tidak seharusnya terus-menerus diposisikan sebagai simbol ketertinggalan dan kemiskinan hanya demi menjadi justifikasi untuk memperkuat narasi keberhasilan sebuah program kerja pemerintah.

Dalam banyak dokumen dan narasi kebijakan, desa masih saja diposisikan murni sebagai objek pembangunan. Sederhananya, desa hanya dipandang sebagai wadah kosong yang harus terus-menerus diberi bantuan, ditingkatkan kapasitasnya, atau diperbaiki tata kelolanya. Jarang sekali desa diajak bicara secara setara sebagai subjek berdaulat yang sudah berabad-abad lamanya memiliki ketangguhan sistem sosial dan ekonomi sendiri. Padahal, tanpa narasi heroik dari pusat pun, desa sudah menjadi tulang punggung yang menopang rantai pasok pangan, ketersediaan tenaga kerja, dan fondasi ekonomi nasional kita.

Perlu digarisbawahi secara tebal bahwa mengkritik narasi ini bukan berarti kita bersikap antipati, menolak program pemerintah, atau menutup mata terhadap masalah nyata yang masih membelenggu desa. Kemiskinan dan ketimpangan struktural itu memang masih ada, tetapi cara kita membicarakannya membutuhkan kehati-hatian tingkat tinggi.

Kita tidak boleh lagi menyamaratakan kondisi, apalagi sampai menghapus keberagaman potensi yang sudah mekar di sana. Sudah saatnya kacamata para pejabat terhadap desa diperbarui. Desa terus bergerak, berkembang, dan beradaptasi dengan perubahan zaman, tetapi sayangnya, sebagian elite kita justru masih sibuk membingkainya dengan pola pikir kemunduran.