Kopdes Bisa Dibangun Cepat, Mengapa Fasilitas Kesehatan Primer Tidak?

Pemerintah dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan bahwa percepatan pembangunan bukanlah sesuatu yang mustahil. Berbagai program nasional mampu bergerak dalam waktu relatif singkat, mulai dari pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari pelaksanaan program makan bergizi hingga pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes).

Terlepas dari berbagai catatan mengenai efektivitas pelaksanaannya, kedua program tersebut memperlihatkan satu hal penting. Ketika ada kemauan politik, dukungan anggaran, dan koordinasi lintas sektor, pembangunan dapat berlangsung dengan cepat.

Pertanyaannya, mengapa semangat yang sama belum terlihat secara masif dalam pembangunan fasilitas kesehatan primer, terutama di daerah terpencil?

Padahal, kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang menentukan kualitas hidup masyarakat. Masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan mungkin terbiasa menjangkau puskesmas atau klinik hanya dalam hitungan menit. Namun, situasinya sangat berbeda bagi warga yang tinggal di daerah kepulauan, pegunungan, atau kawasan perbatasan. Di sejumlah wilayah, perjalanan menuju fasilitas kesehatan masih membutuhkan waktu berjam-jam melalui jalan yang rusak, sungai, bahkan laut. Dalam kondisi darurat, keterlambatan akses tersebut dapat menjadi penentu antara hidup dan mati.

Selama ini pembangunan layanan kesehatan sering kali lebih berfokus pada rumah sakit. Memang rumah sakit memiliki peran penting sebagai pusat layanan rujukan. Namun, fondasi sistem kesehatan justru berada pada pelayanan primer. Puskesmas, puskesmas pembantu, klinik desa, dan pos kesehatan merupakan garda terdepan dalam memberikan imunisasi, pelayanan ibu dan anak, pengobatan penyakit umum, deteksi dini penyakit, hingga edukasi kesehatan masyarakat.

Ironisnya, masih banyak desa yang belum memiliki fasilitas kesehatan yang memadai. Kalaupun tersedia bangunan, sering kali tenaga kesehatannya terbatas, alat medis tidak lengkap, atau obat-obatan tidak selalu tersedia. Akibatnya, masyarakat tetap harus menempuh perjalanan jauh untuk memperoleh layanan yang seharusnya bisa diberikan di tingkat primer.

Keberhasilan pemerintah membangun berbagai program baru menunjukkan bahwa hambatan utama bukan semata-mata persoalan kemampuan negara, melainkan penentuan prioritas. Jika ribuan unit SPPG dapat dipersiapkan dalam waktu yang relatif singkat dan jaringan Kopdes mampu dibangun secara nasional, seharusnya pembangunan fasilitas kesehatan primer juga dapat memperoleh perhatian dengan skala yang sama.

Tentu membangun fasilitas kesehatan tidak sesederhana mendirikan sebuah bangunan. Diperlukan tenaga medis, sistem rujukan, pasokan obat, peralatan, hingga pembiayaan operasional yang berkelanjutan. Namun, tantangan tersebut bukan alasan untuk menunda pemerataan layanan kesehatan. Justru karena kompleks, pembangunan harus dimulai lebih cepat dan direncanakan secara bertahap.

Pendekatan yang dapat dilakukan tidak selalu harus berupa pembangunan puskesmas besar di setiap desa. Pemerintah dapat memperbanyak puskesmas pembantu, klinik pratama, atau pos kesehatan yang terintegrasi dengan layanan telemedisin. Dengan dukungan internet, tenaga kesehatan di daerah terpencil dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis di rumah sakit rujukan tanpa harus memindahkan pasien untuk setiap kasus. Pendekatan seperti ini lebih realistis sekaligus mampu memperluas jangkauan pelayanan.

Selain itu, distribusi tenaga kesehatan juga memerlukan perhatian serius. Banyak fasilitas kesehatan di daerah terpencil berdiri, tetapi tidak berfungsi optimal karena kekurangan dokter, bidan, maupun perawat. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur harus berjalan seiring dengan kebijakan insentif, pemerataan tenaga kesehatan, dan peningkatan kualitas pelayanan.

Investasi pada pelayanan kesehatan primer juga jauh lebih efisien dibandingkan hanya mengandalkan layanan kuratif di rumah sakit. Penyakit yang dapat dicegah atau ditangani sejak dini akan mengurangi beban pembiayaan kesehatan negara di masa depan. Pemeriksaan rutin, imunisasi, edukasi gizi, pengendalian penyakit menular, hingga deteksi dini penyakit kronis merupakan investasi jangka panjang yang manfaatnya jauh melampaui biaya pembangunannya.

Keberhasilan sebuah negara tidak hanya diukur dari seberapa cepat membangun program baru, tetapi juga dari kemampuannya memastikan setiap warga memperoleh hak dasar yang sama. Jika pemerintah mampu menggerakkan sumber daya untuk membangun jaringan SPPG dan Kopdes dalam waktu relatif singkat, maka semangat yang sama semestinya juga diarahkan untuk memperluas fasilitas kesehatan primer hingga menjangkau pelosok negeri.

Sebab, bagi masyarakat di daerah terpencil, akses terhadap layanan kesehatan bukan sekadar soal pembangunan, melainkan soal kesempatan untuk hidup lebih sehat dan lebih lama.